IOC: Vaksinasi tak wajib untuk atlet Olimpiade Tokyo

Sabtu, 13 Maret 2021 12:15 WIB

Jakarta (ANTARA) -
Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach, pada Jumat, menegaskan kembali bahwa vaksinasi untuk virus corona tidak akan menjadi persyaratan bagi para atlet yang berkompetisi di Olimpiade Tokyo menyusul kekhawatiran mengenai lambatnya peluncuran vaksin di Jepang.

Jika negara tuan rumah Olimpiade itu mengalami penundaan dalam mendapatkan vaksin, maka ada kemungkinan beberapa atlet Jepang tidak mendapat vaksinasi sebelum ajang bergengsi tersebut dimulai pada 23 Juli.

Bach mengatakan IOC telah "menjelaskan sejak awal" bahwa mereka tidak akan memberlakukan kewajiban untuk vaksinasi, dan akan mengikuti pedoman pemerintah mengenai masalah tersebut.

Baca juga: IOC: Komite Olimpiade China tawarkan vaksin untuk Tokyo 2020 

"Para atlet dan panitia Olimpiade nasional harus mengikuti peraturan nasional tentang vaksinasi. Ini jelas tanggung jawab pemerintah, dan dalam hal itu, kami tidak akan ikut campur," kata Bach dikutip kantor berita Kyodo, Sabtu.

"Kami akan bekerja dengan NOC untuk mendapatkan sebanyak mungkin peserta yang divaksinasi, tetapi selalu mengikuti pedoman nasional yang relevan," ujar Bach. 

Jepang akan menerima sekitar 100 juta dosis vaksin COVID-19 dari Pfizer pada Mei dan Juni, yang dinilai cukup untuk hampir setengah dari populasinya, menurut pemerintah Jepang.

Sebelumnya, Bach mengungkapkan Komite Olimpiade China telah menawarkan untuk memberikan dosis vaksin bagi para atlet di Olimpiade Tokyo, yang telah ditunda setahun karena pandemi virus corona, serta Olimpiade Musim Dingin Beijing tahun depan.

IOC dan empat badan penyelenggara lainnya telah sepakat untuk membuat keputusan tentang kehadiran penonton dalam pertandingan pada akhir bulan ini, tetapi pemerintah Jepang memutuskan untuk membuat pengecualian bagi penonton dari luar negeri, menurut pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Baca juga: Jelang Olimpiade, atlet AS akan disuntik vaksin COVID-19 

Sementara itu, berkaitan dengan isu hak asasi manusia di China yang diajukan oleh para aktivis dan beberapa negara lain menjelang pertandingan 2022, Bach mengatakan IOC "menanggapi itu dengan sangat serius," namun tidak berkomentar lebih jauh. 

"Kami bukan pemerintah dunia yang super, yang dapat memecahkan atau menangani masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan internasional lainnya," ungkap Bach.

Pada sesi daringnya, IOC juga dengan suara bulat menyetujui paket berisi 15 rekomendasi yang akan memandu pengambilan keputusan dalam empat tahun terakhir Bach menjabat sebagai kepala organisasi tersebut.

Diantara rekomendasi itu, IOC menyatakan akan berusaha untuk "mendorong perkembangan olahraga virtual dan lebih jauh terlibat dengan komunitas video game."

Selain itu, IOC juga bertekad untuk "mendorong Olimpiade yang berkelanjutan" dan terus mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. 

Baca juga: IOC setujui paket reformasi agar Olimpiade lebih menarik 
Baca juga: Thomas Bach kembali terpilih jadi presiden IOC 
Baca juga: Panpel mungkin tingkatkan frekuensi tes COVID-19 selama Olimpiade 

Pewarta : Arindra Meodia
Editor : Antarajateng
Copyright © ANTARA 2024

Terkait

Wakil Ketua Komite I DPD pantau kesiapan Pilkada di Semarang

27 November 2024 6:26 Wib

Komwasjak jaring masukan publik soal pajak di Semarang

06 November 2024 8:47 Wib

Komite I DPD: PPPK juga berhak punya jenjang karir

12 October 2024 6:02 Wib

PSIS lolos sanksi, langsung proses izin laga lawan Madura United

14 December 2023 21:56 Wib, 2023

Komite laporkan 67 wartawan tewas di Jalur Gaza

02 December 2023 12:51 Wib, 2023
Terpopuler

500 pembalap sepeda ikuti Criterium Open Championship Cilacap

OLAHRAGA - 14 December 2024 17:41 Wib

Kemendagri sedang susun desain besar otonomi daerah

NASIONAL - 17 December 2024 13:53 Wib

BRI pastikan data nasabah aman, merespons dugaan serangan ransomware

NASIONAL - 19 December 2024 9:43 Wib

Pemkab Temanggung pantau stok - harga sembako jelang Nataru

EKONOMI - 14 December 2024 20:14 Wib

Kemenkumham Jateng-DPRD Kota Semarang bahas Raperda HAM

PERISTIWA - 17 December 2024 14:44 Wib