Semarang (ANTARA) -
Gubernur Ganjar di Semarang, Senin, mengatakan bahwa melalui "Rembug Desa" dirinya ingin menyaring informasi faktual yang ada di lapangan, termasuk mendengar keluhan atau kendala yang dihadapi desa dalam penanganan pandemi COVID-19.
Selain itu, Ganjar juga bisa memberikan arahan langsung dan menyerap contoh baik yang telah dilakukan beberapa desa agar ditiru daerah lainnya.
Baca juga: Ganjar minta warga isoman melapor ke RT/RW
Menurut Ganjar, "Rembug Desa" dilaksanakan setiap hari secara daring dan bergiliran tiap kabupaten/kota.
Program "Rembug Desa" dimulai hari ini dan diikuti lurah/kades se-Kabupaten Banjarnegara terkait penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing.
Sebanyak 244 lurah/kades di Kabupaten Banjarnegara tampak antusias mengikuti acara "Rembug Desa" itu.
Selain itu, Ganjar juga memastikan bagaimana penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19 dan dari "Rembugan Desa" itu terbukti bahwa lurah/kades sudah menggunakan 8 persen dana desa untuk pandemi COVID-19.
"Jadi dana desa sudah dipakai dari dulu, sudah lancar penggunaanya. Selain itu, Program Jogo Tonggo juga ternyata berjalan. Mendengar itu, saya optimis bisa menjalankan hal tersebut karena lurah/kades relatif bisa menangani," katanya.
Meski begitu, lanjut Ganjar, ada pula usulan beberapa lurah/kades terkait bantuan bagi rakyatnya yang menginginkan vaksinasi.
"Kami banyak mendengar dari mereka, ternyata karena saya siarkan 'streaming' melalui Instagram dan Youtube, Kades Klaten tanya kapan kami Pak, Brebes tanya juga kami kapan Pak. Kades-Kades ini perlu kita ajak bicara karena mereka memiliki pengalaman yang mungkin kita tidak tahu. Mereka kan ada di lapangan, jadi tahu persis. Jadi akan kita gulirkan terus, sehingga kita tahu apa yang terjadi di Jawa Tengah," ujarnya. (LHP)
Baca juga: Ganjar: Pengkonversian RS darurat Asrama Haji Donohudan butuh waktu dua pekan
Baca juga: Gubernur Jateng siapkan skenario kontingensi PPKM Darurat diperpanjang
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan terobosan baru yang digagas Gubernur Ganjar Pranowo berupa "Rembug Desa" untuk melawan penyebaran varian baru COVID-19.
Gubernur Ganjar di Semarang, Senin, mengatakan bahwa melalui "Rembug Desa" dirinya ingin menyaring informasi faktual yang ada di lapangan, termasuk mendengar keluhan atau kendala yang dihadapi desa dalam penanganan pandemi COVID-19.
Selain itu, Ganjar juga bisa memberikan arahan langsung dan menyerap contoh baik yang telah dilakukan beberapa desa agar ditiru daerah lainnya.
Baca juga: Ganjar minta warga isoman melapor ke RT/RW
Menurut Ganjar, "Rembug Desa" dilaksanakan setiap hari secara daring dan bergiliran tiap kabupaten/kota.
Program "Rembug Desa" dimulai hari ini dan diikuti lurah/kades se-Kabupaten Banjarnegara terkait penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing.
Sebanyak 244 lurah/kades di Kabupaten Banjarnegara tampak antusias mengikuti acara "Rembug Desa" itu.
Selain itu, Ganjar juga memastikan bagaimana penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19 dan dari "Rembugan Desa" itu terbukti bahwa lurah/kades sudah menggunakan 8 persen dana desa untuk pandemi COVID-19.
"Jadi dana desa sudah dipakai dari dulu, sudah lancar penggunaanya. Selain itu, Program Jogo Tonggo juga ternyata berjalan. Mendengar itu, saya optimis bisa menjalankan hal tersebut karena lurah/kades relatif bisa menangani," katanya.
Meski begitu, lanjut Ganjar, ada pula usulan beberapa lurah/kades terkait bantuan bagi rakyatnya yang menginginkan vaksinasi.
Selain itu, ada juga masukan bantuan bagi pedagang yang terdampak pandemi dan juga oksigen bagi isolasi mandiri di rumah.
"Kami banyak mendengar dari mereka, ternyata karena saya siarkan 'streaming' melalui Instagram dan Youtube, Kades Klaten tanya kapan kami Pak, Brebes tanya juga kami kapan Pak. Kades-Kades ini perlu kita ajak bicara karena mereka memiliki pengalaman yang mungkin kita tidak tahu. Mereka kan ada di lapangan, jadi tahu persis. Jadi akan kita gulirkan terus, sehingga kita tahu apa yang terjadi di Jawa Tengah," ujarnya. (LHP)
Baca juga: Ganjar: Pengkonversian RS darurat Asrama Haji Donohudan butuh waktu dua pekan
Baca juga: Gubernur Jateng siapkan skenario kontingensi PPKM Darurat diperpanjang