Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menargetkan program pemberian bantuan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin dapat dituntaskan hingga 2021.
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa program pengurangan kawasan kumuh dan RTLH ini sebagai salah satu arah kebijakan pemkot dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah di daerah setempat.
"Jumlah RTLH yang ada semakin berkurang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari 6.448 RTLH kini sudah sebanyak 4.483 unit RTLH yang sudah kita pugar sehingga 1.965 unit ditargetkan bisa tuntas pada 2021," katanya.
Saelany mengatakan program pemugaran RTLH ini masih akan terus dilakukan pada tahun mendatang supaya penanganan rumah tidak layak huni dapat secepatnya dituntaskan.
Meski di tengah pandemi COVID-19, kata dia, dimana ada pengalihan dana ke penanganan COVID-19, tetapi masih bisa mengakomodasi secara bertahap melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan memugar kembali 135 unit RTLH.
"Kemudian melalui Dana Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan dan Kementerian PUPR kita lakukan pemugaran pada 169 unit RTLH," katanya.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Permukiman Kota Pekalongan Purwo Susetiyo mengatakan program bantuan pugar RTLH ini dibiayai melalui sumber dana DAK sebesar Rp17,5 juta per unit, dana APBD Rp10 juta per unit, dan Kemen-PUPR Rp17,5 juta.
"Dana tersebut digunakan untuk bantuan pembelian bahan material maupun upah tenaga kerja yang bersifat stimultan," katanya.
Menurut dia, ada beberapa kriteria yang warga berhak menerima bantuan program RTLH seperti dari aspek keselamatan, kesehatan, kecukupan ruang, dan skala prioritas perbaikan ringan hingga berat.
"Pada akhir 2019, sebanyak 4.079 unit RTLH yang dipugar, kemudian 2020 sebanyak 404 unit yang dipugar, sehingga masih ada 1.965 unit yang belum dipugar," katanya.
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa program pengurangan kawasan kumuh dan RTLH ini sebagai salah satu arah kebijakan pemkot dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah di daerah setempat.
"Jumlah RTLH yang ada semakin berkurang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari 6.448 RTLH kini sudah sebanyak 4.483 unit RTLH yang sudah kita pugar sehingga 1.965 unit ditargetkan bisa tuntas pada 2021," katanya.
Saelany mengatakan program pemugaran RTLH ini masih akan terus dilakukan pada tahun mendatang supaya penanganan rumah tidak layak huni dapat secepatnya dituntaskan.
Meski di tengah pandemi COVID-19, kata dia, dimana ada pengalihan dana ke penanganan COVID-19, tetapi masih bisa mengakomodasi secara bertahap melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan memugar kembali 135 unit RTLH.
"Kemudian melalui Dana Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan dan Kementerian PUPR kita lakukan pemugaran pada 169 unit RTLH," katanya.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Permukiman Kota Pekalongan Purwo Susetiyo mengatakan program bantuan pugar RTLH ini dibiayai melalui sumber dana DAK sebesar Rp17,5 juta per unit, dana APBD Rp10 juta per unit, dan Kemen-PUPR Rp17,5 juta.
"Dana tersebut digunakan untuk bantuan pembelian bahan material maupun upah tenaga kerja yang bersifat stimultan," katanya.
Menurut dia, ada beberapa kriteria yang warga berhak menerima bantuan program RTLH seperti dari aspek keselamatan, kesehatan, kecukupan ruang, dan skala prioritas perbaikan ringan hingga berat.
"Pada akhir 2019, sebanyak 4.079 unit RTLH yang dipugar, kemudian 2020 sebanyak 404 unit yang dipugar, sehingga masih ada 1.965 unit yang belum dipugar," katanya.