Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Jakarta, Senin, mengatakan tanggung jawab pengadaan vaksin harus jelas ditentukan sejak dini dan pengadaan vaksin COVID-19 gratis untuk rakyat akan menjadi urusan Menteri Kesehatan.
"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN," ujarnya.
Dia mengatakan dengan penentuan tersebut, maka siapa yang bertanggungjawab atas pengadaan vaksin menjadi jelas.
"Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujar dia.
Dalam Ratas tersebut Presiden juga meminta jajarannya memikirkan secara serius komunikasi kepada publik terkait vaksinasi.
Komunikasi yang kurang baik menyebabkan kesalahpahaman publik dan menimbulkan gejolak seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja.
Baca juga: 1.620 relawan tuntas dapat suntikan pertama vaksin COVID-19
Baca juga: Vaksin Sinovac ditawarkan untuk penggunaan darurat seharga Rp885.000
"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN," ujarnya.
Dia mengatakan dengan penentuan tersebut, maka siapa yang bertanggungjawab atas pengadaan vaksin menjadi jelas.
"Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ujar dia.
Dalam Ratas tersebut Presiden juga meminta jajarannya memikirkan secara serius komunikasi kepada publik terkait vaksinasi.
Komunikasi yang kurang baik menyebabkan kesalahpahaman publik dan menimbulkan gejolak seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja.
Baca juga: 1.620 relawan tuntas dapat suntikan pertama vaksin COVID-19
Baca juga: Vaksin Sinovac ditawarkan untuk penggunaan darurat seharga Rp885.000