Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz memprioritaskan penguatan peran masyarakat sebagai mitra, perluasan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin, penguatan daya saing daerah, serta pemantapan ketahanan sosial budaya dan toleransi masyarakat agar pembangunan kota ini pada tahun 2024 lebih terarah.
"Prioritas lainnya adalah perwujudan layanan publik prima, penguatan dan pengembangan kawasan strategis, serta pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia," kata Aziz dalam siaran pers yang diterima di Magelang, Senin.
Wali Kota menyampaikan hal tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Magelang pada tahun 2024 di Pendopo Pengabdian Kota Magelang.
Guna memastikan fokus tersebut dapat berjalan efektif dan efisien, Nur Aziz memandang perlu satu mekanisme klasterisasi prioritas. Dari tujuh fokus prioritas, dikelompokkan menjadi dua klaster prioritas, yaitu klaster penanggulangan kemiskinan dan klaster peningkatan daya saing daerah.
Selanjutnya, melalui implementasi sembilan program unggulan, dia yakin visi Kota Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia dapat terwujud dengan semangat kolaborasi dan kerja sama tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh aktor pembangunan, termasuk pengusaha, akademikus, dan masyarakat.
Disebutkan pula angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 7,1 persen, persentase penduduk miskin pada tahun 2024 ditargetkan pada kisaran 7—6.36 persen. Target tersebut memerlukan komitmen berbagai pihak dan berbagai urusan karena masalah kemiskinan harus secara komprehensif dan integral.
"Dengan pertumbuhan ekonomi 5,77 persen pada tahun 2022, kita pacu sehingga angka pertumbuhan ekonomi 5,13—5,36 persen dapat tercapai pada tahun 2024," katanya.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga didorong untuk berkurang dari posisi saat ini 6,71 persen menuju ke 5,8 persen. Selain itu, indeks pembangunan manusia juga harus ditingkatkan dari saat ini sebesar 80,39 menjadi 81,94.
Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu menjelaskan bahwa musrenbang adalah untuk menyediakan acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun RKPD yang didahului dengan penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renja (Rencana Kerja) OPD.
"Tujuannya untuk menciptakan sinergitas dalam pembangunan daerah antarwilayah, sektor, antarpemerintah serta menciptakan efisiensi alokasi untuk sumber daya dalam pembangunan daerah," papar Handini.
Dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menyebutkan sampai dengan 2022 atau tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD 2021—2026 capaian visi dan misi tujuan dan sasaran daerah Kota Magelang telah tampak hasilnya, baik hasil yang berupa output kegiatan maupun outcome dari program pembangunan serta dampaknya.
Mengingat RKPD 2024 merupakan rencana kerja tahun ke-3 dari RPJMD, menurut dia, lazimnya tahun ketiga merupakan tahun tahapan pemantapan untuk percepatan mencapai visi dan misi daerah. Maka, arah kebijakan pembangunan tahun tersebut hendaknya mendasarkan pada upaya percepatan penyelesaian/pemenuhan tujuh isu-isu strategis daerah.
Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan kota, hasil reses DPRD dan analisis data lapangan, lanjut dia, menyimpulkan bahwa fokus dan isu strategis pembangunan Kota Magelang pada tahun 2024 masih cukup relevan sesuai dengan arahan RPJMD 2021—2026.
"Prioritas lainnya adalah perwujudan layanan publik prima, penguatan dan pengembangan kawasan strategis, serta pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia," kata Aziz dalam siaran pers yang diterima di Magelang, Senin.
Wali Kota menyampaikan hal tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Magelang pada tahun 2024 di Pendopo Pengabdian Kota Magelang.
Guna memastikan fokus tersebut dapat berjalan efektif dan efisien, Nur Aziz memandang perlu satu mekanisme klasterisasi prioritas. Dari tujuh fokus prioritas, dikelompokkan menjadi dua klaster prioritas, yaitu klaster penanggulangan kemiskinan dan klaster peningkatan daya saing daerah.
Selanjutnya, melalui implementasi sembilan program unggulan, dia yakin visi Kota Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia dapat terwujud dengan semangat kolaborasi dan kerja sama tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh aktor pembangunan, termasuk pengusaha, akademikus, dan masyarakat.
Disebutkan pula angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 7,1 persen, persentase penduduk miskin pada tahun 2024 ditargetkan pada kisaran 7—6.36 persen. Target tersebut memerlukan komitmen berbagai pihak dan berbagai urusan karena masalah kemiskinan harus secara komprehensif dan integral.
"Dengan pertumbuhan ekonomi 5,77 persen pada tahun 2022, kita pacu sehingga angka pertumbuhan ekonomi 5,13—5,36 persen dapat tercapai pada tahun 2024," katanya.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga didorong untuk berkurang dari posisi saat ini 6,71 persen menuju ke 5,8 persen. Selain itu, indeks pembangunan manusia juga harus ditingkatkan dari saat ini sebesar 80,39 menjadi 81,94.
Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu menjelaskan bahwa musrenbang adalah untuk menyediakan acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun RKPD yang didahului dengan penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renja (Rencana Kerja) OPD.
"Tujuannya untuk menciptakan sinergitas dalam pembangunan daerah antarwilayah, sektor, antarpemerintah serta menciptakan efisiensi alokasi untuk sumber daya dalam pembangunan daerah," papar Handini.
Dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menyebutkan sampai dengan 2022 atau tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD 2021—2026 capaian visi dan misi tujuan dan sasaran daerah Kota Magelang telah tampak hasilnya, baik hasil yang berupa output kegiatan maupun outcome dari program pembangunan serta dampaknya.
Mengingat RKPD 2024 merupakan rencana kerja tahun ke-3 dari RPJMD, menurut dia, lazimnya tahun ketiga merupakan tahun tahapan pemantapan untuk percepatan mencapai visi dan misi daerah. Maka, arah kebijakan pembangunan tahun tersebut hendaknya mendasarkan pada upaya percepatan penyelesaian/pemenuhan tujuh isu-isu strategis daerah.
Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan kota, hasil reses DPRD dan analisis data lapangan, lanjut dia, menyimpulkan bahwa fokus dan isu strategis pembangunan Kota Magelang pada tahun 2024 masih cukup relevan sesuai dengan arahan RPJMD 2021—2026.