Semarang (ANTARA) -
"Akan tetap eksis. Jakarta akan redup? Pulau Jawa juga akan redup? tentu saja tidak. Tidak ada yang dikhawatirkan," katanya pada Diskusi Multiperspektif yang digelar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI).
Ia justru menilai dengan pemindahan ibu kota ke Kaltim memberi peluang bagi Jakarta untuk berbenah diri karena cepat atau lambat, tekanan urbanisasi ke Jakarta dan kota-kota di sekitarnya Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi akan menurun.
"Suatu wilayah yang sebagian fungsinya dipindahkan ada impilikasi kewenangan, tapi itu bukan masalah, kewenangan untuk mendukung urusan, tapi Jakarta tetap akan tumbuh terus dengan berbagai hal yang mendukung kemajuan kota," ujarnya.
Selain itu, kapasitas Jakarta sebagai kota megapolitan tak ada berkurang termasuk sumber pendapatan utama yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Dengan APBD sebesar Rp70 triliun lebih, lanjut dia, Jakarta menjadi daerah yang memiliki anggaran sangat besar, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa lainnya, perbandingannya jauh.
"Jakarta pegang Rp70 triliun, provinsi lain paling dengan jumlah orang (warga) yang sama dengan Jakarta hanya sekitar Rp10 triliun, makanya sangat bisa peningkatan kualitas kota dengan sumber anggaran cukup. Jadi kapasitas potensinya besar sekali," katanya.
Ia mengungkapkan, sumber masalah struktural Jakarta adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran Jakarta dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,5 sampai 4 persen per tahun.
"Urbanisasi yang tinggi ke Jabodetabek itulah sumber munculnya berbagai masalah bagi kota Jakarta, mulai soal sampah, kemacetan, polusi, banjir dan sebagainya. Nah, munculnya IKN sebagai magnet baru di Kawasan Tengah dan Timur akan mengendurkan laju kedatangan penduduk ke Jabodetabek," ujarnya.
Kemudian dengan pemindahan itu, harus disambut dengan agenda menata Jakarta untuk menjadi berkualitas secara lingkungan, ekonomi dan sosial.
Salah satu langkah strategis adalah dengan memperbanyak hunian vertikal dan membangun kawasan-kawasan terpadu, serta Jakarta harus menuju kota seperti Kota Taipei dan Singapura yang model huniannya didominasi oleh hunian vertikal.
Andrinof menambahkan, jika pembangunan IKN adalah untuk proses jangka panjang yang tentunya bisa menciptakan multiplier effect terhadap banyak wilayah di Indonesia, tak hanya Kaltim saja.
Oleh karena itu dengan pecahnya magnet Kota Jakarta atau bergesernya ibu kota, bicara efeknya tidak hanya pada Jakarta, tapi pemindahan ibukota itu memberi peluang bagi Jakarta untuk menata diri.
Terlebih pembangunan Jakarta harus menjadi pelajaran, sehingga kawasan satelit di sekitarnya bisa benar-benar tak terjadi ketimpangan jika dibandingkan ibu kota.
"Ini bicara pemerataan, kawasan luar Jawa penduduk sedikit, pulaunya banyak, tapi kesejahteraannya kurang. Ini kita perbaiki lewat IKN. Jangan mengulang Jakarta dengan Jabodetabeknya. Daerah satelit seperti Tenggarong, Samarinda, Penajam dan Kota Baru menjadi wilayah sangat penting," katanya.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebut Jakarta akan tetap eksis setelah pemindahan ibu kota ke IKN, Kalimantan Timur.
"Akan tetap eksis. Jakarta akan redup? Pulau Jawa juga akan redup? tentu saja tidak. Tidak ada yang dikhawatirkan," katanya pada Diskusi Multiperspektif yang digelar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI).
Ia justru menilai dengan pemindahan ibu kota ke Kaltim memberi peluang bagi Jakarta untuk berbenah diri karena cepat atau lambat, tekanan urbanisasi ke Jakarta dan kota-kota di sekitarnya Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi akan menurun.
"Suatu wilayah yang sebagian fungsinya dipindahkan ada impilikasi kewenangan, tapi itu bukan masalah, kewenangan untuk mendukung urusan, tapi Jakarta tetap akan tumbuh terus dengan berbagai hal yang mendukung kemajuan kota," ujarnya.
Selain itu, kapasitas Jakarta sebagai kota megapolitan tak ada berkurang termasuk sumber pendapatan utama yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Dengan APBD sebesar Rp70 triliun lebih, lanjut dia, Jakarta menjadi daerah yang memiliki anggaran sangat besar, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa lainnya, perbandingannya jauh.
"Jakarta pegang Rp70 triliun, provinsi lain paling dengan jumlah orang (warga) yang sama dengan Jakarta hanya sekitar Rp10 triliun, makanya sangat bisa peningkatan kualitas kota dengan sumber anggaran cukup. Jadi kapasitas potensinya besar sekali," katanya.
Ia mengungkapkan, sumber masalah struktural Jakarta adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran Jakarta dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,5 sampai 4 persen per tahun.
"Urbanisasi yang tinggi ke Jabodetabek itulah sumber munculnya berbagai masalah bagi kota Jakarta, mulai soal sampah, kemacetan, polusi, banjir dan sebagainya. Nah, munculnya IKN sebagai magnet baru di Kawasan Tengah dan Timur akan mengendurkan laju kedatangan penduduk ke Jabodetabek," ujarnya.
Kemudian dengan pemindahan itu, harus disambut dengan agenda menata Jakarta untuk menjadi berkualitas secara lingkungan, ekonomi dan sosial.
Salah satu langkah strategis adalah dengan memperbanyak hunian vertikal dan membangun kawasan-kawasan terpadu, serta Jakarta harus menuju kota seperti Kota Taipei dan Singapura yang model huniannya didominasi oleh hunian vertikal.
Andrinof menambahkan, jika pembangunan IKN adalah untuk proses jangka panjang yang tentunya bisa menciptakan multiplier effect terhadap banyak wilayah di Indonesia, tak hanya Kaltim saja.
Oleh karena itu dengan pecahnya magnet Kota Jakarta atau bergesernya ibu kota, bicara efeknya tidak hanya pada Jakarta, tapi pemindahan ibukota itu memberi peluang bagi Jakarta untuk menata diri.
Terlebih pembangunan Jakarta harus menjadi pelajaran, sehingga kawasan satelit di sekitarnya bisa benar-benar tak terjadi ketimpangan jika dibandingkan ibu kota.
"Ini bicara pemerataan, kawasan luar Jawa penduduk sedikit, pulaunya banyak, tapi kesejahteraannya kurang. Ini kita perbaiki lewat IKN. Jangan mengulang Jakarta dengan Jabodetabeknya. Daerah satelit seperti Tenggarong, Samarinda, Penajam dan Kota Baru menjadi wilayah sangat penting," katanya.