Jepara (ANTARA) - Sebanyak 11 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengancam mundur dari struktur kepengurusan PPP dengan mengembalikan stempel kepada Ketua DPC PPP Jepara, menyusul berlarut-larutnya pengisian jabatan ketua DPRD Jepara.
"Kesebelas PAC tersebut juga membuat pernyataan sikap politik di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur'an Al Makmun Bugel, Kecamatan Kedung, Jepara pada Kamis (1/10) petang," kata Koordinator Forum Persatuan PAC PPP se-Kabupaten Jepara Fatroni di Jepara, Jumat.
Ia mengungkapkan 11 PAC tersebut, meliputi PAC Kota, Pakis Aji, Welahan, Nalumsari, Kedung, Tahunan, Batealit, Mlonggo, Pecangaan, Kalinyamatan, dan Karimunjawa.
Atas berlarut-larutnya pengisian jabatan ketua DPRD Jepara, diakui sangat mengecewakan.
"Sejak rapat pleno di DPC PPP sampai sekarang sudah hampir dua bulan belum juga ada keputusan. Hasil voting calon ketua DPRD juga sudah sangat jelas. Namun, rekomendasi tak kunjung turun. Ada apa ?," ujar Fatroni didampingi Majelis Pertimbangan Cabang PPP Kiai Thoha Makmun.
Lebih mengherankan lagi, lanjut Fatroni, DPW dan DPP tidak mendengar dan melihat langsung aspirasi arus bawah PPP.
Sebagai partai yang berasaskan Islam, kata dia, seharusnya DPW dan DPP PPP melakukan tabayyun atau klarifikasi kepada Majelis Pertimbangan Cabang, Dewan Pakar dan para pengurus DPC maupun DPAC.
Rekomendasi DPW yang mengusulkan sembilan nama calon ketua, memang tidak melanggar AD/ ART maupun peraturan internal PPP, tetapi merusak etika politik yang dibangun para sesepuh PPP Jepara.
Sementara itu, Kiai Thoha Makmun mengakui sangat miris dengan fakta politik dalam penerbitan rekomendasi DPP PPP.
"Sebagai partai yang berlambang ka'bah dan berasaskan Islam, PPP sudah tidak mencerminkan akhlaqul karimah dan prinsip musyawarah," ujar Kiai Thoha yang biasa disapa Gus Thoha.
Lebih miris lagi, kata dia, poin-poin perjuangan PPP sudah dikesampingkan dan diselewengkan oleh para petinggi PPP sendiri.
"Jangan-jangan perilaku politik elite PPP tidak lagi didasarkan ayat-ayat Al-Qur'an," ujarnya.
Ia memprediksikan hasil pemilu 2019 sebanyak 10 kursi tidak akan terulang lagi di pemilu 2024 jika DPP PPP salah dalam memberikan rekomendasi ketua DPRD Jepara.
"Kesebelas PAC tersebut juga membuat pernyataan sikap politik di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur'an Al Makmun Bugel, Kecamatan Kedung, Jepara pada Kamis (1/10) petang," kata Koordinator Forum Persatuan PAC PPP se-Kabupaten Jepara Fatroni di Jepara, Jumat.
Ia mengungkapkan 11 PAC tersebut, meliputi PAC Kota, Pakis Aji, Welahan, Nalumsari, Kedung, Tahunan, Batealit, Mlonggo, Pecangaan, Kalinyamatan, dan Karimunjawa.
Atas berlarut-larutnya pengisian jabatan ketua DPRD Jepara, diakui sangat mengecewakan.
"Sejak rapat pleno di DPC PPP sampai sekarang sudah hampir dua bulan belum juga ada keputusan. Hasil voting calon ketua DPRD juga sudah sangat jelas. Namun, rekomendasi tak kunjung turun. Ada apa ?," ujar Fatroni didampingi Majelis Pertimbangan Cabang PPP Kiai Thoha Makmun.
Lebih mengherankan lagi, lanjut Fatroni, DPW dan DPP tidak mendengar dan melihat langsung aspirasi arus bawah PPP.
Sebagai partai yang berasaskan Islam, kata dia, seharusnya DPW dan DPP PPP melakukan tabayyun atau klarifikasi kepada Majelis Pertimbangan Cabang, Dewan Pakar dan para pengurus DPC maupun DPAC.
Rekomendasi DPW yang mengusulkan sembilan nama calon ketua, memang tidak melanggar AD/ ART maupun peraturan internal PPP, tetapi merusak etika politik yang dibangun para sesepuh PPP Jepara.
Sementara itu, Kiai Thoha Makmun mengakui sangat miris dengan fakta politik dalam penerbitan rekomendasi DPP PPP.
"Sebagai partai yang berlambang ka'bah dan berasaskan Islam, PPP sudah tidak mencerminkan akhlaqul karimah dan prinsip musyawarah," ujar Kiai Thoha yang biasa disapa Gus Thoha.
Lebih miris lagi, kata dia, poin-poin perjuangan PPP sudah dikesampingkan dan diselewengkan oleh para petinggi PPP sendiri.
"Jangan-jangan perilaku politik elite PPP tidak lagi didasarkan ayat-ayat Al-Qur'an," ujarnya.
Ia memprediksikan hasil pemilu 2019 sebanyak 10 kursi tidak akan terulang lagi di pemilu 2024 jika DPP PPP salah dalam memberikan rekomendasi ketua DPRD Jepara.