Magelang (ANTARA) - Bupati Magelang, Jawa Tengah, Zaenal Arifin meminta seluruh organisasi parangkat daerah (OPD) mengejar target pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2022.
"Berdasarkan laporan yang saya terima, untuk capaian realisasi fisik kegiatan sampai dengan akhir triwulan III, baru mencapai 74,22 persen dari target sebesar 77,76 persen berarti terdapat deviasi minus sebesar 3,54 persen," katanya di Magelang, Jateng, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut pada Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Terpadu Akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2022 untuk mengidentifikasi kendala, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat merumuskan alternatif atau solusi agar target yang telah direncanakan dapat tercapai.
Rakor ini merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap triwulan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun non-APBD Kabupaten Magelang.
Menurut dia, kondisi tersebut berbeda lagi dengan capaian realisasi keuangan yang baru mencapai 59,51 persen, capaian ini tentunya masih sangat jauh dari target, yang mana realisasi fisik seharusnya diiringi juga dengan penyerapan anggaran.
Melihat data capaian kinerja fisik maupun keuangan sampai dengan akhir triwulan III 2022 ini, masih ada deviasi.
Baca juga: PT TWC: Borobudur Marathon jadi penguat destinasi super prioritas
"Saya tekankan bagi OPD yang realisasi fisik dan keuangannya masih rendah, untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran secara koordinatif," katanya.
Terkait dengan kegiatan yang sumber dananya bukan dari APBD murni, seperti bantuan keuangan provinsi dan DAK, sampai dengan triwulan III, realisasi fisik DAK sudah mencapai 84,50 persen, akan tetapi realisasi keuangan baru 54,34 persen, sedangkan untuk bantuan keuangan provinsi, realisasi fisiknya sudah mencapai 90,67 persen, tetapi realisasi keuangan baru 22,21 persen.
Ia berharap kepala OPD pengampu untuk dapat segera memenuhi segala persyaratan pencairan sesuai ketentuan serta melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
"Demikian halnya pada kegiatan pembangunan/pemeliharaan. Infrastruktur pelayanan publik, termasuk di dalamnya Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Magelang Tahun 2022, untuk benar-benar dilaksanakan dengan baik karena nilai manfaat dari pembangunan tersebut telah dinantikan masyarakat," katanya.
Zaenal menyampaikan terima kasih kepada OPD yang telah berhasil melaksanakan kegiatan APBD 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Selain masih memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2022, masih ada tugas untuk melaksanakan beberapa tambahan kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan juga menyusun APBD Tahun Anggaran 2023.
"Mengingat hal tersebut saya tegaskan kembali kepada OPD untuk memerintahkan PPTK untuk mengupayakan percepatan penyelesaian fisik dan penyerapan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD, melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan/subkegiatan melalui rakor internal perangkat daerah, dan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah/instansi terkait," katanya.
Baca juga: Tanah bengkok dan lahan warga Magelang terkena abrasi aliran Sungai Progo
"Berdasarkan laporan yang saya terima, untuk capaian realisasi fisik kegiatan sampai dengan akhir triwulan III, baru mencapai 74,22 persen dari target sebesar 77,76 persen berarti terdapat deviasi minus sebesar 3,54 persen," katanya di Magelang, Jateng, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut pada Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Terpadu Akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2022 untuk mengidentifikasi kendala, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat merumuskan alternatif atau solusi agar target yang telah direncanakan dapat tercapai.
Rakor ini merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap triwulan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun non-APBD Kabupaten Magelang.
Menurut dia, kondisi tersebut berbeda lagi dengan capaian realisasi keuangan yang baru mencapai 59,51 persen, capaian ini tentunya masih sangat jauh dari target, yang mana realisasi fisik seharusnya diiringi juga dengan penyerapan anggaran.
Melihat data capaian kinerja fisik maupun keuangan sampai dengan akhir triwulan III 2022 ini, masih ada deviasi.
Baca juga: PT TWC: Borobudur Marathon jadi penguat destinasi super prioritas
"Saya tekankan bagi OPD yang realisasi fisik dan keuangannya masih rendah, untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran secara koordinatif," katanya.
Terkait dengan kegiatan yang sumber dananya bukan dari APBD murni, seperti bantuan keuangan provinsi dan DAK, sampai dengan triwulan III, realisasi fisik DAK sudah mencapai 84,50 persen, akan tetapi realisasi keuangan baru 54,34 persen, sedangkan untuk bantuan keuangan provinsi, realisasi fisiknya sudah mencapai 90,67 persen, tetapi realisasi keuangan baru 22,21 persen.
Ia berharap kepala OPD pengampu untuk dapat segera memenuhi segala persyaratan pencairan sesuai ketentuan serta melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
"Demikian halnya pada kegiatan pembangunan/pemeliharaan. Infrastruktur pelayanan publik, termasuk di dalamnya Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Magelang Tahun 2022, untuk benar-benar dilaksanakan dengan baik karena nilai manfaat dari pembangunan tersebut telah dinantikan masyarakat," katanya.
Zaenal menyampaikan terima kasih kepada OPD yang telah berhasil melaksanakan kegiatan APBD 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Selain masih memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2022, masih ada tugas untuk melaksanakan beberapa tambahan kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan juga menyusun APBD Tahun Anggaran 2023.
"Mengingat hal tersebut saya tegaskan kembali kepada OPD untuk memerintahkan PPTK untuk mengupayakan percepatan penyelesaian fisik dan penyerapan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun non-APBD, melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan/subkegiatan melalui rakor internal perangkat daerah, dan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah/instansi terkait," katanya.
Baca juga: Tanah bengkok dan lahan warga Magelang terkena abrasi aliran Sungai Progo