Semarang (ANTARA) -
"Hal itu guna mewujudkan transparansi informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik hingga tingkat terkecil yakni desa," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut Wagub, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat kecamatan serta desa itu akan mendorong aparatur sipil negara yang bersih seperti yang telah diterapkan di lingkungan Pemprov Jateng saat ini.
"Terkait keterbukaan informasi, kami sudah terbuka. Berani bekerja bersih, cepat, dan tuntas, mulai dari pelaporan LHKPN dari tingkat ASN semua sudah dilaksanakan dengan baik, artinya kami mendorong betul UU Keterbukaan Informasi Publik terwujud di Pemprov Jateng," ujarnya.
Menurut Wagub, tata kelola keterbukaan informasi publik yang baik juga tidak kalah penting agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan publik dan tidak kesulitan saat mengurus berbagai keperluan.
"Publik dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan melalui berbagai media yang disediakan pemerintah tanpa harus berbelit-belit," katanya.
Sekda Jateng Sumarno menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik pada tiap instansi di lingkungan Pemprov Jateng sehingga terwujud pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam melayani masyarakat.
"Tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bagaimana mendorong partisipasi masyarakat sehingga butuh partisipasi masyarakat memberi saran, masukan, dan kritik yang ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada semua tingkatan lembaga pemerintahan.
"Hal itu guna mewujudkan transparansi informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik hingga tingkat terkecil yakni desa," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut Wagub, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik hingga tingkat kecamatan serta desa itu akan mendorong aparatur sipil negara yang bersih seperti yang telah diterapkan di lingkungan Pemprov Jateng saat ini.
"Terkait keterbukaan informasi, kami sudah terbuka. Berani bekerja bersih, cepat, dan tuntas, mulai dari pelaporan LHKPN dari tingkat ASN semua sudah dilaksanakan dengan baik, artinya kami mendorong betul UU Keterbukaan Informasi Publik terwujud di Pemprov Jateng," ujarnya.
Menurut Wagub, tata kelola keterbukaan informasi publik yang baik juga tidak kalah penting agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan publik dan tidak kesulitan saat mengurus berbagai keperluan.
"Publik dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan melalui berbagai media yang disediakan pemerintah tanpa harus berbelit-belit," katanya.
Sekda Jateng Sumarno menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik pada tiap instansi di lingkungan Pemprov Jateng sehingga terwujud pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam melayani masyarakat.
"Tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bagaimana mendorong partisipasi masyarakat sehingga butuh partisipasi masyarakat memberi saran, masukan, dan kritik yang ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.