Semarang (ANTARA) - National Paralympic Comittee (NPC) Indonesia meminta tidak ada lagi pemerintah daerah yang melakukan diskriminasi terhadap atlet difabel.
NPC Indonesia menyatakan diskriminasi terhadap kelompok difabel di bidang olah raga masih terjadi di sejumlah daerah sehingga menghambat atlet-atlet di daerah dalam meraih prestasi yang lebih baik.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal National Paralympic Comittee (NPC) Indonesia, Rima Ferdianto saat berbincang dengan Anggiasari Puji Aryatie, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, pada acara penyerahan penghargaan dari Media Group atas prestasi para pahlawan Paralympic Tokyo 2020 itu, Selasa (21/9).
Diskriminasi di sejumlah daerah, menurut Rima, terlihat dalam bentuk perbedaan besaran bantuan pembinaan yang diberikan antara atlet dari kelompok difabel dan atlet lainnya.
Bahkan, ungkapnya, ada daerah yang pejabatnya sengaja tidak pernah menemui para atlet dari kelompok difabel.
"Alih-alih berprestasi, ditemui saja tidak," ungkap Rima menyampaikan keluhan teman-temannya di sejumlah daerah.
Akibatnya, tambah Rima, banyak atlet-atlet dari kelompok difabel di daerah berlatih dengan dukungan sarana dan prasarana seadanya sehingga kesulitan untuk berprestasi sampai tingkat nasional.
Meski begitu, Rima mengakui sejumlah pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak membedakan lagi dalam membina para atletnya sehingga kini sebagian dari mereka bisa berprestasi di Paralimpiade Tokyo 2020.
Berdasarkan pengalamannya, Rima mengungkapkan Surat Edaran dari Mendagri cukup ampuh mendorong sejumlah pemerintah daerah untuk tidak mendiskriminasi kelompok difabel dalam pembinaan atlet.
Kondisi di tingkat pemerintah pusat saat melakukan pelatnas diakui Rima jauh berbeda dengan perhatian yang diberikan pemerintah daerah.
"Di tingkat pusat, kami selalu diperlakukan sebagaimana atlet pada umumnya, baik dari sisi pelatihan, pendanaan, dan penghargaan saat berprestasi. Jadi kami berharap penerintah daerah yang masih mendiskriminasi atlet-atlet difabel segera mengubah kebijakannya," ujar Rima.
Menanggapi masukan yang dikemukakan Rima, Anggiasari berjanji untuk menyampaikan masalah tersebut kepada para pemangku kepentingan di sejumlah daerah agar segera mendapat perhatian.
Pada kesempatan berbincang dengan atlet Paralimpiade Tokyo 2020, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengakui prestasi yang diukir para atlet paralimpiade ini sangat luar biasa karena sekaligus merupakan pernyataan diri pada dunia bahwa setiap pencapaian dapat dilakukan dengan kemampuan yang dimaksimalkan tanpa batasan.
"Prestasi atlet paralimpiade ini memberi inspirasi kepada seluruh anak bangsa yang sedang berjuang mengendalikan Covid-19. Dengan segala keterbatasan kita pun seharusnya bisa dan mampu menjawab tantangan di masa pandemi ini ," pungkas Lestari.***
NPC Indonesia menyatakan diskriminasi terhadap kelompok difabel di bidang olah raga masih terjadi di sejumlah daerah sehingga menghambat atlet-atlet di daerah dalam meraih prestasi yang lebih baik.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal National Paralympic Comittee (NPC) Indonesia, Rima Ferdianto saat berbincang dengan Anggiasari Puji Aryatie, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, pada acara penyerahan penghargaan dari Media Group atas prestasi para pahlawan Paralympic Tokyo 2020 itu, Selasa (21/9).
Diskriminasi di sejumlah daerah, menurut Rima, terlihat dalam bentuk perbedaan besaran bantuan pembinaan yang diberikan antara atlet dari kelompok difabel dan atlet lainnya.
Bahkan, ungkapnya, ada daerah yang pejabatnya sengaja tidak pernah menemui para atlet dari kelompok difabel.
"Alih-alih berprestasi, ditemui saja tidak," ungkap Rima menyampaikan keluhan teman-temannya di sejumlah daerah.
Akibatnya, tambah Rima, banyak atlet-atlet dari kelompok difabel di daerah berlatih dengan dukungan sarana dan prasarana seadanya sehingga kesulitan untuk berprestasi sampai tingkat nasional.
Meski begitu, Rima mengakui sejumlah pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak membedakan lagi dalam membina para atletnya sehingga kini sebagian dari mereka bisa berprestasi di Paralimpiade Tokyo 2020.
Berdasarkan pengalamannya, Rima mengungkapkan Surat Edaran dari Mendagri cukup ampuh mendorong sejumlah pemerintah daerah untuk tidak mendiskriminasi kelompok difabel dalam pembinaan atlet.
Kondisi di tingkat pemerintah pusat saat melakukan pelatnas diakui Rima jauh berbeda dengan perhatian yang diberikan pemerintah daerah.
"Di tingkat pusat, kami selalu diperlakukan sebagaimana atlet pada umumnya, baik dari sisi pelatihan, pendanaan, dan penghargaan saat berprestasi. Jadi kami berharap penerintah daerah yang masih mendiskriminasi atlet-atlet difabel segera mengubah kebijakannya," ujar Rima.
Menanggapi masukan yang dikemukakan Rima, Anggiasari berjanji untuk menyampaikan masalah tersebut kepada para pemangku kepentingan di sejumlah daerah agar segera mendapat perhatian.
Pada kesempatan berbincang dengan atlet Paralimpiade Tokyo 2020, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengakui prestasi yang diukir para atlet paralimpiade ini sangat luar biasa karena sekaligus merupakan pernyataan diri pada dunia bahwa setiap pencapaian dapat dilakukan dengan kemampuan yang dimaksimalkan tanpa batasan.
"Prestasi atlet paralimpiade ini memberi inspirasi kepada seluruh anak bangsa yang sedang berjuang mengendalikan Covid-19. Dengan segala keterbatasan kita pun seharusnya bisa dan mampu menjawab tantangan di masa pandemi ini ," pungkas Lestari.***