Purwokerto (ANTARA) - Organisasi Pencinta Tanah Air Indonesia (Petanesia) --kemasyarakatan yang didirikan Maulana al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya-- meminta aparat keamanan untuk segera menindak tegas kelompok Khilafatul Muslimin karena membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kelompok itu, yakni Khilafatul Muslimin jelas-jelas mengusung bendera Khilafah, punya misi menegakkan sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah," kata anggota Tim Media dan Teknologi Informatika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petanesia Agus Maryono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Menurut dia, misi tersebut jelas bertentangan dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia.
Walaupun belum berwujud gerakan fisik, dia mengatakan Khilafatul Muslimin sudah berniat ingin mengganti sistem pemerintahan NKRI.
"Artinya, punya niat ingin makar, punya niat menganulir NKRI, dan kita sudah punya semboyan bahwa 'NKRI Harga Mati'. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final, bentuk negara yang sudah menjadi kesepakatan para 'founding fathers' kita, para pendiri bangsa kita," kata pria yang akrab disapa Gusmar itu.
Ia mengatakan bentuk negara yang telah disepakati bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu tidak boleh diotak-atik.
Baca juga: NU Sokaraja Banyumas tolak Khilafatul Muslimin
Dengan demikian, kata dia, kelompok Khilafatul Muslimin tersebut tidak boleh dibiarkan oleh aparat keamanan.
"Harus ditindak tegas karena nyata-nyata ingin melawan bentuk NKRI. Oleh karena itulah, kami mendesak kepada aparat keamanan khususnya untuk menindak tegas kepada para petinggi Khilafatul Muslimin karena faksi-faksi yang dikoordinasi oleh kelompok ini secara masif dan terstruktur," kata dia yang juga Penasihat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Petanesia Kabupaten Banyumas.
Ia menegaskan Khilafatul Muslimin merupakan kelompok yang berbahaya, sama bahayanya dengan apa yang dilakukan oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).
"Walaupun mereka berbeda wadah, beda organisasi, beda pemimpin, tapi sama-sama mengusung Khilafah Islamiyah, sistem pemerintahan Islam," katanya menegaskan.
Gusmar mengatakan aparat keamanan seharusnya dapat segera menindak tegas Khilafatul Muslimin sebelum kelompok itu menjadi besar.
Menurut dia, hal itu disebabkan nama pemimpin dan di mana kelompok tersebut berada sudah diketahui secara jelas.
Dalam hal ini, Khilafatul Muslimin yang berpusat di Lampung telah menahbiskan tokoh setempat, yakni Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai Khalifah.
"Jangan dibiarkan, harus segera ditindak tegas demi keutuhan NKRI. Aparat keamanan harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," kata Gusmar.
Baca juga: Khilafatul Muslimin Tegaskan Tak Tepat Paksakan Pemimpin Islam
"Kelompok itu, yakni Khilafatul Muslimin jelas-jelas mengusung bendera Khilafah, punya misi menegakkan sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah," kata anggota Tim Media dan Teknologi Informatika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petanesia Agus Maryono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Menurut dia, misi tersebut jelas bertentangan dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia.
Walaupun belum berwujud gerakan fisik, dia mengatakan Khilafatul Muslimin sudah berniat ingin mengganti sistem pemerintahan NKRI.
"Artinya, punya niat ingin makar, punya niat menganulir NKRI, dan kita sudah punya semboyan bahwa 'NKRI Harga Mati'. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final, bentuk negara yang sudah menjadi kesepakatan para 'founding fathers' kita, para pendiri bangsa kita," kata pria yang akrab disapa Gusmar itu.
Ia mengatakan bentuk negara yang telah disepakati bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu tidak boleh diotak-atik.
Baca juga: NU Sokaraja Banyumas tolak Khilafatul Muslimin
Dengan demikian, kata dia, kelompok Khilafatul Muslimin tersebut tidak boleh dibiarkan oleh aparat keamanan.
"Harus ditindak tegas karena nyata-nyata ingin melawan bentuk NKRI. Oleh karena itulah, kami mendesak kepada aparat keamanan khususnya untuk menindak tegas kepada para petinggi Khilafatul Muslimin karena faksi-faksi yang dikoordinasi oleh kelompok ini secara masif dan terstruktur," kata dia yang juga Penasihat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Petanesia Kabupaten Banyumas.
Ia menegaskan Khilafatul Muslimin merupakan kelompok yang berbahaya, sama bahayanya dengan apa yang dilakukan oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).
"Walaupun mereka berbeda wadah, beda organisasi, beda pemimpin, tapi sama-sama mengusung Khilafah Islamiyah, sistem pemerintahan Islam," katanya menegaskan.
Gusmar mengatakan aparat keamanan seharusnya dapat segera menindak tegas Khilafatul Muslimin sebelum kelompok itu menjadi besar.
Menurut dia, hal itu disebabkan nama pemimpin dan di mana kelompok tersebut berada sudah diketahui secara jelas.
Dalam hal ini, Khilafatul Muslimin yang berpusat di Lampung telah menahbiskan tokoh setempat, yakni Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai Khalifah.
"Jangan dibiarkan, harus segera ditindak tegas demi keutuhan NKRI. Aparat keamanan harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," kata Gusmar.
Baca juga: Khilafatul Muslimin Tegaskan Tak Tepat Paksakan Pemimpin Islam