Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran Rp4,36 miliar untuk program bantuan langsung tunai (BLT) BBM terhadap 9.700 penerima manfaat dari pelaku UMKM dan sektor transportasi sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
"Upaya yang dalam waktu dekat dilaksanakan untuk penanggulangan dampak inflasi berupa penyaluran BLT bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan langkah berikutnya berupa operasi pasar," kata Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kudus Dwi Agung Hartono di Kudus, Jateng, Kamis.
Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut, maka warga kurang mampu tetap bisa berbelanja kebutuhan pokok setiap harinya, sehingga diharapkan tingkat inflasi di Kabupaten Kudus bisa terkendali.
Apalagi, bantuan BLT BBM tersebut rencananya diberikan kepada masing-masing penerima manfaat sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan.
Adapun sasarannya, mulai dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga sopir angkutan kota.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kudus Mahmudun menyambut positif adanya bantuan untuk para sopir angkot karena adanya penyesuaian harga BBM secara otomatis berdampak pada kenaikan biaya operasional.
Ia mengakui belum ada pembahasan dengan Dinas Perhubungan Kudus soal kenaikan tarif angkot, sehingga kenaikan tarif angkot secara resmi memang belum ada.
Terkait dengan jumlah sopir angkot yang nantinya menerima BLT diperkirakan mencapai 650-an sopir angkot yang berasal dari 22 trayek, katanya.
"Upaya yang dalam waktu dekat dilaksanakan untuk penanggulangan dampak inflasi berupa penyaluran BLT bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan langkah berikutnya berupa operasi pasar," kata Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kudus Dwi Agung Hartono di Kudus, Jateng, Kamis.
Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut, maka warga kurang mampu tetap bisa berbelanja kebutuhan pokok setiap harinya, sehingga diharapkan tingkat inflasi di Kabupaten Kudus bisa terkendali.
Apalagi, bantuan BLT BBM tersebut rencananya diberikan kepada masing-masing penerima manfaat sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan.
Adapun sasarannya, mulai dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga sopir angkutan kota.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kudus Mahmudun menyambut positif adanya bantuan untuk para sopir angkot karena adanya penyesuaian harga BBM secara otomatis berdampak pada kenaikan biaya operasional.
Ia mengakui belum ada pembahasan dengan Dinas Perhubungan Kudus soal kenaikan tarif angkot, sehingga kenaikan tarif angkot secara resmi memang belum ada.
Terkait dengan jumlah sopir angkot yang nantinya menerima BLT diperkirakan mencapai 650-an sopir angkot yang berasal dari 22 trayek, katanya.