Semarang (ANTARA) - Khatib Shalat Idul Adha 1443 Hijriah di Balai Kota Semarang, Rozihan, mengatakan, zakat yang dipungut dari pegawai negeri pemerintah kota ini diyakini dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.
"Zakat, sedekah mempunyai makna besar untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian pula dengan berkorban dalam rangka untuk mengatasi kekurangan gizi," kata Wakil Ketua Baznaz Provinsi Jawa Tengah itu 0dalam khotbahnya saat Shalat Idul Adha, Minggu.
Ia menuturkan tiap kepala daerah memiliki otoritas untuk memungut zakat dari para pegawai negeri yang penghasilannya sudah mencapai nisab.
Menurut dia, hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu, lanjut dia, Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang sudah ditunjuk untuk mengelola zakat.
"Baznas dan LAZ merupakan pemerintah non-struktural yang surat keputusannya ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah," katanya.
Ia membanding kedua lembaga tersebut dengan lembaga filantropi ACT yang dinilai sebagai sebuah lembaga yang tidak memiliki kekuatan dan tidak diatur dalam Undang-undang.
Oleh karena itu, lanjut dia, tidak ada alasan bagi PNS yang penghasilannya sudah mencapai nisab untuk tidak dipotong 2,5 persen yang diperuntukkan bagi zakat.
Sementara untuk umat Muslim sudah mampu, kata dia, diwajibkan untuk berkurban.
"Kita masih diberi kesempatan hingga tiga hari ke depan untuk melaksanakan ibadah kurban," katanya.
Pesan utama dari ibadah kurban tersebut, kata dia, yakni kerelaan untuk memangkas harta yang kita cintai.
Shalat Id di halaman Balai Kota Semarang tersebut diikuti pula oleh Wali Kota Hendrar Prihadi, Wakil Wali Kota Hevearita G.Rahayu, serta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Khatib: Zakat dari PNS bisa bantu entaskan kemiskinan di Semarang
"Zakat, sedekah mempunyai makna besar untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian pula dengan berkorban dalam rangka untuk mengatasi kekurangan gizi," kata Wakil Ketua Baznaz Provinsi Jawa Tengah itu 0dalam khotbahnya saat Shalat Idul Adha, Minggu.
Ia menuturkan tiap kepala daerah memiliki otoritas untuk memungut zakat dari para pegawai negeri yang penghasilannya sudah mencapai nisab.
Menurut dia, hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu, lanjut dia, Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang sudah ditunjuk untuk mengelola zakat.
"Baznas dan LAZ merupakan pemerintah non-struktural yang surat keputusannya ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah," katanya.
Ia membanding kedua lembaga tersebut dengan lembaga filantropi ACT yang dinilai sebagai sebuah lembaga yang tidak memiliki kekuatan dan tidak diatur dalam Undang-undang.
Oleh karena itu, lanjut dia, tidak ada alasan bagi PNS yang penghasilannya sudah mencapai nisab untuk tidak dipotong 2,5 persen yang diperuntukkan bagi zakat.
Sementara untuk umat Muslim sudah mampu, kata dia, diwajibkan untuk berkurban.
"Kita masih diberi kesempatan hingga tiga hari ke depan untuk melaksanakan ibadah kurban," katanya.
Pesan utama dari ibadah kurban tersebut, kata dia, yakni kerelaan untuk memangkas harta yang kita cintai.
Shalat Id di halaman Balai Kota Semarang tersebut diikuti pula oleh Wali Kota Hendrar Prihadi, Wakil Wali Kota Hevearita G.Rahayu, serta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Khatib: Zakat dari PNS bisa bantu entaskan kemiskinan di Semarang