Semarang (ANTARA) - Upaya kebangkitan sektor pariwisata harus direncanakan lewat rembug bersama antarpemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai dasar penerapan kebijakan di tengah tren peningkatan jumlah kasus positif COVID-19.
"Bagaimana seluruh kemampuan saat ini kita fokuskan pada semangat untuk bangkit, tanpa mengabaikan faktor kesehatan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Nasib Pariwisata di Tengah Badai Omicron yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (9/2).
Diskusi yang dipandu Arimbi Heroepoetri, S.H, L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Ika Kusuma Permana Sari, S.H, M.E (Direktur Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kemenparekraf RI), Prof. drh. Wiku Bawono Adisasmito, M.Sc., PhD (Juru Bicara Satgas COVID-19) dan Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Ketua Bali Tourism Board) sebagai narasumber.
Selain itu, hadir pula Niluh Djelantik (Pelaku Usaha di Bali, Ketua DPP Partai NasDem Bidang UMKM) dan Dr. Windhu Purnomo (Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, di tengah ketidakpastian kapan pandemi berakhir, industri pariwisata tidak boleh hanya berdiam diri dan mati.
Rerie, sapaan akrab Lestari berharap para pemangku kepentingan menetapkan suatu kebijakan yang komprehensif antar sejumlah sektor, dalam pengendalian COVID-19 di tengah upaya untuk membangkitkan perekonomian.
Rerie mengakui apa yang diharapkan tidak bisa terwujud begitu saja, perlu sejumlah rencana cadangan dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang di masa pandemi.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, setiap anak bangsa harus selalu berupaya merawat kehidupan di tengah upaya memulihkan ekonomi.
"Para pemangku kepentingan tidak bisa melihat hanya dari satu sisi, untuk menghadirkan solusi dalam setiap upaya mengatasi masalah yang ada," ujarnya.
Direktur Manajemen Strategis, Kemen RI, Ika Kusuma Permana Sari mengungkapkan tahun lalu Bali masih menjadi tujuan wisata yang populer.
Bahkan, menurut Ika, rencana kedatangan wisatawan di Indonesia pada 2022 pada Januari-Februari meningkat dan sejumlah hotel di Indonesia sudah dipesan untuk April hingga Juli 2022.
Ika menilai, kebijakan pariwisata Indonesia di tengah pandemi sangat diminati oleh para wisatawan.
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Bawono Adisasmito berpendapat harus ada sejumlah bentuk adaptasi kebiasaan baru bagi para wisatawan agar di sektor pariwisata tetap bisa berkegiatan.
Dalam berkegiatan di masa pandemi, jelas Wiku, masyarakat harus selalu mempertimbangkan faktor risiko sehingga jika beraktivitas harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya, seperti disiplin protokol kesehatan dan sejumlah peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan kegiatan pariwisata dengan sistem bubble, tegas Wiku, juga harus berbasis risiko sehingga tidak boleh ada interaksi antar-bubble (gelembung).
Di antara bubble, tegasnya, harus benar-benar terlindungi agar menekan risiko penyebaran virus di tengah kegiatan berlangsung di masa pandemi.
Ketua Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengungkapkan, pada 2021 Bali merupakan provinsi dengan capaian pertumbuhan ekonomi terendah jika dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya.
"Perlu upaya ekstra dari pemerintah pusat dan daerah untuk membangkitkan perekonomian Bali," kata Ida Bagus Agung.
Menurut Ida Bagus Agung, sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk membangkitkan Bali antara lain menggenjot vaksinasi booster, kebijakan karantina yang memudahkan wisatawan dan bantuan kepada para pelaku usaha pariwisata yang terpuruk.
Ketua DPP Partai NasDem Bidang UMKM, Niluh Djelantik berpendapat Bali sangat layak untuk dibantu karena saat ini kondisi perekonomian Bali pada titik terendah.
Sejumlah upaya harus dilakukan, ujar Niluh, lewat langkah dan kebijakan dari para pemangku kepentingan agar masyarakat terdampak pandemi dapat survive menghadapi tantangan.
Pakar Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai saat ini kondisi jumlah kasus positif COVID-19 hampir mendekati puncak di masa varian Delta mengganas pada Juli 2021 lalu.
Namun, jelas Windhu, kondisi saat ini jauh lebih baik karena bed occupancy ratio rumah sakit dan tingkat kematian masih relatif rendah.
Windhu mengajak semua pihak tetap optimistis menghadapi kondisi tren peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 saat ini, karena setidaknya saat ini masyarakat Indonesia sebagian besar sudah memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Selain itu, tambahnya, saat ini masyarakat sudah memiliki platform Peduli Lindungi yang berfungsi sebagai penapis, pelindung dan pelacak di masa pandemi.
Terpenting, ujar Windhu, saat ini para pemangku kepentingan sudah memiliki instrumen assesment terhadap situasi COVID-19 sebagai dasar pengambilan keputusan.
