Semarang (ANTARA) -
"BUMD milik Pemprov Jateng belum mampu menyumbang PAD dalam nominal yang besar. Tercatat, realisasi BUMD pada 2021 sekitar Rp508 miliar atau hanya sekira 3,4 persen dari PAD sejumlah Rp14,6 triliun," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman di Semarang, Senin.
Menurut dia, hal tersebut harus menjadi catatan BUMD karena saat sektor-sektor lain mampu mendulang angka maksimal, BUMD juga harus tergerak dalam rangka memenuhi target PAD.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut target PAD pada 2021 sebesar Rp15 triliun, namun realisasi yang tercapai sebesar Rp14,69 triliun atau 97,85 persen.
"Untuk PAD pada 2022 per bulan Februari, angka persentasenya mencapai 13,81 persen sehingga semua potensi yang dimiliki BUMD harus bergerak maksimal," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, semua sektor tengah bergeliat seiring kasus COVID-19 yang mulai terkendali san melandai.
"Situasi ini sudah tentu juga harus dibaca pelaku atau pengelola BUMD milik Pemprov Jateng untuk juga ikut bergeliat, jangan sampai kemudian malah tertinggal," katanya.
Oleh karena itu, kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah harus menjadi prioritas, mengingat pada 2022 ini merupakan tahun pemulihan pascapandemi COVID-19.
"Tentu, harapan kami pada 2022 ini pertumbuhan ekonomi yang semakin positif, berjalan searah dengan PAD sehingga pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar legislator yang juga menjabat Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah ini.
Sukirman meminta para pimpinan BUMD dan jajarannya terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja karena persaingan di dunia bisnis sangatlah ketat.
"Karenanya BUMD harus memiliki kelincahan dalam berusaha demi menopang PAD, apalagi BUMD memiliki keleluasaan tersendiri, tidak seperti birokrasi," katanya.
Ia mengatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah sehingga perlu strategi yang baik mulai dari tahap perencanaan atau penyusunan target pendapatan.
"Tentunya, sampai dengan upaya-upaya bagaimana mencapai target yang telah ditetapkan nantinya," ujarnya.
Badan usaha milik daerah (BUMD) berbagai bidang di Jawa Tengah dituntut terus kreatif untuk meningkatkan pemasukan pada pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah provinsi setempat yang dinilai belum maksimal.
"BUMD milik Pemprov Jateng belum mampu menyumbang PAD dalam nominal yang besar. Tercatat, realisasi BUMD pada 2021 sekitar Rp508 miliar atau hanya sekira 3,4 persen dari PAD sejumlah Rp14,6 triliun," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman di Semarang, Senin.
Menurut dia, hal tersebut harus menjadi catatan BUMD karena saat sektor-sektor lain mampu mendulang angka maksimal, BUMD juga harus tergerak dalam rangka memenuhi target PAD.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut target PAD pada 2021 sebesar Rp15 triliun, namun realisasi yang tercapai sebesar Rp14,69 triliun atau 97,85 persen.
"Untuk PAD pada 2022 per bulan Februari, angka persentasenya mencapai 13,81 persen sehingga semua potensi yang dimiliki BUMD harus bergerak maksimal," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, semua sektor tengah bergeliat seiring kasus COVID-19 yang mulai terkendali san melandai.
"Situasi ini sudah tentu juga harus dibaca pelaku atau pengelola BUMD milik Pemprov Jateng untuk juga ikut bergeliat, jangan sampai kemudian malah tertinggal," katanya.
Oleh karena itu, kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah harus menjadi prioritas, mengingat pada 2022 ini merupakan tahun pemulihan pascapandemi COVID-19.
"Tentu, harapan kami pada 2022 ini pertumbuhan ekonomi yang semakin positif, berjalan searah dengan PAD sehingga pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar legislator yang juga menjabat Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah ini.
Sukirman meminta para pimpinan BUMD dan jajarannya terus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja karena persaingan di dunia bisnis sangatlah ketat.
"Karenanya BUMD harus memiliki kelincahan dalam berusaha demi menopang PAD, apalagi BUMD memiliki keleluasaan tersendiri, tidak seperti birokrasi," katanya.
Ia mengatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah sehingga perlu strategi yang baik mulai dari tahap perencanaan atau penyusunan target pendapatan.
"Tentunya, sampai dengan upaya-upaya bagaimana mencapai target yang telah ditetapkan nantinya," ujarnya.