Semarang (ANTARA) -
"Ya nggak apa-apa sebenarnya, kalau bisa disemprot bareng-bareng menurut saya itu bisa membantu menyehatkan. Memang ada yang menyampaikan pada saya akan tetap membuka (pasar tradisional), maka saya minta diatur protokolnya dan menjadikan ini momentum penataan pasar," kata Gubetnur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis.
Kendati demikian, ia menyebut ada beberapa bupati/wali kota yang sepakat untuk menutup secara keseluruhan, namun yang lainnya akan membatasi.
Melihat keragaman kebijakan itu, Ganjar menyerahkan semuanya kepada masing-masing kepala daerah.
Ia menjelaskan bahwa dalam surat edaran tentang Gerakan Jateng di Rumah Saja, terdapat poin yang mengatur mengenai hal itu yakni poin 1C.
Poin tersebut berbunyi "Gerakan dimaksud dilaksanakan sesuai kondisi dan kearifan lokal di wilayah masing-masing, termasuk di antaranya penutupan car free day, penutupan jalan, penutupan toko/mal, penutupan pasar, penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan nikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang berpotensi memunculkan kerumunan (pendidikan, event, dan lainnya).
"Karena di SE itu ada kearifan lokal, jadi tidak hanya arif dalam rangka membuat kebijakannya, tapi juga arif melihat kondisi daerahnya. Jika daerahnya hijau, ya 'monggo', data itu yang disampaikan. Kawan-kawan bupati/wali kota saya berikan kewenangan untuk mengatur itu," katanya.
Beberapa bupati/wali kota, lanjut Ganjar, menyatakan komitmen penuh untuk memberlakukan Gerakan Jateng di Rumah Saja dan akan mencoba menerapkan dua hari untuk pembatasan pada masyarakat.
"Dan yang seperti itu tentu lebih baik, tapi yang tidak menerapkan, saya minta benar-benar ditata protokolnya. Saya tegaskan, ini momentum untuk ayo diatur pasarnya, kalau tidak nanti tidak akan ada perbaikan yang berjalan," katanya.
Sebab pasar, PKL, dan beberapa tempat lain memang yang selama ini sulit diatur.
"Problemnya kan hari ini sulit diatur, masih banyak yang nongkrong, warungnya sempit, tidak berjarak dan sebagainya, makanya pengalaman Pasar Salatiga dulu bagus, tapi tidak berlangsung," ujarnya.
Jika tetap akan membuka pasar tradisional, Ganjar mewanti-wanti agar betul-betul dilakukan penataan dan menerapkan protokol kesehatan.
"Kalau perlu pedagang dikeluarkan ke jalan untuk keperluan penataan itu. PKL juga sama, dikeluarkan saja untuk kemudian protokol kesehatan bisa berjalan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh masyarakat Jateng untuk tetap di rumah selama dua hari dan melalui Gerakan Jateng di Rumah Saja diharapkan dapat mengurangi kerumunan serta angka positif COVID-19.
Gerakan Jateng di Rumah Saja itu bakal dilaksanakan digelar pada 6-7 Februari 2021 melalui Surat Edaran Nomor 443.5/0001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah itu.
Baca juga: Apindo: "Jateng di Rumah Saja" tetap berdampak terhadap pengusaha
Baca juga: Dukung "Jateng Di Rumah Saja", pasar-pasar tradisional ditutup dua hari
Kepala daerah di 35 kabupaten/kota, Provinsi Jawa Tengah, dipersilakan mengatur pasar-pasar tradisional apakah tetap dibuka atau ditutup saat pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja pada 6-7 Februari 2021 sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.
"Ya nggak apa-apa sebenarnya, kalau bisa disemprot bareng-bareng menurut saya itu bisa membantu menyehatkan. Memang ada yang menyampaikan pada saya akan tetap membuka (pasar tradisional), maka saya minta diatur protokolnya dan menjadikan ini momentum penataan pasar," kata Gubetnur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis.
Kendati demikian, ia menyebut ada beberapa bupati/wali kota yang sepakat untuk menutup secara keseluruhan, namun yang lainnya akan membatasi.
Melihat keragaman kebijakan itu, Ganjar menyerahkan semuanya kepada masing-masing kepala daerah.
Ia menjelaskan bahwa dalam surat edaran tentang Gerakan Jateng di Rumah Saja, terdapat poin yang mengatur mengenai hal itu yakni poin 1C.
Poin tersebut berbunyi "Gerakan dimaksud dilaksanakan sesuai kondisi dan kearifan lokal di wilayah masing-masing, termasuk di antaranya penutupan car free day, penutupan jalan, penutupan toko/mal, penutupan pasar, penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan nikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang berpotensi memunculkan kerumunan (pendidikan, event, dan lainnya).
"Karena di SE itu ada kearifan lokal, jadi tidak hanya arif dalam rangka membuat kebijakannya, tapi juga arif melihat kondisi daerahnya. Jika daerahnya hijau, ya 'monggo', data itu yang disampaikan. Kawan-kawan bupati/wali kota saya berikan kewenangan untuk mengatur itu," katanya.
Beberapa bupati/wali kota, lanjut Ganjar, menyatakan komitmen penuh untuk memberlakukan Gerakan Jateng di Rumah Saja dan akan mencoba menerapkan dua hari untuk pembatasan pada masyarakat.
"Dan yang seperti itu tentu lebih baik, tapi yang tidak menerapkan, saya minta benar-benar ditata protokolnya. Saya tegaskan, ini momentum untuk ayo diatur pasarnya, kalau tidak nanti tidak akan ada perbaikan yang berjalan," katanya.
Sebab pasar, PKL, dan beberapa tempat lain memang yang selama ini sulit diatur.
"Problemnya kan hari ini sulit diatur, masih banyak yang nongkrong, warungnya sempit, tidak berjarak dan sebagainya, makanya pengalaman Pasar Salatiga dulu bagus, tapi tidak berlangsung," ujarnya.
Jika tetap akan membuka pasar tradisional, Ganjar mewanti-wanti agar betul-betul dilakukan penataan dan menerapkan protokol kesehatan.
"Kalau perlu pedagang dikeluarkan ke jalan untuk keperluan penataan itu. PKL juga sama, dikeluarkan saja untuk kemudian protokol kesehatan bisa berjalan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh masyarakat Jateng untuk tetap di rumah selama dua hari dan melalui Gerakan Jateng di Rumah Saja diharapkan dapat mengurangi kerumunan serta angka positif COVID-19.
Gerakan Jateng di Rumah Saja itu bakal dilaksanakan digelar pada 6-7 Februari 2021 melalui Surat Edaran Nomor 443.5/0001933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap II di Jawa Tengah itu.
Baca juga: Apindo: "Jateng di Rumah Saja" tetap berdampak terhadap pengusaha
Baca juga: Dukung "Jateng Di Rumah Saja", pasar-pasar tradisional ditutup dua hari