Semarang (ANTARA) - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Yudi Indras Wiendarto menyebut masyarakat Jateng belum siap melaksanakan penerapan protokol kehidupan normal baru terkait pandemi COVID-19.
"Jateng belum siap normal baru, selain kesadaran masyarakat pada protokol kesehatan menghadapi COVID-19 rendah, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga masih rendah," katanya di Semarang, Senin.
Menurut dia, hal tersebut berdasarkan hasil pantauan di sejumlah wilayah dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemrov Jateng, namun belum jelas tolok ukurnya.
"Saat ini upaya pencegahan penularan COVID-19 menekankan pada kesadaran masyarakat, tapi di sisi lain kesadaran masyarakat rendah karena sosialisasi juga lemah," ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng itu membandingkan sosialisasi normal baru dengan upaya sosialisasi pada saat pemilu atau pilkada yang ada ketentuan jelas seperti berapa baliho atau poster yang harus disediakan dan dipasang oleh pemerintah.
Selain itu, kata dia, sebarannya pun juga benar-benar merata hingga ke tingkat kecamatan atau kelurahan.
Untuk mencukupi kebutuhan sosialisasi dalam bentuk fisik, lanjut dia, Pemprov Jateng bisa menggunakan anggaran dari realokasi APBD.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini sepakat jika perekonomian masyarakat harus terus berjalan saat pandemi COVID-19, namun mesti dibarengi dengan sosialisasi perihal protokol kesehatan yang masif.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan Pemprov Jateng bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pakar, dan akademisi sedang menyusun pedoman atau norma sebagai salah satu bentuk persiapan penerapan protokol kehidupan normal baru terkait COVID-19.
Meskipun sedang menyusun pedoman sebagai panduan normal baru, namun Ganjar menegaskan belum semua daerah di Jateng akan diperbolehkan menerapkan protokol kehidupan normal baru dalam waktu dekat.
"Jateng belum siap normal baru, selain kesadaran masyarakat pada protokol kesehatan menghadapi COVID-19 rendah, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga masih rendah," katanya di Semarang, Senin.
Menurut dia, hal tersebut berdasarkan hasil pantauan di sejumlah wilayah dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemrov Jateng, namun belum jelas tolok ukurnya.
"Saat ini upaya pencegahan penularan COVID-19 menekankan pada kesadaran masyarakat, tapi di sisi lain kesadaran masyarakat rendah karena sosialisasi juga lemah," ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng itu membandingkan sosialisasi normal baru dengan upaya sosialisasi pada saat pemilu atau pilkada yang ada ketentuan jelas seperti berapa baliho atau poster yang harus disediakan dan dipasang oleh pemerintah.
Selain itu, kata dia, sebarannya pun juga benar-benar merata hingga ke tingkat kecamatan atau kelurahan.
"Tapi bentuk sosialisasi pada pencegahan COVID-19 ini tidak jelas, memang sudah ada, tapi sangat minim dan tak ada tolok ukurnya. Mestinya alokasi anggaran bisa detil sebagaimana sosialisasi pemilu," katanya.
Untuk mencukupi kebutuhan sosialisasi dalam bentuk fisik, lanjut dia, Pemprov Jateng bisa menggunakan anggaran dari realokasi APBD.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini sepakat jika perekonomian masyarakat harus terus berjalan saat pandemi COVID-19, namun mesti dibarengi dengan sosialisasi perihal protokol kesehatan yang masif.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan Pemprov Jateng bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pakar, dan akademisi sedang menyusun pedoman atau norma sebagai salah satu bentuk persiapan penerapan protokol kehidupan normal baru terkait COVID-19.
Meskipun sedang menyusun pedoman sebagai panduan normal baru, namun Ganjar menegaskan belum semua daerah di Jateng akan diperbolehkan menerapkan protokol kehidupan normal baru dalam waktu dekat.