Semarang (ANTARA) -
"Kalau dengan 'statement' bisa diturunkan, akan lebih baik kalau bisa turun lagi, maka menurut saya perlu ada tim yang bisa me-'review' berapa harga yang paling wajar agar kemudian tidak terjadi fitnah-fitnah, apakah dalam konteks sedang melakukan kontrol atau sedang berbisnis," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut Ganjar, keberadaan tim yang bisa mengkaji lebih detail dan transparan, maka bisa jadi biaya tes PCR bisa ditekan lebih murah lagi.
Baca juga: Luhut: Presiden minta harga tes PCR turun jadi Rp300 ribu
Baca juga: Presiden minta harga tes PCR maksimal Rp550 ribu
"Bisa tidak digantikan dengan antigen atau antigen yang lebih murah lagi. Bisa tidak menggunakan Genose," ujarnya.
Lebih lanjut, dalam konteks perhubungan atau transportasi apakah benar-benar bisa dipastikan bahwa benar-benar aman tanpa melakukan tes COVID-19.
Terkait dengan hal ini, lanjut Ganjar, pemegang otoritas memiliki peran penting untuk menentukan atau memberikan jaminan aman.
"Atau memastikan dalam konteks perhubungan, umpama kalaulah penerbangan memang betul dirasa aman ya nyatakan saja itu aman sehingga tidak perlu melakukan tes, pemegang otoritasnya saya kira penting untuk menentukan itu. Kebijakan Presiden tentu sangat menyenangkan buat masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta agar harga tes PCR turun menjadi Rp300 ribu menyusul kewajiban penggunaan tes PCR untuk syarat moda transportasi pesawat yang mendapatkan banyak kritikan belakangan ini.
"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai perlunya ada kajian dari tim mengenai harga paling wajar pada pelaksanaan tes PCR agar tidak menimbulkan fitnah.
"Kalau dengan 'statement' bisa diturunkan, akan lebih baik kalau bisa turun lagi, maka menurut saya perlu ada tim yang bisa me-'review' berapa harga yang paling wajar agar kemudian tidak terjadi fitnah-fitnah, apakah dalam konteks sedang melakukan kontrol atau sedang berbisnis," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut Ganjar, keberadaan tim yang bisa mengkaji lebih detail dan transparan, maka bisa jadi biaya tes PCR bisa ditekan lebih murah lagi.
Baca juga: Luhut: Presiden minta harga tes PCR turun jadi Rp300 ribu
Baca juga: Presiden minta harga tes PCR maksimal Rp550 ribu
"Bisa tidak digantikan dengan antigen atau antigen yang lebih murah lagi. Bisa tidak menggunakan Genose," ujarnya.
Lebih lanjut, dalam konteks perhubungan atau transportasi apakah benar-benar bisa dipastikan bahwa benar-benar aman tanpa melakukan tes COVID-19.
Terkait dengan hal ini, lanjut Ganjar, pemegang otoritas memiliki peran penting untuk menentukan atau memberikan jaminan aman.
"Atau memastikan dalam konteks perhubungan, umpama kalaulah penerbangan memang betul dirasa aman ya nyatakan saja itu aman sehingga tidak perlu melakukan tes, pemegang otoritasnya saya kira penting untuk menentukan itu. Kebijakan Presiden tentu sangat menyenangkan buat masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta agar harga tes PCR turun menjadi Rp300 ribu menyusul kewajiban penggunaan tes PCR untuk syarat moda transportasi pesawat yang mendapatkan banyak kritikan belakangan ini.
"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," katanya.