Semarang (ANTARA) -
"Anggaran sarana prasarana pendidikan berupa seragam dibelikan saja telepon seluler, anggarannya bisa diambilkan dari dana BOS, kuota internet dibebaskan tanpa harus membeli agar tidak memberatkan orang tua para pelajar," katanya saat menjadi salah seorang pembicara pada dialog terbuka di Semarang, Jumat.
Menurut dia, usulan penggunaan dana BOS untuk membeli gawai dan kuota internet bagi para pelajar, terutama yang mengalami keterbatasan ekonomi, saat pandemi COVID-19 itu wajar dan masuk akal dalam kondisi seperti sekarang.
Selain itu, dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut mencukupi untuk pembelian gawai dan kuota internet bagi para pelajar.
"Kalau korelasinya seperti itukan tidak mengada-ada, kalau dulu masuk sekolah mendapat seragam ya sekarang masuk sekolah dapat 'handphone' yang teregister oleh pihak sekolah dan hanya bisa untuk proses KBM," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu berpendapat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan terobosan serta mengubah kebijakan penggunaan anggaran dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19.
"Dalam hal ini, Pemprov Jateng memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan di jenjang SMA sederajat dan dana BOS mencukupi karena alokasinya cukup besar," katanya.
Dalam dialog terbuka yang mengusung tema "Lindungi Anak Sehat, Cerdas dan Kreatif di Tengah Pandemi COVID-19", juga dibahas mengenai penerapan protokol kesehatan pada tatanan kehidupan normal baru untuk sektor pendidikan.
Menurut Yudi, sosialiasi penerapan protokol kesehatan di kalangan pelajar harus terus dilakukan secara masif agar hasilnya bisa maksimal, terutama dalam mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jateng Retno Sudewi yang juga menjadi pembicara mengaku jika saat ini pihaknya sudah gencar dalam melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan dan kebiasaan baru dengan berkoordinasi sejumlah pihak terkait.
"Sejak awal pandemi sejumlah langkah sosialisasi sudah kita lakukan seperti menggunakan sarana mobil keliling dan menyampaikan imbauan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Kegiatan-kegiatan untuk anak dan pelajar yang sifatnya daring juga telah dilakukan pihaknya agar yang bersangkutan tidak merasa bosan di rumah.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto mendorong penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah untuk membeli gawai dan kuota internet yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring saat pandemi COVID-19.
"Anggaran sarana prasarana pendidikan berupa seragam dibelikan saja telepon seluler, anggarannya bisa diambilkan dari dana BOS, kuota internet dibebaskan tanpa harus membeli agar tidak memberatkan orang tua para pelajar," katanya saat menjadi salah seorang pembicara pada dialog terbuka di Semarang, Jumat.
Menurut dia, usulan penggunaan dana BOS untuk membeli gawai dan kuota internet bagi para pelajar, terutama yang mengalami keterbatasan ekonomi, saat pandemi COVID-19 itu wajar dan masuk akal dalam kondisi seperti sekarang.
Selain itu, dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut mencukupi untuk pembelian gawai dan kuota internet bagi para pelajar.
"Kalau korelasinya seperti itukan tidak mengada-ada, kalau dulu masuk sekolah mendapat seragam ya sekarang masuk sekolah dapat 'handphone' yang teregister oleh pihak sekolah dan hanya bisa untuk proses KBM," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu berpendapat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan terobosan serta mengubah kebijakan penggunaan anggaran dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19.
"Dalam hal ini, Pemprov Jateng memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan di jenjang SMA sederajat dan dana BOS mencukupi karena alokasinya cukup besar," katanya.
Dalam dialog terbuka yang mengusung tema "Lindungi Anak Sehat, Cerdas dan Kreatif di Tengah Pandemi COVID-19", juga dibahas mengenai penerapan protokol kesehatan pada tatanan kehidupan normal baru untuk sektor pendidikan.
Menurut Yudi, sosialiasi penerapan protokol kesehatan di kalangan pelajar harus terus dilakukan secara masif agar hasilnya bisa maksimal, terutama dalam mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jateng Retno Sudewi yang juga menjadi pembicara mengaku jika saat ini pihaknya sudah gencar dalam melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan dan kebiasaan baru dengan berkoordinasi sejumlah pihak terkait.
"Sejak awal pandemi sejumlah langkah sosialisasi sudah kita lakukan seperti menggunakan sarana mobil keliling dan menyampaikan imbauan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Kegiatan-kegiatan untuk anak dan pelajar yang sifatnya daring juga telah dilakukan pihaknya agar yang bersangkutan tidak merasa bosan di rumah.