Semarang (ANTARA) - Persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) seharusnya dipersiapkan secara matang, agar menekan potensi terjadinya klaster baru saat pelaksanaannya.
"Evaluasi secara menyeluruh harus segera dilakukan terhadap penyelenggaraan PTM yang menyebabkan klaster COVID-19. Faktor keamanan bagi peserta didik dan tenaga pengajar harus dikedepankan dalam PTM," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Kamis (23/9).
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat per 20 September 2021 dari 46.500 sekolah penyelenggara PTM ada 2,8 persenatau 1.296 sekolah yang melaporkan klaster COVID-19.
Evaluasi menyeluruh terkait ribuan klaster baru itu, tegas Lestari, harus dilaksanakan agar segera diketahui secara pasti problem yang dihadapi sejumlah daerah dalam penyelenggaraan PTM di masa pandemi ini.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pembelajaran tatap muka memang diharapkan mampu menekan ancaman learning loss terhadap para pelajar.
Namun, ujar Rerie, bila kondisi sejumlah daerah belum siap menggelar PTM jangan dipaksakan, karena malah mengancam keselamatan peserta didik dan pengajar.
Munculnya ribuan klaster PTM yang tersebar di sejumlah daerah itu, menurut Rerie, patut diduga karena belum meratanya kesiapan para penyelenggara pendidikan di sejumlah daerah dalam menyelenggarakan PTM.
Dia menyayangkan, terjadinya ribuan klaster baru penyebaran COVID-19, yang menyebabkan para peserta didik dan guru terpapar virus korona.
Rerie berharap, langkah menghentikan sementara PTM pascamunculnya klaster baru COVID-19 segera dilaksanakan dan diikuti dengan upaya testing dan tracing yang masif untuk mencegah penyebaran virus lebih luas.
Pihak penyelenggara pendidikan, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus menyiapkan sistem yang bisa memastikan bahwa peserta didik dan tenaga pengajar benar-benar sehat dan tidak terpapar virus sebelum melaksanakan PTM.
Demikian juga, jelas Rerie, dengan persyaratan sudah divaksin COVID-19 yang harus dipenuhi oleh para peserta didik dan tenaga pengajar.
Pada masa pandemi ini, tegasnya, masyarakat harus segera membiasakan diri dengan norma-norma baru dalam berkegiatan, lewat pemenuhan sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan.
Kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap sejumlah aturan yang telah ditetapkan, ujar Rerie, harus terus ditingkatkan agar tetap bisa berkegiatan dan hidup berdampingan dengan COVID-19 secara aman dan terkendali.
Pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini, menurut Rerie, merupakan tantangan bagi seluruh anak bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai kebangsaan antara lain seperti gotong-royong, persatuan, rela berkorban dan cinta tanah air, yang telah diwariskan para pendiri bangsa.
Karena, tegasnya, tanpa komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat dalam mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan, pelaksanaan PTM di masa pandemi ini akan jauh dari keberhasilan.***
"Evaluasi secara menyeluruh harus segera dilakukan terhadap penyelenggaraan PTM yang menyebabkan klaster COVID-19. Faktor keamanan bagi peserta didik dan tenaga pengajar harus dikedepankan dalam PTM," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Kamis (23/9).
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat per 20 September 2021 dari 46.500 sekolah penyelenggara PTM ada 2,8 persenatau 1.296 sekolah yang melaporkan klaster COVID-19.
Evaluasi menyeluruh terkait ribuan klaster baru itu, tegas Lestari, harus dilaksanakan agar segera diketahui secara pasti problem yang dihadapi sejumlah daerah dalam penyelenggaraan PTM di masa pandemi ini.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pembelajaran tatap muka memang diharapkan mampu menekan ancaman learning loss terhadap para pelajar.
Namun, ujar Rerie, bila kondisi sejumlah daerah belum siap menggelar PTM jangan dipaksakan, karena malah mengancam keselamatan peserta didik dan pengajar.
Munculnya ribuan klaster PTM yang tersebar di sejumlah daerah itu, menurut Rerie, patut diduga karena belum meratanya kesiapan para penyelenggara pendidikan di sejumlah daerah dalam menyelenggarakan PTM.
Dia menyayangkan, terjadinya ribuan klaster baru penyebaran COVID-19, yang menyebabkan para peserta didik dan guru terpapar virus korona.
Rerie berharap, langkah menghentikan sementara PTM pascamunculnya klaster baru COVID-19 segera dilaksanakan dan diikuti dengan upaya testing dan tracing yang masif untuk mencegah penyebaran virus lebih luas.
Pihak penyelenggara pendidikan, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus menyiapkan sistem yang bisa memastikan bahwa peserta didik dan tenaga pengajar benar-benar sehat dan tidak terpapar virus sebelum melaksanakan PTM.
Demikian juga, jelas Rerie, dengan persyaratan sudah divaksin COVID-19 yang harus dipenuhi oleh para peserta didik dan tenaga pengajar.
Pada masa pandemi ini, tegasnya, masyarakat harus segera membiasakan diri dengan norma-norma baru dalam berkegiatan, lewat pemenuhan sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan.
Kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap sejumlah aturan yang telah ditetapkan, ujar Rerie, harus terus ditingkatkan agar tetap bisa berkegiatan dan hidup berdampingan dengan COVID-19 secara aman dan terkendali.
Pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini, menurut Rerie, merupakan tantangan bagi seluruh anak bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai kebangsaan antara lain seperti gotong-royong, persatuan, rela berkorban dan cinta tanah air, yang telah diwariskan para pendiri bangsa.
Karena, tegasnya, tanpa komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat dalam mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan, pelaksanaan PTM di masa pandemi ini akan jauh dari keberhasilan.***