Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah, mengusulkan kenaikan kuota elpiji bersubsidi tahun 2022 naik sekitar 10 persen atau 834.000 tabung ukuran tiga kilogram.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Pemkab Temanggung Fita Parma Dewi di Temanggung, Senin, mengatakan setiap tahun pemkab mengusulkan kebutuhan elpiji bersubsidi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk kebutuhan tahun 2022 pihaknya sudah mengusulkan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada September 2021 sebanyak 27.554 metrik ton atau naik sekitar 10 persen dari kuota tahun sebanyak 25.052 metrik ton.
"Usulan kenaikan sebanyak 2.502 metrik ton atau sekitar 834.000 tabung," katanya.
Ia menuturkan sampai saat ini belum ada surat keputusan kuota per kabupaten/kota dari pemerintah pusat, biasanya bulan Februari baru turun.
Menurut dia, usulan tersebut memperhatikan realisasi penjualan pada tahun 2021 dan melihat persentase kenaikan pada tahun lalu.
"Usulan tersebut termasuk memperhitungkan permintaan tinggi pada momentum tertentu, seperti bulan Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Selain itu kami juga memperhitungkan kenaikan permintaan pada panen tembakau," katanya.
Ia menjelaskan untuk mengantisipasi permintaan elpiji bersubsidi yang cenderung meningkat pada momentum tersebut, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pertamina dan agen untuk memastikan ketersediaan.
"Biasanya pada momentum tersebut pasokan juga dinaikkan untuk mengantisipasi kekurangan di lapangan," katanya.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Pemkab Temanggung Fita Parma Dewi di Temanggung, Senin, mengatakan setiap tahun pemkab mengusulkan kebutuhan elpiji bersubsidi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk kebutuhan tahun 2022 pihaknya sudah mengusulkan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada September 2021 sebanyak 27.554 metrik ton atau naik sekitar 10 persen dari kuota tahun sebanyak 25.052 metrik ton.
"Usulan kenaikan sebanyak 2.502 metrik ton atau sekitar 834.000 tabung," katanya.
Ia menuturkan sampai saat ini belum ada surat keputusan kuota per kabupaten/kota dari pemerintah pusat, biasanya bulan Februari baru turun.
Menurut dia, usulan tersebut memperhatikan realisasi penjualan pada tahun 2021 dan melihat persentase kenaikan pada tahun lalu.
"Usulan tersebut termasuk memperhitungkan permintaan tinggi pada momentum tertentu, seperti bulan Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Selain itu kami juga memperhitungkan kenaikan permintaan pada panen tembakau," katanya.
Ia menjelaskan untuk mengantisipasi permintaan elpiji bersubsidi yang cenderung meningkat pada momentum tersebut, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pertamina dan agen untuk memastikan ketersediaan.
"Biasanya pada momentum tersebut pasokan juga dinaikkan untuk mengantisipasi kekurangan di lapangan," katanya.