Semarang (ANTARA) - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Ahmad Luthfi meminta para kapolres di seluruh wilayah di provinsi ini untuk mengelola konflik yang mungkin muncul menjelang Pemilu 2024 agar jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan.
"Pemilu merupakan arena konflik legal dan sah menurut undang-undang. Oleh karena itu pelaksanaan pengamanan harus lakukan dengan profesional," kata Kapolda saat penandatanganan kerja sama pengamanan tahapan Pemilu dengan KPU Jawa Tengah dan Bawaslu Jawa Tengah di Semarang, Jumat.
Menurut dia, sinergitas TNI dan Polri menjadi tulang punggung kesuksesan Pemilu.
Ia menuturkan pemetaan kerawanan Pemilu sudah dilakukan, baik oleh Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri maupun Bawaslu.
Oleh karena itu, menurut dia, upaya yang dilakukan yakni memedomani daerah yang memerlukan penebalan personel serta penetrasi wilayah.
Kapolda juga menegaskan netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu merupakan harga mati.
Sementara Ketua KPU Jawa Tengah Paulus Widiantoro menambahkan terdapat dua faktual di lapangan yang membutuhkan dukungan pengamanan dari kepolisian.
Kedua kegiatan itu, kata dia, masing-masing pencocokan dan penelitian data pemilih oleh Panitia Pendaftar Pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD.
Para petugas yang akan melakukan verifikasi faktual, kata dia, merupakan petugas KPU yang dibekali oleh kartu identitas dan rompi khusus.
Baca juga: LPP RRI tegaskan Radio Pemilu yang independen
"Pemilu merupakan arena konflik legal dan sah menurut undang-undang. Oleh karena itu pelaksanaan pengamanan harus lakukan dengan profesional," kata Kapolda saat penandatanganan kerja sama pengamanan tahapan Pemilu dengan KPU Jawa Tengah dan Bawaslu Jawa Tengah di Semarang, Jumat.
Menurut dia, sinergitas TNI dan Polri menjadi tulang punggung kesuksesan Pemilu.
Ia menuturkan pemetaan kerawanan Pemilu sudah dilakukan, baik oleh Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri maupun Bawaslu.
Oleh karena itu, menurut dia, upaya yang dilakukan yakni memedomani daerah yang memerlukan penebalan personel serta penetrasi wilayah.
Kapolda juga menegaskan netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu merupakan harga mati.
Sementara Ketua KPU Jawa Tengah Paulus Widiantoro menambahkan terdapat dua faktual di lapangan yang membutuhkan dukungan pengamanan dari kepolisian.
Kedua kegiatan itu, kata dia, masing-masing pencocokan dan penelitian data pemilih oleh Panitia Pendaftar Pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD.
Para petugas yang akan melakukan verifikasi faktual, kata dia, merupakan petugas KPU yang dibekali oleh kartu identitas dan rompi khusus.
Baca juga: LPP RRI tegaskan Radio Pemilu yang independen