Semarang (ANTARA) -
Usulan itu disampaikan dia saat memimpin Rapat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin.
Dia menjelaskan langkah tersebut layak dicoba mengingat peningkatan kasus COVID-19 tetap terjadi, meskipun sejumlah kebijakan telah dilakukan pihak berwenang.
Bahkan, lanjut Ganjar, akibat pandemi COVID-19 sudah banyak orang meninggal dunia, termasuk tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta lainnya.
"Saya ingin mengusulkan, bisa tidak masyarakat menahan diri di rumah secara serentak. Namanya 'Jateng di Rumah Saja'. Kebijakan ini sedang kita siapkan, syukur-syukur di 'weekend' ini kita di rumah saja semuanya. Jadi, saya ingin melihat Jawa Tengah sepi, minimal dua hari saja," ujarnya.
Orang nomor satu di Jateng itu, menegaskan bahwa usulan tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan untuk membangun kesadaran bahwa COVID-19 memang benar-benar berbahaya, apalagi sudah banyak orang yang meninggal akibat terpapar virus ini.
"Apakah kita tidak bisa membangun kesadaran itu. Kalau dua hari saja kita menjaga diri dan menahan diri untuk tidak keluar rumah, maka nanti bisa dilihat apakah ini bisa efektif," katanya.
Ganjar menjelaskan bahwa "Gerakan Jateng di Rumah Saja" bisa mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah dan usulan itu telah disampaikan kepada seluruh bupati/wali kota dan minta ditindaklanjuti.
"Intinya ya di rumah saja, jadi kita coba menahan diri dua hari saja, mungkin apa tidak. Anggap saja seperti 'camping' di rumah, tidak keluar. Dengan cara itu, maka potensi terjadinya kerumunan pasti tidak terjadi, juga aktivitas yang menimbulkan keramaian juga pasti tidak ada. Dengan cara itu, kita bisa menyetop penyebaran COVID-19," ujarnya.
Kendati demikian, persiapan dan kajian mendalam akan dilakukan terkait dengan "Gerakan Jateng di Rumah Saja", termasuk mengukur apakah penerapan kebijakan itu bisa efektif.
"Untuk kapan pelaksanaannya, nanti akan kami rapatkan, maka tadi saya minta Pak Sekda bicara dengan seluruh kabupaten/kota untuk disiapkan dan disosialisasikan pada masyarakat," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menawarkan "Gerakan Jateng di Rumah Saja" selama dua hari sebagai upaya mengurangi angka kasus COVID-19.
Usulan itu disampaikan dia saat memimpin Rapat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin.
Dia menjelaskan langkah tersebut layak dicoba mengingat peningkatan kasus COVID-19 tetap terjadi, meskipun sejumlah kebijakan telah dilakukan pihak berwenang.
Bahkan, lanjut Ganjar, akibat pandemi COVID-19 sudah banyak orang meninggal dunia, termasuk tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta lainnya.
"Saya ingin mengusulkan, bisa tidak masyarakat menahan diri di rumah secara serentak. Namanya 'Jateng di Rumah Saja'. Kebijakan ini sedang kita siapkan, syukur-syukur di 'weekend' ini kita di rumah saja semuanya. Jadi, saya ingin melihat Jawa Tengah sepi, minimal dua hari saja," ujarnya.
Orang nomor satu di Jateng itu, menegaskan bahwa usulan tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan untuk membangun kesadaran bahwa COVID-19 memang benar-benar berbahaya, apalagi sudah banyak orang yang meninggal akibat terpapar virus ini.
"Apakah kita tidak bisa membangun kesadaran itu. Kalau dua hari saja kita menjaga diri dan menahan diri untuk tidak keluar rumah, maka nanti bisa dilihat apakah ini bisa efektif," katanya.
Ganjar menjelaskan bahwa "Gerakan Jateng di Rumah Saja" bisa mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah dan usulan itu telah disampaikan kepada seluruh bupati/wali kota dan minta ditindaklanjuti.
"Intinya ya di rumah saja, jadi kita coba menahan diri dua hari saja, mungkin apa tidak. Anggap saja seperti 'camping' di rumah, tidak keluar. Dengan cara itu, maka potensi terjadinya kerumunan pasti tidak terjadi, juga aktivitas yang menimbulkan keramaian juga pasti tidak ada. Dengan cara itu, kita bisa menyetop penyebaran COVID-19," ujarnya.
Kendati demikian, persiapan dan kajian mendalam akan dilakukan terkait dengan "Gerakan Jateng di Rumah Saja", termasuk mengukur apakah penerapan kebijakan itu bisa efektif.
"Untuk kapan pelaksanaannya, nanti akan kami rapatkan, maka tadi saya minta Pak Sekda bicara dengan seluruh kabupaten/kota untuk disiapkan dan disosialisasikan pada masyarakat," katanya.