Semarang (ANTARA) -
"DPRD Jateng akan terus mendorong dan mendukung Pemprov Jateng dalam menangani kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan menyiapkan anggaran yang memadai sehingga kemiskinan ekstrem bisa tertangani dengan baik," kata Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko di Semarang, Jumat.
Ia mengakui persoalan kemiskinan masih membelit Provinsi Jateng, sebab berdasarkan data BPS Jateng, angka kemiskinan di daerah itu ada Maret 2021 tercatat ada 11,79 persen atau 4,11 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, lanjut dia, pemetaan telah dilakukan, salah satunya adalah memetakan kemiskinan ekstrem di beberapa daerah.
"Sebenarnya ada 19 daerah yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem, namun untuk Tahun 2022 ini, tercatat ada lima daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem, sehingga harus segera ditangani dengan cepat dan tepat," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu berpendapat, Pemprov Jateng harus menggandeng sejumlah pihak untuk bergotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah.
"Pemprov memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, di antaranya tentang persoalan rumah yang tidak layak huni, penyediaan jamban atau sanitasi yang memadai, pemenuhan air bersih, akses pendidikan, akses kesehatan dan penerangan atau listrik yang cukup," katanya.
Menurut dia, upaya menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah di Jateng itu bisa menjadi solusi melalui kerja sama atau kolaborasi antarelemen bangsa yang diyakini mampu mengatasi kemiskinan di daerah yang menjadi sasaran utama.
"Selain perlu kerja sama, DPRD Provinsi Jateng terus mendorong adanya pembenahan infrastruktur di perdesaan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, apalagi di lima daerah yang menjadi sasaran, infrastruktur desanya harus segera dilakukan pembenahan semaksimal mungkin," ujarnya.
Dirinya optimistis dengan kekuatan lokal dan gotong royong bersama, maka permasalahan kemiskinan ekstrem itu bisa diselesaikan dengan cepat.
Dengan pembenahan infrastruktur perdesaan ini, lanjut Heri, maka dipastikan perekonomian di desa dapat tumbuh dengan baik dan mampu menekan angka kemiskinan karena potensi desa bisa dioptimalkan serta akses mobilitas masyarakat desa akan lebih lancar dan mudah.
Anggota Fraksi Partai Gerindra dari Dapil 9 Jateng, yang meliputi Kabupaten Temanggung, Wonosobo dan Purworejo, itu ingin agar Pemprov Jateng memiliki target yang jelas dalam menangani kemiskinan ekstrem.
"Pemprov harus menargetkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya bisa menjadi nol persen pada Tahun 2024 misalnya. Ini penting, sehingga kita memiliki arah yang jelas," katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Jateng dalam menangani kemiskinan ekstrem, khususnya di Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang dan Banyumas.
"DPRD Jateng akan terus mendorong dan mendukung Pemprov Jateng dalam menangani kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan menyiapkan anggaran yang memadai sehingga kemiskinan ekstrem bisa tertangani dengan baik," kata Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko di Semarang, Jumat.
Ia mengakui persoalan kemiskinan masih membelit Provinsi Jateng, sebab berdasarkan data BPS Jateng, angka kemiskinan di daerah itu ada Maret 2021 tercatat ada 11,79 persen atau 4,11 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, lanjut dia, pemetaan telah dilakukan, salah satunya adalah memetakan kemiskinan ekstrem di beberapa daerah.
"Sebenarnya ada 19 daerah yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem, namun untuk Tahun 2022 ini, tercatat ada lima daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem, sehingga harus segera ditangani dengan cepat dan tepat," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu berpendapat, Pemprov Jateng harus menggandeng sejumlah pihak untuk bergotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah.
"Pemprov memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, di antaranya tentang persoalan rumah yang tidak layak huni, penyediaan jamban atau sanitasi yang memadai, pemenuhan air bersih, akses pendidikan, akses kesehatan dan penerangan atau listrik yang cukup," katanya.
Menurut dia, upaya menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah di Jateng itu bisa menjadi solusi melalui kerja sama atau kolaborasi antarelemen bangsa yang diyakini mampu mengatasi kemiskinan di daerah yang menjadi sasaran utama.
"Selain perlu kerja sama, DPRD Provinsi Jateng terus mendorong adanya pembenahan infrastruktur di perdesaan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, apalagi di lima daerah yang menjadi sasaran, infrastruktur desanya harus segera dilakukan pembenahan semaksimal mungkin," ujarnya.
Dirinya optimistis dengan kekuatan lokal dan gotong royong bersama, maka permasalahan kemiskinan ekstrem itu bisa diselesaikan dengan cepat.
Dengan pembenahan infrastruktur perdesaan ini, lanjut Heri, maka dipastikan perekonomian di desa dapat tumbuh dengan baik dan mampu menekan angka kemiskinan karena potensi desa bisa dioptimalkan serta akses mobilitas masyarakat desa akan lebih lancar dan mudah.
Anggota Fraksi Partai Gerindra dari Dapil 9 Jateng, yang meliputi Kabupaten Temanggung, Wonosobo dan Purworejo, itu ingin agar Pemprov Jateng memiliki target yang jelas dalam menangani kemiskinan ekstrem.
"Pemprov harus menargetkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya bisa menjadi nol persen pada Tahun 2024 misalnya. Ini penting, sehingga kita memiliki arah yang jelas," katanya.