Semarang (ANTARA) -
"Sebagai pasangan dan keluarga pasti paham pendapatan dari pasangan kita itu berapa, ketika tiba-tiba bisa beli sesuatu yang lebih itu saatnya mengingatkan," kata Siti Atikoh pada acara Sosialisasi Antikorupsi kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Tengah di Semarang, Kamis.
Menurut dia, keluarga adalah benteng dan ujung tombak untuk pencegahan korupsi yang cukup efektif.
"Kemudian pendidikan anak usia dini, anak-anak di rumah, juga dibudayakan antikorupsi. Jujur dan menjunjung tinggi integritas. Kalau sudah jadi kebiasaan, pasti ketika kita di luar rumah akan berusaha menjaga," ujarnya.
Siti Atkoh yang juga Ketua Dekranasda Jateng mencontohkan salah satu budaya antikorupsi dan antigratifikasi yang dilakukan adalah saat kunjungan kerja.
"Biasanya saya dikasih sesuatu, maka saya bilang maaf kalau saya nerima maka saya bayar. Tidak akan membawa barang cuma-cuma," tegasnya.
Baca juga: Wagub Jateng sebut LHKPN awal cegah korupsi
Di sisi lain, lanjut dia, cara itu sebagai wujud apresiasi dan nglarisi produk-produk UMKM.
"Saya dan Mas Ganjar sudah berkomitmen dari awal bahwa insyaallah kami mewakafkan diri untuk masyarakat di Jawa Tengah, maka hidup jadi enak dan nyenyak, karena tidak ada tuntutan hedonis," katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi inisiatif Inspektorat Provinsi Jateng yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggelar sosialisasi antikorupsi.
Menurut dia, ini menarik karena targetnya anggota dan kader PKK yang kebanyakan penyelenggara negara sehingga diharapkan mereka bisa menjadi benteng di keluarganya untuk saling mengingatkan.
Ganjar menyebutkan banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi dan gratifikasi, salah satunya dengan segera melaporkan barang pemberian dari siapa pun.
"Atau barangkali dengan cara lain dengan metode lain, ya sudah kalau Anda mau dikasih sesuatu ya dibeli aja. Itu menurut saya cara yang paling bagus," ujarnya.
Baca juga: OTT terhadap Bupati Pemalang jadi peringatan hentikan korupsi
Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2013, kata Ganjar, dirinya menerapkan budaya antikorupsi dan antigratifikasi.
"Kawan-kawan melakukan dengan baik dan saya banggakan, dan mungkin tidak terlalu banyak orang perhatian pada itu,” katanya.
Dari hasil pantauannya lewat kontrol publik, Ganjar senang karena saat ini tidak banyak komplain terkait korupsi, gratifikasi, dan istilah lainnya.
"Alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu banyak orang yang komplain, masih ada sih beberapa tempat. Kalau di Pemprov Jateng karena kewenangan saya, pasti saya sikat," ujarnya.(LHP)
Baca juga: Enam saksi diperiksa KPK kasus korupsi di Banjarnegara
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta istri, Siti Atikoh, berkomitmen membudayakan perilaku antikorupsi dan antigratifikasi kepada jajaran di lingkungan Pemprov Jateng, salah satunya dengan selalu membeli sesuatu pemberian saat kunjungan kerja.
"Sebagai pasangan dan keluarga pasti paham pendapatan dari pasangan kita itu berapa, ketika tiba-tiba bisa beli sesuatu yang lebih itu saatnya mengingatkan," kata Siti Atikoh pada acara Sosialisasi Antikorupsi kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Tengah di Semarang, Kamis.
Menurut dia, keluarga adalah benteng dan ujung tombak untuk pencegahan korupsi yang cukup efektif.
"Kemudian pendidikan anak usia dini, anak-anak di rumah, juga dibudayakan antikorupsi. Jujur dan menjunjung tinggi integritas. Kalau sudah jadi kebiasaan, pasti ketika kita di luar rumah akan berusaha menjaga," ujarnya.
Siti Atkoh yang juga Ketua Dekranasda Jateng mencontohkan salah satu budaya antikorupsi dan antigratifikasi yang dilakukan adalah saat kunjungan kerja.
"Biasanya saya dikasih sesuatu, maka saya bilang maaf kalau saya nerima maka saya bayar. Tidak akan membawa barang cuma-cuma," tegasnya.
Baca juga: Wagub Jateng sebut LHKPN awal cegah korupsi
Di sisi lain, lanjut dia, cara itu sebagai wujud apresiasi dan nglarisi produk-produk UMKM.
"Saya dan Mas Ganjar sudah berkomitmen dari awal bahwa insyaallah kami mewakafkan diri untuk masyarakat di Jawa Tengah, maka hidup jadi enak dan nyenyak, karena tidak ada tuntutan hedonis," katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi inisiatif Inspektorat Provinsi Jateng yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggelar sosialisasi antikorupsi.
Menurut dia, ini menarik karena targetnya anggota dan kader PKK yang kebanyakan penyelenggara negara sehingga diharapkan mereka bisa menjadi benteng di keluarganya untuk saling mengingatkan.
Ganjar menyebutkan banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi dan gratifikasi, salah satunya dengan segera melaporkan barang pemberian dari siapa pun.
"Atau barangkali dengan cara lain dengan metode lain, ya sudah kalau Anda mau dikasih sesuatu ya dibeli aja. Itu menurut saya cara yang paling bagus," ujarnya.
Baca juga: OTT terhadap Bupati Pemalang jadi peringatan hentikan korupsi
Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2013, kata Ganjar, dirinya menerapkan budaya antikorupsi dan antigratifikasi.
"Kawan-kawan melakukan dengan baik dan saya banggakan, dan mungkin tidak terlalu banyak orang perhatian pada itu,” katanya.
Dari hasil pantauannya lewat kontrol publik, Ganjar senang karena saat ini tidak banyak komplain terkait korupsi, gratifikasi, dan istilah lainnya.
"Alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu banyak orang yang komplain, masih ada sih beberapa tempat. Kalau di Pemprov Jateng karena kewenangan saya, pasti saya sikat," ujarnya.(LHP)
Baca juga: Enam saksi diperiksa KPK kasus korupsi di Banjarnegara