Magelang (ANTARA) - Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Magelang, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan Polres Magelang Kota untuk membangun kemitraan.
Sekda Kota Magelang Joko Budiyono dalam keterangan pers di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, menyambut baik perjanjian kerja sama tersebut.
Selain tiga OPD tersebut, katanya, dalam waktu dekat RSUD Tidar akan melakukan hal sama sambil menunggu kelengkapan administrasi.
Joko mengatakan PKS dengan Polres Magelang Kota ini merupakan suatu kehormatan dan penghargaan tinggi, apalagi dihadiri langsung oleh Kapolres Magelang Kota. Pemkot Magelang berkomitmen untuk melaksanakan PKS ini sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
"Melalui PKS ini nanti ada komunikasi antara OPD dengan para kasat di Polres Magelag Kota, pada intinya kebijakan yang dibuat harus bermanfaat bagi masyarakat, termasuk terkait pengadaan barang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda E Sebayang mengutarakan PKS ini untuk menyatukan persepsi dan menciptakan hubungan kemitraan kerja antara Pemkot Magelang dengan Polres Magelang Kota dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam bidang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian mencegah permasalahan hukum yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal, paparnya.
"Kami harapkan kegiatan ini tidak hanya seremonial, tetapi bagaimana nanti antara OPD dengan Satuan Kerja (Satker) Polres Magelang Kota saling koordinasi dengan baik," katanya.
Menurut dia, Polres Magelang Kota bukan berarti akan menaruh kewenangan lebih atau intervensi dalam melaksanakan PKS ini, akan tetapi bagaimana kedua belah pihak melaksanakan pembangunan Kota Magelang agar berjalan baik dan terhindar dari masalah.
Ia mengatakan sektor yang paling rawan di antaranya kegiatan pengadaan barang. Seluruh proses mulai dari pengadaan, perencanaan, hingga pemilihan pemenang harus dikawal betul.
"Jangan sampai ada pejabat pemerintah terlibat tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi. Kita kolaborasi sehingga kegiatan di Kota Magelang seluruhnya berjalan baik melalui PKS ini. Harapannya nanti pengambil keputusan di lapangan akan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Yolanda.
Sekda Kota Magelang Joko Budiyono dalam keterangan pers di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, menyambut baik perjanjian kerja sama tersebut.
Selain tiga OPD tersebut, katanya, dalam waktu dekat RSUD Tidar akan melakukan hal sama sambil menunggu kelengkapan administrasi.
Joko mengatakan PKS dengan Polres Magelang Kota ini merupakan suatu kehormatan dan penghargaan tinggi, apalagi dihadiri langsung oleh Kapolres Magelang Kota. Pemkot Magelang berkomitmen untuk melaksanakan PKS ini sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
"Melalui PKS ini nanti ada komunikasi antara OPD dengan para kasat di Polres Magelag Kota, pada intinya kebijakan yang dibuat harus bermanfaat bagi masyarakat, termasuk terkait pengadaan barang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda E Sebayang mengutarakan PKS ini untuk menyatukan persepsi dan menciptakan hubungan kemitraan kerja antara Pemkot Magelang dengan Polres Magelang Kota dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam bidang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian mencegah permasalahan hukum yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal, paparnya.
"Kami harapkan kegiatan ini tidak hanya seremonial, tetapi bagaimana nanti antara OPD dengan Satuan Kerja (Satker) Polres Magelang Kota saling koordinasi dengan baik," katanya.
Menurut dia, Polres Magelang Kota bukan berarti akan menaruh kewenangan lebih atau intervensi dalam melaksanakan PKS ini, akan tetapi bagaimana kedua belah pihak melaksanakan pembangunan Kota Magelang agar berjalan baik dan terhindar dari masalah.
Ia mengatakan sektor yang paling rawan di antaranya kegiatan pengadaan barang. Seluruh proses mulai dari pengadaan, perencanaan, hingga pemilihan pemenang harus dikawal betul.
"Jangan sampai ada pejabat pemerintah terlibat tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi. Kita kolaborasi sehingga kegiatan di Kota Magelang seluruhnya berjalan baik melalui PKS ini. Harapannya nanti pengambil keputusan di lapangan akan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Yolanda.