Solo (ANTARA) - Perum Bulog Subdivre III Surakarta memastikan akan ada penambahan penyaluran volume beras melalui program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menyusul adanya surat edaran dari Menteri Sosial.
"Jadi mengenai BPNT ini kan tergantung kebijakan Pemda, itu tanggung jawab Bupati/Wali Kota. Dari menteri ini sifatnya surat edaran, mereka (Pemda) bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk mensuplai sampai e-warong," kata Kepala Perum Bulog Subdivre III Surakarta Mika Ramba Kendenan di Solo, Rabu.
Ia mengatakan dalam hal ini Bulog hanya mengikuti kebijakan pemda setempat.
"Kami mendrop sampai di situ (e-warong), tetapi jika tatanan sudah terbentuk maka penyalur mengambil di tempat kami di gudang. Itu tergantung bagaimana musyawarah dengan pemda setempat," katanya.
Ia mengatakan surat edaran tersebut berlaku per bulan September, artinya penambahan penyaluran beras melalui BPNT oleh Bulog baru dapat dilakukan pada bulan ini.
"Selama ini kami hanya menyalurkan di beberapa daerah di Soloraya, yaitu Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan Boyolali. Total volume beras yang kami salurkan melalui BPNT sebanyak 180 ton/bulan," katanya.
Sebagai rincian, dikatakannya, untuk jumlah keluarga penerima manfaat yang menikmati beras dari Bulog pada program ini yaitu sebanyak 4.250 KPM di Kabupaten Boyolali, 14.500 KPM di Kabupaten Sragen, dan 984 KPM di Kabupaten Sukoharjo.
"Kemungkinan Kota Solo juga akan menunjuk Bulog sebagai penyalur, tetapi tidak untuk semua KPM. Jumlah persisnya masih akan dirapatkan pada tanggal 10 September nanti. Selain itu, Kabupaten Sragen juga akan menambah jumlah KPM yang ditangani oleh Bulog," katanya.
Baca juga: Bulog siap salurkan beras untuk BPNT
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) RI menjadikan Perum Bulog (Persero) sebagai Manajer Suplier BPNT di daerah.
"Ini sudah jalan di lapangan, BPNT akan mengambil beras dari Bulog. Dalam hal ini bagaimana Bulog akan menjadi koordinator di wilayah," kata Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ia mengatakan ada sedikit perbedaan untuk Manajer Suplier sehingga diharapkan para pengusaha lokal yang selama ini menjadi suplier e-warong tidak perlu merasa terganggu.
"Mereka pada dasarnya bukan petani, tetapi pedagang sehingga mereka bisa tetap menjadi suplier di e-warong dan harus mengambil berasnya dari Bulog. Jadi pengusaha masih punya margin," katanya.
Meski demikian, ia berharap agar Bulog bisa memberikan komitmen dalam pelayanan sehingga distribusi BPNT tidak terganggu.
"Yang terpenting berasnya juga harus berpegang teguh pada 6T, yaitu tepat sasaran, waktu, kualitas, kuantitas, administrasi, dan tepat harga," katanya.
Baca juga: Stok beras Bulog Surakarta cukup untuk 2 tahun
"Jadi mengenai BPNT ini kan tergantung kebijakan Pemda, itu tanggung jawab Bupati/Wali Kota. Dari menteri ini sifatnya surat edaran, mereka (Pemda) bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk mensuplai sampai e-warong," kata Kepala Perum Bulog Subdivre III Surakarta Mika Ramba Kendenan di Solo, Rabu.
Ia mengatakan dalam hal ini Bulog hanya mengikuti kebijakan pemda setempat.
"Kami mendrop sampai di situ (e-warong), tetapi jika tatanan sudah terbentuk maka penyalur mengambil di tempat kami di gudang. Itu tergantung bagaimana musyawarah dengan pemda setempat," katanya.
Ia mengatakan surat edaran tersebut berlaku per bulan September, artinya penambahan penyaluran beras melalui BPNT oleh Bulog baru dapat dilakukan pada bulan ini.
"Selama ini kami hanya menyalurkan di beberapa daerah di Soloraya, yaitu Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan Boyolali. Total volume beras yang kami salurkan melalui BPNT sebanyak 180 ton/bulan," katanya.
Sebagai rincian, dikatakannya, untuk jumlah keluarga penerima manfaat yang menikmati beras dari Bulog pada program ini yaitu sebanyak 4.250 KPM di Kabupaten Boyolali, 14.500 KPM di Kabupaten Sragen, dan 984 KPM di Kabupaten Sukoharjo.
"Kemungkinan Kota Solo juga akan menunjuk Bulog sebagai penyalur, tetapi tidak untuk semua KPM. Jumlah persisnya masih akan dirapatkan pada tanggal 10 September nanti. Selain itu, Kabupaten Sragen juga akan menambah jumlah KPM yang ditangani oleh Bulog," katanya.
Baca juga: Bulog siap salurkan beras untuk BPNT
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) RI menjadikan Perum Bulog (Persero) sebagai Manajer Suplier BPNT di daerah.
"Ini sudah jalan di lapangan, BPNT akan mengambil beras dari Bulog. Dalam hal ini bagaimana Bulog akan menjadi koordinator di wilayah," kata Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ia mengatakan ada sedikit perbedaan untuk Manajer Suplier sehingga diharapkan para pengusaha lokal yang selama ini menjadi suplier e-warong tidak perlu merasa terganggu.
"Mereka pada dasarnya bukan petani, tetapi pedagang sehingga mereka bisa tetap menjadi suplier di e-warong dan harus mengambil berasnya dari Bulog. Jadi pengusaha masih punya margin," katanya.
Meski demikian, ia berharap agar Bulog bisa memberikan komitmen dalam pelayanan sehingga distribusi BPNT tidak terganggu.
"Yang terpenting berasnya juga harus berpegang teguh pada 6T, yaitu tepat sasaran, waktu, kualitas, kuantitas, administrasi, dan tepat harga," katanya.
Baca juga: Stok beras Bulog Surakarta cukup untuk 2 tahun