Semarang (ANTARA) -
Para pengurus pondok pesantren di Provinsi Jawa Tengah diminta menggandeng pemerintah desa dan satgas Jogo Tonggo dalam menyiapkan tempat karantina bagi para santri yang baru kembali dari daerah masing-masing dan akan memulai kegiatan belajar mengajar lagi.
"Sebab tak semua ponpes memiliki gedung yang representatif untuk menampung santri yang baru kembali dari wilayah masing-masing," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Selasa.
Menurut Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, langkah tersebut perlu ditempuh karena tidak semua pondok pesantren memiliki lahan dan gedung yang memadai sehingga dengan komunikasi yang intens, diharapkan proses karantina santri bisa memanfaatkan gedung yang dimiliki oleh pemerintah desa, atau bahkan milik sekolahan setempat.
"Komunikasi Jogo Santri atau pengurus ponpes dengan pemerintah desa atau Satgas Jogo Tonggo bisa memanfaatkan gedung sekolah SD atau SMP yang masih belum masuk. Selain itu, komunikasi bertujuan agar tidak ada penolakan dari tetangga-tetangga di samping ponpes," ujarnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan karantina merupakan langkah krusial guna mengantisipasi kemungkinan penyebaran COVID-19.
Selain di pondok pesantren, santri juga wajib mengisolasi diri di rumah selama dua minggu, sebelum kembali ke ponpes.
Langkah lain, untuk mewujudkan tatanan normal baru di lingkungan ponpes adalah dengan mengatur jadwal belajar siswa, bahkan Gus Yasin mewacanakan agar para pengasuh memperbolehkan penggunaan telepon pintar, yang sebelumnya dilarang di lingkungan ponpes.
Gus Yasin juga menyarankan agar para pengasuh ponpes memanggil pulang santrinya secara bergelombang dan jika memungkinkan dengan menggandeng unsur TNI dan Polri dalam mengatur kembalinya santri dari wilayah asal.
"Sebab tak semua ponpes memiliki gedung yang representatif untuk menampung santri yang baru kembali dari wilayah masing-masing," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Selasa.
Menurut Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, langkah tersebut perlu ditempuh karena tidak semua pondok pesantren memiliki lahan dan gedung yang memadai sehingga dengan komunikasi yang intens, diharapkan proses karantina santri bisa memanfaatkan gedung yang dimiliki oleh pemerintah desa, atau bahkan milik sekolahan setempat.
"Komunikasi Jogo Santri atau pengurus ponpes dengan pemerintah desa atau Satgas Jogo Tonggo bisa memanfaatkan gedung sekolah SD atau SMP yang masih belum masuk. Selain itu, komunikasi bertujuan agar tidak ada penolakan dari tetangga-tetangga di samping ponpes," ujarnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan karantina merupakan langkah krusial guna mengantisipasi kemungkinan penyebaran COVID-19.
Selain di pondok pesantren, santri juga wajib mengisolasi diri di rumah selama dua minggu, sebelum kembali ke ponpes.
Langkah lain, untuk mewujudkan tatanan normal baru di lingkungan ponpes adalah dengan mengatur jadwal belajar siswa, bahkan Gus Yasin mewacanakan agar para pengasuh memperbolehkan penggunaan telepon pintar, yang sebelumnya dilarang di lingkungan ponpes.
Gus Yasin juga menyarankan agar para pengasuh ponpes memanggil pulang santrinya secara bergelombang dan jika memungkinkan dengan menggandeng unsur TNI dan Polri dalam mengatur kembalinya santri dari wilayah asal.