Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, siap mengimplementasikan kebijakan penggunaan kendaraan dinas operasional berenergi listrik seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.
"Kami akan mengikuti itu (Inpres Nomor 7 Tahun 2022, red.). Saya sudah usulkan, mungkin di level atas dulu yang menggunakan kendaraan bermotor listrik," kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinass Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 13 September 2022.
Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya terlebih dulu akan berunding dengan pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas terkait dengan penggunaan kendaraan dinas operasional berenergi listrik karena harganya tergolong mahal dan bisa mencapai Rp800 juta per unit.
Menurut dia, jika level Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dibelikan mobil listrik lebih dahulu sebagai percontohan, berarti membutuhkan anggaran miliaran rupiah.
"Kami akan berunding dengan pimpinan DPRD, apakah akan menjadikan pemborosan atau tidak kalau kita misalnya beli mobil listrik karena harga modalnya mahal. Jadi harus dibahas bersama-sama dengan DPRD," tegasnya.
Disinggung mengenai kemungkinan akan membeli mobil listrik sendiri sebagai percontohan, dia mengaku keuangannya tidak mampu jika menggunakan dana pribadi.
Akan tetapi jika pembelian mobil listrik sebagai percontohan itu menggunakan APBD, kata dia, pihaknya harus berkonsultasi lebih dahulu dengan DPRD Kabupaten Banyumas.
"Kita lihat juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis) dulu lah dari pusat," katanya.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan saat sekarang yang harus dipersiapkan adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sebanyak mungkin.
Menurut dia, pihaknya sudah bicarakan proses pembangunan SPKLU tersebut dengan PLN dan direncanakan akan dibangun di dua titik.
"Satu di sekitar Bulog (Kantor Perum Bulog Cabang Banyumas, red.) dan satu lagi di PLN Purwokerto," kata Bupati.
"Kami akan mengikuti itu (Inpres Nomor 7 Tahun 2022, red.). Saya sudah usulkan, mungkin di level atas dulu yang menggunakan kendaraan bermotor listrik," kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinass Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 13 September 2022.
Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya terlebih dulu akan berunding dengan pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas terkait dengan penggunaan kendaraan dinas operasional berenergi listrik karena harganya tergolong mahal dan bisa mencapai Rp800 juta per unit.
Menurut dia, jika level Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dibelikan mobil listrik lebih dahulu sebagai percontohan, berarti membutuhkan anggaran miliaran rupiah.
"Kami akan berunding dengan pimpinan DPRD, apakah akan menjadikan pemborosan atau tidak kalau kita misalnya beli mobil listrik karena harga modalnya mahal. Jadi harus dibahas bersama-sama dengan DPRD," tegasnya.
Disinggung mengenai kemungkinan akan membeli mobil listrik sendiri sebagai percontohan, dia mengaku keuangannya tidak mampu jika menggunakan dana pribadi.
Akan tetapi jika pembelian mobil listrik sebagai percontohan itu menggunakan APBD, kata dia, pihaknya harus berkonsultasi lebih dahulu dengan DPRD Kabupaten Banyumas.
"Kita lihat juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis) dulu lah dari pusat," katanya.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan saat sekarang yang harus dipersiapkan adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sebanyak mungkin.
Menurut dia, pihaknya sudah bicarakan proses pembangunan SPKLU tersebut dengan PLN dan direncanakan akan dibangun di dua titik.
"Satu di sekitar Bulog (Kantor Perum Bulog Cabang Banyumas, red.) dan satu lagi di PLN Purwokerto," kata Bupati.