Jurnalis senior Saur Hutabarat berpendapat dengan capaian vaksinasi yang sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan sudah tercipta kekebalan kelompok, Bali memerlukan kebijakan khusus agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
"Perlu terobosan kebijakan di Bali, agar sektor pariwisata di Pulau Dewata itu bisa segera bangkit," katanya. ***
"Bagaimana seluruh kemampuan saat ini kita fokuskan pada semangat untuk bangkit, tanpa mengabaikan faktor kesehatan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Nasib Pariwisata di Tengah Badai Omicron yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (9/2).
Diskusi yang dipandu Arimbi Heroepoetri, S.H, L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Ika Kusuma Permana Sari, S.H, M.E (Direktur Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kemenparekraf RI), Prof. drh. Wiku Bawono Adisasmito, M.Sc., PhD (Juru Bicara Satgas COVID-19) dan Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Ketua Bali Tourism Board) sebagai narasumber.
Selain itu, hadir pula Niluh Djelantik (Pelaku Usaha di Bali, Ketua DPP Partai NasDem Bidang UMKM) dan Dr. Windhu Purnomo (Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, di tengah ketidakpastian kapan pandemi berakhir, industri pariwisata tidak boleh hanya berdiam diri dan mati.
Rerie, sapaan akrab Lestari berharap para pemangku kepentingan menetapkan suatu kebijakan yang komprehensif antar sejumlah sektor, dalam pengendalian COVID-19 di tengah upaya untuk membangkitkan perekonomian.
Rerie mengakui apa yang diharapkan tidak bisa terwujud begitu saja, perlu sejumlah rencana cadangan dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang di masa pandemi.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, setiap anak bangsa harus selalu berupaya merawat kehidupan di tengah upaya memulihkan ekonomi.
"Para pemangku kepentingan tidak bisa melihat hanya dari satu sisi, untuk menghadirkan solusi dalam setiap upaya mengatasi masalah yang ada," ujarnya.
Direktur Manajemen Strategis, Kemen RI, Ika Kusuma Permana Sari mengungkapkan tahun lalu Bali masih menjadi tujuan wisata yang populer.
Bahkan, menurut Ika, rencana kedatangan wisatawan di Indonesia pada 2022 pada Januari-Februari meningkat dan sejumlah hotel di Indonesia sudah dipesan untuk April hingga Juli 2022.
Ika menilai, kebijakan pariwisata Indonesia di tengah pandemi sangat diminati oleh para wisatawan.
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Bawono Adisasmito berpendapat harus ada sejumlah bentuk adaptasi kebiasaan baru bagi para wisatawan agar di sektor pariwisata tetap bisa berkegiatan.
Dalam berkegiatan di masa pandemi, jelas Wiku, masyarakat harus selalu mempertimbangkan faktor risiko sehingga jika beraktivitas harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya, seperti disiplin protokol kesehatan dan sejumlah peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan kegiatan pariwisata dengan sistem bubble, tegas Wiku, juga harus berbasis risiko sehingga tidak boleh ada interaksi antar-bubble (gelembung).
Di antara bubble, tegasnya, harus benar-benar terlindungi agar menekan risiko penyebaran virus di tengah kegiatan berlangsung di masa pandemi.
Ketua Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengungkapkan, pada 2021 Bali merupakan provinsi dengan capaian pertumbuhan ekonomi terendah jika dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya.
"Perlu upaya ekstra dari pemerintah pusat dan daerah untuk membangkitkan perekonomian Bali," kata Ida Bagus Agung.
Menurut Ida Bagus Agung, sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk membangkitkan Bali antara lain menggenjot vaksinasi booster, kebijakan karantina yang memudahkan wisatawan dan bantuan kepada para pelaku usaha pariwisata yang terpuruk.
Ketua DPP Partai NasDem Bidang UMKM, Niluh Djelantik berpendapat Bali sangat layak untuk dibantu karena saat ini kondisi perekonomian Bali pada titik terendah.
Sejumlah upaya harus dilakukan, ujar Niluh, lewat langkah dan kebijakan dari para pemangku kepentingan agar masyarakat terdampak pandemi dapat survive menghadapi tantangan.
Pakar Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai saat ini kondisi jumlah kasus positif COVID-19 hampir mendekati puncak di masa varian Delta mengganas pada Juli 2021 lalu.
Namun, jelas Windhu, kondisi saat ini jauh lebih baik karena bed occupancy ratio rumah sakit dan tingkat kematian masih relatif rendah.
Windhu mengajak semua pihak tetap optimistis menghadapi kondisi tren peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 saat ini, karena setidaknya saat ini masyarakat Indonesia sebagian besar sudah memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Selain itu, tambahnya, saat ini masyarakat sudah memiliki platform Peduli Lindungi yang berfungsi sebagai penapis, pelindung dan pelacak di masa pandemi.
Terpenting, ujar Windhu, saat ini para pemangku kepentingan sudah memiliki instrumen assesment terhadap situasi COVID-19 sebagai dasar pengambilan keputusan.
Jurnalis senior Saur Hutabarat berpendapat dengan capaian vaksinasi yang sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan sudah tercipta kekebalan kelompok, Bali memerlukan kebijakan khusus agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
"Perlu terobosan kebijakan di Bali, agar sektor pariwisata di Pulau Dewata itu bisa segera bangkit," katanya. ***