Semarang (ANTARA) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendesak pemerintah segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19.
"Tunjangan atau insentif yang ada di pemda selayaknya harus segera dicairkan. Jika memang dananya sudah ada, tak ada alasan lagi bagi pemda untuk menunda pencairannya," kata Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jateng Riyono di Semarang, Jumat.
Menurut dia, tenaga kesehatan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, apalagi sudah hampir tiga bulan terakhir perawat, dokter, serta tenaga kesehatan lainnya sudah bekerja sangat keras dalam menangani COVID-19, bahkan sampai ada yang berkorban nyawa.
"Saya menjumpai beberapa dokter, perawat dan nakes di RSUD serta puskesmas dan Gugus Tugas COVID mulai desa sampai kabupaten/kota, mereka mengaku lelah dan membutuh 'support' dari kita semua, terutama dari pemerintah setempat," ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Jateng itu mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan, masih ada beberapa masalah di lapangan terkait penanganan COVID-19 sehingga ini cukup memberikan gambaran jika protokol kehidupan normal baru belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.
"Penambahan kasus positif masih tinggi dan kedisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan masih perlu terus diedukasi, 'new normal' masih butuh waktu," katanya.
"Tunjangan atau insentif yang ada di pemda selayaknya harus segera dicairkan. Jika memang dananya sudah ada, tak ada alasan lagi bagi pemda untuk menunda pencairannya," kata Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jateng Riyono di Semarang, Jumat.
Menurut dia, tenaga kesehatan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, apalagi sudah hampir tiga bulan terakhir perawat, dokter, serta tenaga kesehatan lainnya sudah bekerja sangat keras dalam menangani COVID-19, bahkan sampai ada yang berkorban nyawa.
"Saya menjumpai beberapa dokter, perawat dan nakes di RSUD serta puskesmas dan Gugus Tugas COVID mulai desa sampai kabupaten/kota, mereka mengaku lelah dan membutuh 'support' dari kita semua, terutama dari pemerintah setempat," ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Jateng itu mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan, masih ada beberapa masalah di lapangan terkait penanganan COVID-19 sehingga ini cukup memberikan gambaran jika protokol kehidupan normal baru belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.
"Penambahan kasus positif masih tinggi dan kedisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan masih perlu terus diedukasi, 'new normal' masih butuh waktu," katanya.