Sukoharjo, Jateng (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Jawa Tengah terus menunjukkan peningkatan seiring dengan perbaikan dari berbagai sisi yang dilakukan oleh pemerintah.
"Ada lima indikator pada IPD dan semuanya menunjukkan peningkatan indeks," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah Saichudin pada Rapat Koordinasi BPS dalam rangka Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin.
Ia mengatakan mulai dari indikator kondisi infrastruktur, dikatakannya, ada peningkatan dari 49,75 persen menjadi 53,72 persen, selanjutnya untuk kemudahan transportasi yang variabelnya terdiri dari waktu tempuh dan biaya perkilometer menuju jantung kecamatan meningkat dari 78,55 persen menjadi 81,74 persen.
Sedangkan untuk pelayanan umum, BPS mencatat ada kenaikan dari 54,95 persen menjadi 58,40 persen dan penyelenggaraan pemerintah desa meningkat dari 74,92 persen menjadi 82,53 persen.
"Penyelenggaraan pemerintah desa ini variabel di dalamnya seperti kualitas SDM sekretaris desa dan kualitas SDM kepala desa. Sedangkan pelayanan umum variabelnya seperti ketersediaan fasilitas olah raga dan penanganan gizi buruk," katanya.
Meski demikian, diakuinya bahwa ada indikator yang menunjukkan penurunan indeks, yaitu pelayanan dasar turun dari 67,86 persen menjadi 66,90 persen.
Terkait hal itu, ia menampik jika penurunan tersebut merupakan indikasi penurunan kinerja pemerintah tetapi salah satunya karena adanya penertiban praktik pelayanan pada bidan desa.
"Kalau dulu bidan praktik tanpa diberikan aturan jelas, kalau sekarang harus ada izinnya. Tetapi dengan adanya kemudahan infrastruktur ini kan masyarakat lebih mudah mengakses poliklinik maupun rumah sakit," katanya.
Ia mengatakan dengan perbaikan tersebut, hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 Jawa Tengah menunjukkan ada penurunan jumlah desa tertinggal sebanyak 79 desa. BPS mencatat saat ini jumlah desa tertinggal di Jawa Tengah menyisakan 44 desa.
"Sedangkan untuk jumlah desa mandiri bertambah sebanyak 468 desa. Hingga tahun 2018 jumlah desa mandiri di Jawa Tengah sebanyak 1.133 desa," demikian Saichudin.
"Ada lima indikator pada IPD dan semuanya menunjukkan peningkatan indeks," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah Saichudin pada Rapat Koordinasi BPS dalam rangka Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin.
Ia mengatakan mulai dari indikator kondisi infrastruktur, dikatakannya, ada peningkatan dari 49,75 persen menjadi 53,72 persen, selanjutnya untuk kemudahan transportasi yang variabelnya terdiri dari waktu tempuh dan biaya perkilometer menuju jantung kecamatan meningkat dari 78,55 persen menjadi 81,74 persen.
Sedangkan untuk pelayanan umum, BPS mencatat ada kenaikan dari 54,95 persen menjadi 58,40 persen dan penyelenggaraan pemerintah desa meningkat dari 74,92 persen menjadi 82,53 persen.
"Penyelenggaraan pemerintah desa ini variabel di dalamnya seperti kualitas SDM sekretaris desa dan kualitas SDM kepala desa. Sedangkan pelayanan umum variabelnya seperti ketersediaan fasilitas olah raga dan penanganan gizi buruk," katanya.
Meski demikian, diakuinya bahwa ada indikator yang menunjukkan penurunan indeks, yaitu pelayanan dasar turun dari 67,86 persen menjadi 66,90 persen.
Terkait hal itu, ia menampik jika penurunan tersebut merupakan indikasi penurunan kinerja pemerintah tetapi salah satunya karena adanya penertiban praktik pelayanan pada bidan desa.
"Kalau dulu bidan praktik tanpa diberikan aturan jelas, kalau sekarang harus ada izinnya. Tetapi dengan adanya kemudahan infrastruktur ini kan masyarakat lebih mudah mengakses poliklinik maupun rumah sakit," katanya.
Ia mengatakan dengan perbaikan tersebut, hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 Jawa Tengah menunjukkan ada penurunan jumlah desa tertinggal sebanyak 79 desa. BPS mencatat saat ini jumlah desa tertinggal di Jawa Tengah menyisakan 44 desa.
"Sedangkan untuk jumlah desa mandiri bertambah sebanyak 468 desa. Hingga tahun 2018 jumlah desa mandiri di Jawa Tengah sebanyak 1.133 desa," demikian Saichudin.