Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta Pertamina dan PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghitung konsekuensi dari setiap penugasan yang diberikan dan dilakukan dengan profesionalisme.
Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/11) sebagaimana video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu.
"Kemudian, yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini mengantre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan ada di BUMN kita sendiri. Saya ini orang lapangan, saya kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi sulit banget dilakukan," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan terdapat sesuatu yang mudah namun sulit dilakukan, dan tidak berjalan-jalan. Menurut Presiden, posisi tersebut yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang dimiliki komisaris dan direksi BUMN.,
"Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak dan ibu, saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya, bagi PLN dari tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka," jelasnya.
Presiden meminta komisaris dan direksi terkait untuk terbuka dengan angka-angka dan perhitungan yang logis.
"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan, tapi yang logis," jelasnya.
Presiden menegaskan tidak ingin penugasan dilakukan tanpa pengecekan dan kontrol. Menurutnya, hal tersebut akan diketahui saat sekuritisasi.
"Karena penugasan wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya, kemahalan harganya, sulit untuk disekuritisasi. Karena apa, itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang, ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," ujar Presiden.
Dia menegaskan PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.
"Jangan sekali lagi, jangan 'numpangi', jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan. Itu kelemahan BUMN, kalau sudah ada penugasan itu menjadi tidak profesional, ada di situ. Titik lemahnya ada di situ aehingga profesionalismenya menjadi hilang," kata Presiden.
Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/11) sebagaimana video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu.
"Kemudian, yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini mengantre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan ada di BUMN kita sendiri. Saya ini orang lapangan, saya kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi sulit banget dilakukan," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan terdapat sesuatu yang mudah namun sulit dilakukan, dan tidak berjalan-jalan. Menurut Presiden, posisi tersebut yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang dimiliki komisaris dan direksi BUMN.,
"Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak dan ibu, saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya, bagi PLN dari tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka," jelasnya.
Presiden meminta komisaris dan direksi terkait untuk terbuka dengan angka-angka dan perhitungan yang logis.
"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan, tapi yang logis," jelasnya.
Presiden menegaskan tidak ingin penugasan dilakukan tanpa pengecekan dan kontrol. Menurutnya, hal tersebut akan diketahui saat sekuritisasi.
"Karena penugasan wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya, kemahalan harganya, sulit untuk disekuritisasi. Karena apa, itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang, ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," ujar Presiden.
Dia menegaskan PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.
"Jangan sekali lagi, jangan 'numpangi', jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan. Itu kelemahan BUMN, kalau sudah ada penugasan itu menjadi tidak profesional, ada di situ. Titik lemahnya ada di situ aehingga profesionalismenya menjadi hilang," kata Presiden.