Magelang (ANTARA) - Kementerian Agama Kota Magelang menyatakan kesiapan melaksanakan instruksi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mengawal kehidupan beragama agar tidak menjadi alat politik, terutama terkait dengan tahun politik Pemilu 2024.
"Itu perintah, kita wajib mengawal jangan sampai tempat-tempat ibadah dipakai untuk kampanye ataupun kegiatan-kegiatan bersifat politis," kata Kepala Kemenag Kota Magelang Sofia Nur dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Selasa.
Sesuai dengan instruksi Menteri Agama, katanya, tidak lama lagi Indonesia memasuki tahun politik sehingga jangan sampai agama dijadikan alat atau sarana kegiatan politik.
Ia menjelaskan tentang tahun 2023 sebagai tahun yang baik untuk semua masyarakat mewujudkan hidup yang damai.
Pihaknya mendukung semua kegiatan berjalan dengan baik, terutama di daerah setempat.
Pihaknya juga mengapresiasi Pemkot Magelang yang telah mendukung kegiatan Kemenag dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan.
"Pemkot sangat mendukung Kemenag, dari dulu sampai sekarang ada peningkatan. Kegiatan urusan pembinaan dan kegiatan masyarakat Kota Magelang Pemkot memberikan sumbangsih tenaga, biaya, komunikasi. Tanpa itu semua Kemenag tidak bisa berjalan," katanya.
Peringatan HAB Ke-77 Kemenag tingkat Kota Magelang dalam suatu upacara di Lapangan Rindam IV/Diponegoro Kota Magelang, Selasa itu, dengan inspektur Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur. Hadir pada kegiatan itu, antara lain pejabat Forkopimda Kota Magelang, Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono, dan peserta upacara yang mengenakan pakaian adat Nusantara.
HAB Ke-77 Kemenag pada tahun ini mengusung tema "Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat". Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur membacakan pidato tertulis Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dia mengajak seluruh ASN Kemenag memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat dan menjadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kemenag dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia.
Pada tahun politik ini, lanjutnya, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda tetap saja ada.
Politisasi agama, katanya, makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi.
Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai.
"Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial," katanya.
"Itu perintah, kita wajib mengawal jangan sampai tempat-tempat ibadah dipakai untuk kampanye ataupun kegiatan-kegiatan bersifat politis," kata Kepala Kemenag Kota Magelang Sofia Nur dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Selasa.
Sesuai dengan instruksi Menteri Agama, katanya, tidak lama lagi Indonesia memasuki tahun politik sehingga jangan sampai agama dijadikan alat atau sarana kegiatan politik.
Ia menjelaskan tentang tahun 2023 sebagai tahun yang baik untuk semua masyarakat mewujudkan hidup yang damai.
Pihaknya mendukung semua kegiatan berjalan dengan baik, terutama di daerah setempat.
Pihaknya juga mengapresiasi Pemkot Magelang yang telah mendukung kegiatan Kemenag dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan.
"Pemkot sangat mendukung Kemenag, dari dulu sampai sekarang ada peningkatan. Kegiatan urusan pembinaan dan kegiatan masyarakat Kota Magelang Pemkot memberikan sumbangsih tenaga, biaya, komunikasi. Tanpa itu semua Kemenag tidak bisa berjalan," katanya.
Peringatan HAB Ke-77 Kemenag tingkat Kota Magelang dalam suatu upacara di Lapangan Rindam IV/Diponegoro Kota Magelang, Selasa itu, dengan inspektur Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur. Hadir pada kegiatan itu, antara lain pejabat Forkopimda Kota Magelang, Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono, dan peserta upacara yang mengenakan pakaian adat Nusantara.
HAB Ke-77 Kemenag pada tahun ini mengusung tema "Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat". Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur membacakan pidato tertulis Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dia mengajak seluruh ASN Kemenag memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat dan menjadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kemenag dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia.
Pada tahun politik ini, lanjutnya, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda tetap saja ada.
Politisasi agama, katanya, makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi.
Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai.
"Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial," katanya.