Pati (ANTARA) - Bupati Pati Haryanto berharap adanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa meningkatkan kualitas demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
"Setidaknya, dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi nantinya juga akan berjalan secara fair. Bahkan sampai tingkat paling bawah, misalnya pemilihan kepala desa atau malah pemilihan ketua RT," ujarnya saat menghadiri acara pembukaan SKPP Tingkat Dasar di Pati, Rabu.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, yakni tanggal 6-8 Oktober 2021 dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar Saka dan diikuti 85 peserta dari Pati dan Jepara.
Menurut dia, kader partisipatif dari kalangan masyarakat memang perlu dipersiapkan, sekalipun tahun politik masih cukup lama, yakni tahun 2024.
"SKPP ini langkah yang baik untuk mengingatkan kembali tentang pelaksanaan pesta demokrasi. Peserta minimal akan tahu bagaimana berdemokrasi, penyelenggaraannya bagaimana," ujarnya.
Dengan adanya partisipasi pengawasan dari masyarakat, setidaknya penyelenggaraan pesta demokrasi akan berjalan secara adil.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar Saka mengatakan meski pemilu masih lama, berdasarkan Undang-Undang Bawaslu punya kewajiban untuk mempersiapkan sebaik-baiknya, terutama menyiapkan pemilih.
"Integritas demokrasi tidak bisa terwujud kalau hanya dibebankan pada penyelenggara Pemilu. Misal Bawaslu dan KPU sudah baik, tapi ternyata permalahannya pada pemilih yang langsung pasang tarif. Kalau seperti ini tidak akan terwujud pemilu yang berintegritas," ujarnya.
Fajar menyebut, selain karena adanya niat, kejahatan bisa timbul kalau ada kesempatan. Untuk itulah, masyarakat diajak bersama-sama menghentikan kejahatan politik uang dengan berperan menjadi pemilih yang kritis sehingga niat kontestan pemilu membagikan uang akan berhenti.
Melahirkan kader-kader pengawas pemilu melalui SKPP, lanjut Fajar, merupakan tujuan jangka panjang karena proses Pemilu yang bermartabat dan berintegritas akan menghasilkan pemimpin yang hikmat dan bijak. Sedangkan politik uang akan berpotensi melahirkan pemimpin yang sebaliknya.
"Maka sebarkan lah ilmu yang didapat dari kegiatan ini ke teman-teman yang lain. Sehingga ketika semakin banyak jejaring dan banyak yang paham, akan ada kekebalan atau imunitas dari virus anti demokrasi. Politik uang, hoaks, dan sebagainya bisa ditangani sebaik-baiknya," ujarnya.
"Setidaknya, dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi nantinya juga akan berjalan secara fair. Bahkan sampai tingkat paling bawah, misalnya pemilihan kepala desa atau malah pemilihan ketua RT," ujarnya saat menghadiri acara pembukaan SKPP Tingkat Dasar di Pati, Rabu.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, yakni tanggal 6-8 Oktober 2021 dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar Saka dan diikuti 85 peserta dari Pati dan Jepara.
Menurut dia, kader partisipatif dari kalangan masyarakat memang perlu dipersiapkan, sekalipun tahun politik masih cukup lama, yakni tahun 2024.
"SKPP ini langkah yang baik untuk mengingatkan kembali tentang pelaksanaan pesta demokrasi. Peserta minimal akan tahu bagaimana berdemokrasi, penyelenggaraannya bagaimana," ujarnya.
Dengan adanya partisipasi pengawasan dari masyarakat, setidaknya penyelenggaraan pesta demokrasi akan berjalan secara adil.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng M. Fajar Saka mengatakan meski pemilu masih lama, berdasarkan Undang-Undang Bawaslu punya kewajiban untuk mempersiapkan sebaik-baiknya, terutama menyiapkan pemilih.
"Integritas demokrasi tidak bisa terwujud kalau hanya dibebankan pada penyelenggara Pemilu. Misal Bawaslu dan KPU sudah baik, tapi ternyata permalahannya pada pemilih yang langsung pasang tarif. Kalau seperti ini tidak akan terwujud pemilu yang berintegritas," ujarnya.
Fajar menyebut, selain karena adanya niat, kejahatan bisa timbul kalau ada kesempatan. Untuk itulah, masyarakat diajak bersama-sama menghentikan kejahatan politik uang dengan berperan menjadi pemilih yang kritis sehingga niat kontestan pemilu membagikan uang akan berhenti.
Melahirkan kader-kader pengawas pemilu melalui SKPP, lanjut Fajar, merupakan tujuan jangka panjang karena proses Pemilu yang bermartabat dan berintegritas akan menghasilkan pemimpin yang hikmat dan bijak. Sedangkan politik uang akan berpotensi melahirkan pemimpin yang sebaliknya.
"Maka sebarkan lah ilmu yang didapat dari kegiatan ini ke teman-teman yang lain. Sehingga ketika semakin banyak jejaring dan banyak yang paham, akan ada kekebalan atau imunitas dari virus anti demokrasi. Politik uang, hoaks, dan sebagainya bisa ditangani sebaik-baiknya," ujarnya.