Magelang (ANTARA) - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III akan diupayakan untuk disubsidi guna meringankan beban masyarakat.
"Pemerintah berusaha membantu rakyat dengan menggelontorkan dana untuk peserta yang iurannya ditanggung pemerintah dan peserta bukan penerima upah (PBPU) juga terbantu," katanya di Magelang, Kamis.
Ia menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Rumah Sakit Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Baca juga: BPJS Kesehatan bisa defisit Rp77 triliun pada akhir 2024
Ia mengatakan bahwa saat ini sedang dibahas terkait dengan PBPU.
"Ini baru dibahas bagaimana membantu PBPU, supaya kelas III ini seolah-olah tidak terjadi kenaikan iuran. Hal itu baru mau kita selesaikan, kan belum berlaku masih 1 Januari 2020," katanya.
Pihaknya berupaya melakukan pertemuan dengan beberapa menteri terkait untuk mengambil keputusan supaya iuran kelas III tidak naik dengan cara disubsidi.
"Iuran untuk kelas I dan kelas II yang naik, sedangkan iuran kelas III disubsidi, tetapi baru kita hitung supaya tidak salah anggarannya," katanya.
Menyinggung tunggakan BPJS di sejumlah rumah sakit, dia mengatakan pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp9,7 triliun.
"Kemarin saya sudah mengajukan ke Menteri Keuangan, sudah saya tandatangani sekitar Rp9,7 triliun untuk membantu menggelontorkan sehingga mengurangi defisit," katanya.
Baca juga: Mau turun kelas iuran BPJS Kesehatan, begini caranya
Baca juga: Ganjar minta BPJS Kesehatan perbaiki manajemen pascapremi naik
"Pemerintah berusaha membantu rakyat dengan menggelontorkan dana untuk peserta yang iurannya ditanggung pemerintah dan peserta bukan penerima upah (PBPU) juga terbantu," katanya di Magelang, Kamis.
Ia menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Rumah Sakit Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Baca juga: BPJS Kesehatan bisa defisit Rp77 triliun pada akhir 2024
Ia mengatakan bahwa saat ini sedang dibahas terkait dengan PBPU.
"Ini baru dibahas bagaimana membantu PBPU, supaya kelas III ini seolah-olah tidak terjadi kenaikan iuran. Hal itu baru mau kita selesaikan, kan belum berlaku masih 1 Januari 2020," katanya.
Pihaknya berupaya melakukan pertemuan dengan beberapa menteri terkait untuk mengambil keputusan supaya iuran kelas III tidak naik dengan cara disubsidi.
"Iuran untuk kelas I dan kelas II yang naik, sedangkan iuran kelas III disubsidi, tetapi baru kita hitung supaya tidak salah anggarannya," katanya.
Menyinggung tunggakan BPJS di sejumlah rumah sakit, dia mengatakan pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp9,7 triliun.
"Kemarin saya sudah mengajukan ke Menteri Keuangan, sudah saya tandatangani sekitar Rp9,7 triliun untuk membantu menggelontorkan sehingga mengurangi defisit," katanya.
Baca juga: Mau turun kelas iuran BPJS Kesehatan, begini caranya
Baca juga: Ganjar minta BPJS Kesehatan perbaiki manajemen pascapremi naik