Solo (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan Kasunanan Surakarta merupakan aset bangsa Indonesia sehingga keberadaannya harus dipertahankan.
"Kasunanan Surakarta adalah aset bangsa, bukan sekedar aset daerah. Untuk itu, saya mendukung penuh agar eksistensi Kasunanan Surakarta dapat dipertahankan," kata LaNyalla pada Tingalandalem Jumenengan Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIII ke-18 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Minggu.
Menurut dia, Kasunanan Surakarta memiliki kontribusi yang cukup besar bagi kemerdekaan maupun pembangunan Indonesia usai merdeka.
Ia mengatakan Keraton Kasunanan Surakarta tercatat dalam sejarah berperan besar dalam upaya perlawanan terhadap penjajahan Belanda.
"Dua raja yang berperan besar dalam perjuangan bangsa melawan kolonialisme yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono VI yang memerintah antara tahun 1823-1830 dan Sri Susuhunan Pakubuwono X yang memerintah antara tahun 1893-1939," kata senator asal Jawa Timur itu.
Bahkan, dikatakannya, Sri Susuhunan Pakubuwono VI dikenal karena sikapnya yang anti-Belanda serta perannya dalam membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda.
"Itulah yang membuat Sri Susuhunan Pakubuwono VI ditangkap dan dibuang oleh penjajah Belanda ke Ambon dan Sri Susuhunan Pakubuwono VI ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1961," katanya.
Sedangkan Sri Susuhunan Pakubuwono X yang merupakan cucu dari Sri Susuhunan Pakubuwono V, dikatakannya, tercatat memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia.
"Karena Sri Susuhunan Pakubuwono X adalah pendorong di balik layar kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satunya adalah organisasi Syarikat Islam yang berdiri di Surakarta dengan dukungan penuh Sri Susuhunan Pakubuwono X," katanya.
Selain itu, pergerakan yang juga atas restu Sri Susuhunan Pakubuwono X adalah Organisasi Boedi Oetomo.
"Atas jasa-jasa tersebut, Sri Susuhunan Pakubuwono X ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Jasa dan sumbangsih yang besar tersebut patut kita berikan penghormatan yang besar. Oleh karena itu, DPD RI mendukung penuh eksistensi Kasunanan Surakarta sebagai bagian dari aset bangsa, bukan sekadar aset daerah," katanya.
Terkait hal itu, ia juga berharap perlunya perhatian pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait agar memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan Kasunanan Surakarta mengingat keberadaan keraton dan kesultanan nusantara sebagai bagian dari sejarah peradaban Bangsa Indonesia sekaligus sebagai bagian dari sejarah lahirnya bangsa dan negara ini.
"Puncak dari sumbangsih besar kerajaan nusantara terhadap lahirnya bangsa dan negara ini adalah dukungan moril dan materiil yang konkret dari para raja dan sultan Nusantara dalam proses Kemerdekaan Republik Indonesia," katanya.
Menurut dia, dukungan moril diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para raja dan sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya.
Sedangkan dukungan materiil diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan, dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga saat ini, menurut dia sejumlah tanah dan aset kerajaan nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.
Sementara itu, pada kesempatan tersebut LaNyalla mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Aryo Adipati dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Prosesi penyematan gelar tersebut dilakukan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII.
Gelar diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada LaNyalla atas perjuangan dan kepeduliannya terhadap pelestarian keraton dan kerajaan Nusantara.
Sementara itu, beberapa tokoh yang juga hadir dalam acara jumenengan di antaranya senator asal Jawa Tengah Bambang Sutrisno, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Kepala Biro Umum DPD RI Empi Muslion, dan Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.
Selain itu, hadir pula Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII berserta permaisuri Gusti Kanjeng Ratu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Pengurus Kadin Indonesia Wiweko Adi Nugroho dan PYM Addatuang Sidenreng XXV HA Faisal Andi Sapada.
"Kasunanan Surakarta adalah aset bangsa, bukan sekedar aset daerah. Untuk itu, saya mendukung penuh agar eksistensi Kasunanan Surakarta dapat dipertahankan," kata LaNyalla pada Tingalandalem Jumenengan Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIII ke-18 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Minggu.
Menurut dia, Kasunanan Surakarta memiliki kontribusi yang cukup besar bagi kemerdekaan maupun pembangunan Indonesia usai merdeka.
Ia mengatakan Keraton Kasunanan Surakarta tercatat dalam sejarah berperan besar dalam upaya perlawanan terhadap penjajahan Belanda.
"Dua raja yang berperan besar dalam perjuangan bangsa melawan kolonialisme yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono VI yang memerintah antara tahun 1823-1830 dan Sri Susuhunan Pakubuwono X yang memerintah antara tahun 1893-1939," kata senator asal Jawa Timur itu.
Bahkan, dikatakannya, Sri Susuhunan Pakubuwono VI dikenal karena sikapnya yang anti-Belanda serta perannya dalam membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda.
"Itulah yang membuat Sri Susuhunan Pakubuwono VI ditangkap dan dibuang oleh penjajah Belanda ke Ambon dan Sri Susuhunan Pakubuwono VI ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1961," katanya.
Sedangkan Sri Susuhunan Pakubuwono X yang merupakan cucu dari Sri Susuhunan Pakubuwono V, dikatakannya, tercatat memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia.
"Karena Sri Susuhunan Pakubuwono X adalah pendorong di balik layar kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satunya adalah organisasi Syarikat Islam yang berdiri di Surakarta dengan dukungan penuh Sri Susuhunan Pakubuwono X," katanya.
Selain itu, pergerakan yang juga atas restu Sri Susuhunan Pakubuwono X adalah Organisasi Boedi Oetomo.
"Atas jasa-jasa tersebut, Sri Susuhunan Pakubuwono X ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Jasa dan sumbangsih yang besar tersebut patut kita berikan penghormatan yang besar. Oleh karena itu, DPD RI mendukung penuh eksistensi Kasunanan Surakarta sebagai bagian dari aset bangsa, bukan sekadar aset daerah," katanya.
Terkait hal itu, ia juga berharap perlunya perhatian pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait agar memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan Kasunanan Surakarta mengingat keberadaan keraton dan kesultanan nusantara sebagai bagian dari sejarah peradaban Bangsa Indonesia sekaligus sebagai bagian dari sejarah lahirnya bangsa dan negara ini.
"Puncak dari sumbangsih besar kerajaan nusantara terhadap lahirnya bangsa dan negara ini adalah dukungan moril dan materiil yang konkret dari para raja dan sultan Nusantara dalam proses Kemerdekaan Republik Indonesia," katanya.
Menurut dia, dukungan moril diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para raja dan sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya.
Sedangkan dukungan materiil diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan, dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga saat ini, menurut dia sejumlah tanah dan aset kerajaan nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.
Sementara itu, pada kesempatan tersebut LaNyalla mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Aryo Adipati dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Prosesi penyematan gelar tersebut dilakukan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII.
Gelar diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada LaNyalla atas perjuangan dan kepeduliannya terhadap pelestarian keraton dan kerajaan Nusantara.
Sementara itu, beberapa tokoh yang juga hadir dalam acara jumenengan di antaranya senator asal Jawa Tengah Bambang Sutrisno, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Kepala Biro Umum DPD RI Empi Muslion, dan Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.
Selain itu, hadir pula Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII berserta permaisuri Gusti Kanjeng Ratu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Pengurus Kadin Indonesia Wiweko Adi Nugroho dan PYM Addatuang Sidenreng XXV HA Faisal Andi Sapada.