Kudus (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan pemantauan langsung di lapangan dengan mendatangi kios pupuk lengkap sebagai pengecer pupuk bersubsidi serta distributor di wilayah Kecamatan Undaan, guna memastikan ketersediaannya, Selasa.
Menurut Ketua DPRD Kudus Masan di Kudus, Selasa, pemantauan ketersediaan pupuk bersubsidi di sejumlah pengecer dan distributor dalam rangka memastikan ketersediaan kebutuhan pupuk saat musim tanam pertama ini.
"Harapannya tidak ada masalah sehingga ketika petani membutuhkan bisa didapatkan dengan lancar," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, petani saat ini tengah membutuhkan karena sudah memasuki musim tanam, bahkan cenderung terlambat tanam akibat cuaca.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan adanya laporan bahwa pupuk bersubsidi mengalami keterlambatan distribusi.
Untuk itulah, DPRD Kudus melakukan pengecekan langsung apakah tersedia cukup atau tidak.
Baca juga: Aman, alokasi pupuk bersubsidi Kudus bertambah 1.000 ton
Kenyataan di lapangan, lanjut dia, memang ditemukan pasokan yang diterima beberapa pengecer di Kecamatan Undaan belum lancar, terutama pupuk jenis Phonska dan SP 36.
Ia menilai model penyalurannya perlu ada perbaikan sehingga ketika terjadi keterlambatan bisa langsung diketahui.
Sementara pemberlakuan kartu tani hingga sekarang juga belum berjalan sempurna karena masih banyak petani yang belum familiar dengan model penyaluran pupuk terbaru tersebut.
Untuk mengurai permasalahan tersebut, DPRD Kudus berencana mengundang sejumlah pihak terkait untuk berkoordinasi, termasuk membahas tentang penggunaan kartu tani.
Ketika sistem distribusinya tertata dengan baik, diharapkan petani bisa mendapatkan pupuk sesusai kebutuhan, tanpa harus ada hambatan terkait belum terbiasa dengan kartu tani.
Distributor Pupuk Bersubsidi di Desa Ngemplak Yudo Prasetya mengungkapkan mekanisme penyaluran pupuk ke pengecer harus mendapatkan persetujuan dari PPL.
"Jika mendapatkan persetujuan, pupuk baru disalurkan kepada pengecer," ujarnya.
Terkait dengan stok pupuk yang ada di gudang, diperkirakan mencapai 140 ton jenis urea dan pupuk SP36 sebanyak 60 ton.
Sementara itu, data alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Kabupaten Kudus tahun 2019 untuk alokasi pupuk urea sebanyak 7.093 ton, pupuk SP36 sebanyak 1.550 ton, ZA sebanyak 3.523 ton, organik sebanyak 2.300 ton, dan pupuk NPK sebanyak 6.350 ton.
Baca juga: Petrokimia salurkan pupuk bersubsidi 23.115 ton di Boyolali
Menurut Ketua DPRD Kudus Masan di Kudus, Selasa, pemantauan ketersediaan pupuk bersubsidi di sejumlah pengecer dan distributor dalam rangka memastikan ketersediaan kebutuhan pupuk saat musim tanam pertama ini.
"Harapannya tidak ada masalah sehingga ketika petani membutuhkan bisa didapatkan dengan lancar," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, petani saat ini tengah membutuhkan karena sudah memasuki musim tanam, bahkan cenderung terlambat tanam akibat cuaca.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan adanya laporan bahwa pupuk bersubsidi mengalami keterlambatan distribusi.
Untuk itulah, DPRD Kudus melakukan pengecekan langsung apakah tersedia cukup atau tidak.
Baca juga: Aman, alokasi pupuk bersubsidi Kudus bertambah 1.000 ton
Kenyataan di lapangan, lanjut dia, memang ditemukan pasokan yang diterima beberapa pengecer di Kecamatan Undaan belum lancar, terutama pupuk jenis Phonska dan SP 36.
Ia menilai model penyalurannya perlu ada perbaikan sehingga ketika terjadi keterlambatan bisa langsung diketahui.
Sementara pemberlakuan kartu tani hingga sekarang juga belum berjalan sempurna karena masih banyak petani yang belum familiar dengan model penyaluran pupuk terbaru tersebut.
Untuk mengurai permasalahan tersebut, DPRD Kudus berencana mengundang sejumlah pihak terkait untuk berkoordinasi, termasuk membahas tentang penggunaan kartu tani.
Ketika sistem distribusinya tertata dengan baik, diharapkan petani bisa mendapatkan pupuk sesusai kebutuhan, tanpa harus ada hambatan terkait belum terbiasa dengan kartu tani.
Distributor Pupuk Bersubsidi di Desa Ngemplak Yudo Prasetya mengungkapkan mekanisme penyaluran pupuk ke pengecer harus mendapatkan persetujuan dari PPL.
"Jika mendapatkan persetujuan, pupuk baru disalurkan kepada pengecer," ujarnya.
Terkait dengan stok pupuk yang ada di gudang, diperkirakan mencapai 140 ton jenis urea dan pupuk SP36 sebanyak 60 ton.
Sementara itu, data alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Kabupaten Kudus tahun 2019 untuk alokasi pupuk urea sebanyak 7.093 ton, pupuk SP36 sebanyak 1.550 ton, ZA sebanyak 3.523 ton, organik sebanyak 2.300 ton, dan pupuk NPK sebanyak 6.350 ton.
Baca juga: Petrokimia salurkan pupuk bersubsidi 23.115 ton di Boyolali