Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang MSi, mengatakan, ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi, baik ekonomi maupun politik ditengah konsentrasi pemerintah dan masyarakat sedang berperang melawan wabah Covid-19.
"Sejatinya, gerakan tersebut sudah nampak melalui penolakan jenazah korban COVID-19 diberbagai daerah, dan penolakan terhadap pasien dan keluarga yang telah dinyatakan positif terpapar virus corona," kata Atang kepada ANTARA di Kupang, Senin.
Ia mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan munculnya kelompok yang disebut-sebut sebagai Anarko. Mereka muncul dan menyebar vandalisme di mana-mana, yang seolah-olah memberitahukan bakal ada penjarahan besar-besaran pada 18 April.
Baca juga: Polda Jatim lakukan sejumlah antisipasi terkait rencana "Anarko"
Baca juga: Polri: Demonstrasi di Jabar dan Jakarta ditumpangi Anarko Sindikalisme
Baca juga: Anarko sindikalisme diduga di balik kericuhan demo mahasiswa Bandung
Di tengah konsentrasi pemerintah dan masyarakat mengatasi wabah Covid-19, ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi, baik ekonomi maupun politik.
Menurut dia, gerakan tersebut sesungguhnya sudah nampak melalui penolakan jenazah korban Covid-19 di berbagai daerah, dan penolakan terhadap pasien dan keluarga yang telah dinyatakan positif terpapar virus Corona.
Modus ini, kata dia, berusaha untuk membenturkan antarmasyarakat, sehingga terjadi konflik massa yang tidak terbendung lagi.
Pada saat yang bersamaan, masyarakat kecil kehilangan sumber ekonomi, terjadinya PHK, kelangkaan sembako dan tingginya harga. "Kondisi psikologis itu sangat rentan jika disulut dengan isu sedikit saja bisa terjadi amuk massa," kata Atang.
Jika itu yang terjadi, maka secara politik pemerintah dianggap gagal menjamin kebutuhan masyarakat, katanya menjelaskan.
Oleh karena itu, pihak-pihak yang tidak suka terhadap pemerintah, baik yang secara terang-terangan menyerang dan yang bermain di bawah tanah harus diwaspadai.
Boleh jadi, situasi ini dapat saja menjadi gerakan politik jika kasus Covid-19 belum menunjukan tandah-tanda akan berakhir, dan situasi di masyarakat terjadi kesulitan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Karena itu, aparat penegak hukum harus lebih sigap lagi dalam mengantisipasi kerawanan yang mungkin terjadi," katanya.
"Sejatinya, gerakan tersebut sudah nampak melalui penolakan jenazah korban COVID-19 diberbagai daerah, dan penolakan terhadap pasien dan keluarga yang telah dinyatakan positif terpapar virus corona," kata Atang kepada ANTARA di Kupang, Senin.
Ia mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan munculnya kelompok yang disebut-sebut sebagai Anarko. Mereka muncul dan menyebar vandalisme di mana-mana, yang seolah-olah memberitahukan bakal ada penjarahan besar-besaran pada 18 April.
Baca juga: Polda Jatim lakukan sejumlah antisipasi terkait rencana "Anarko"
Baca juga: Polri: Demonstrasi di Jabar dan Jakarta ditumpangi Anarko Sindikalisme
Baca juga: Anarko sindikalisme diduga di balik kericuhan demo mahasiswa Bandung
Di tengah konsentrasi pemerintah dan masyarakat mengatasi wabah Covid-19, ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi, baik ekonomi maupun politik.
Menurut dia, gerakan tersebut sesungguhnya sudah nampak melalui penolakan jenazah korban Covid-19 di berbagai daerah, dan penolakan terhadap pasien dan keluarga yang telah dinyatakan positif terpapar virus Corona.
Modus ini, kata dia, berusaha untuk membenturkan antarmasyarakat, sehingga terjadi konflik massa yang tidak terbendung lagi.
Pada saat yang bersamaan, masyarakat kecil kehilangan sumber ekonomi, terjadinya PHK, kelangkaan sembako dan tingginya harga. "Kondisi psikologis itu sangat rentan jika disulut dengan isu sedikit saja bisa terjadi amuk massa," kata Atang.
Jika itu yang terjadi, maka secara politik pemerintah dianggap gagal menjamin kebutuhan masyarakat, katanya menjelaskan.
Oleh karena itu, pihak-pihak yang tidak suka terhadap pemerintah, baik yang secara terang-terangan menyerang dan yang bermain di bawah tanah harus diwaspadai.
Boleh jadi, situasi ini dapat saja menjadi gerakan politik jika kasus Covid-19 belum menunjukan tandah-tanda akan berakhir, dan situasi di masyarakat terjadi kesulitan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Karena itu, aparat penegak hukum harus lebih sigap lagi dalam mengantisipasi kerawanan yang mungkin terjadi," katanya.