Jakarta (ANTARA) - Pemecatan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa pada 2008 kembali diungkit. Kali ini Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur) yang mempersoalkannya.
Selain itu, Barikade Gus Dur meminta Partai Kebangkitan Bangsa kembali menjadi parpol terbuka dan modern sesuai tujuan awal didirikannya partai oleh para ulama.
Hal itu disampaikan Barikade Gus Dur melalui pernyataan sikap untuk menyikapi Muktamar PKB di Bali 2019.
Ketua Umum Barikade Gus Dur, Priyo Sambadha, menjelaskan pada kenyataannya PKB hingga detik ini masih meninggalkan permasalahan yang belum selesai sejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dipecat sepihak dari jabatannya selaku Ketua Dewan Syura PKB pada 2008.
Baca juga: Dewan Syura PKB tegur Muhaimin Iskandar
Hal tersebut, kata dia, nyata-nyata melawan Keputusan Mahkamah Agung yang pada saat itu mengembalikan kepengurusan PKB pada Muktamar Semarang tahun 2005, di mana KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.
Saat itu, kata dia, jabatan Ketua Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid secara sepihak oleh Muhaimin Iskandar diganti dengan KH Azis Mansyur.
"Dan ironisnya, langkah semena-mena ini ‘direstui’ oleh pemerintah yang berkuasa ketika itu. Lalu dimulailah era PKB tanpa Gus Dur, namun nama besar Gus Dur masih selalu dikapitalisasi untuk meraup suara di akar rumput," kata dia.
Larangan
Kondisi tersebut, menurutnya, sangat mengganggu Gus Dur dan keluarga hingga turun surat resmi dari Gus Dur yang melarang penggunakan foto, video, atau suara Gus Dur bagi kepentingan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.
Dia menegaskan hingga Gus Dur wafat, surat tersebut tidak pernah dicabut.
Semasa hidupnya KH Abdurrahman Wahid menurutnya, juga dengan berbagai cara tetap terus berupaya mengembalikan PKB pada posisi semestinya sebagai rumah politik besar yang berjuang untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, bukan PKB sebagai alat politik untuk memenuhi ambisi politik orang per orang semata.
"Namun hingga beliau wafat, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kemudian, oleh jutaan pengikut KH Abdurrahman Wahid yang tetap setia dan istikamah pada garis perjuangan politik beliau, upaya tersebut terus dilanjutkan hingga hari ini," tutur Priyo.
Baca juga: Kader PKB inginkan Muhaimin disapa Gus AMI
Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh kader PKB seluruh Indonesia mampu berbenah diri dan segera mengembalikan PKB sebagai partai terbuka dan modern bagi upaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan semula dari para ulama pendiri PKB.
"Perlu dilakukan reformasi dan revitalisasi total terhadap PKB dan dilakukan sistem pengaderan yang lebih adil dan profesional sehingga PKB dapat kembali menjadi partai terbuka yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin muda bangsa masa depan, sejalan dengan garis perjuangan KH Abdurrahman Wahid," jelasnya.
Dia menilai Muktamar PKB 2019 seharusnya bisa menjadi moment penting yang menentukan titik awal menuju langkah-langkah dimaksud, diawali antara lain dengan memilih pemimpin baru yang segar dan bersih dari berbagai kasus kelam masa lalu, yang dipilih secara bebas, jujur, adil dan demokratis tanpa tekanan, sesuai dengan AD/ART PKB.
Dia menekankan apabila Muktamar PKB 2019 tidak mampu mewujudkan hal itu maka Muktamar PKB 2019 akan terkesan hanya sebagai sandiwara politik usang dengan peran utama sosok lama yang selama ini telah terbukti hanya menjadikan PKB sebagai alat kendaraan politik untuk memenuhi ambisi pribadi.
"Sudah saatnya kita semua sebagai kader Gus Dur yang tawadhu di seluruh penjuru negeri untuk kembali pulang berjuang dalam koridor garis perjuangan Gus Dur. Bukan lainnya," kata dia.
Baca juga: Jokowi: Dukungan keluarga Gus Dur menambah semangat
Selain itu, Barikade Gus Dur meminta Partai Kebangkitan Bangsa kembali menjadi parpol terbuka dan modern sesuai tujuan awal didirikannya partai oleh para ulama.
Hal itu disampaikan Barikade Gus Dur melalui pernyataan sikap untuk menyikapi Muktamar PKB di Bali 2019.
Ketua Umum Barikade Gus Dur, Priyo Sambadha, menjelaskan pada kenyataannya PKB hingga detik ini masih meninggalkan permasalahan yang belum selesai sejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dipecat sepihak dari jabatannya selaku Ketua Dewan Syura PKB pada 2008.
Baca juga: Dewan Syura PKB tegur Muhaimin Iskandar
Hal tersebut, kata dia, nyata-nyata melawan Keputusan Mahkamah Agung yang pada saat itu mengembalikan kepengurusan PKB pada Muktamar Semarang tahun 2005, di mana KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.
Saat itu, kata dia, jabatan Ketua Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid secara sepihak oleh Muhaimin Iskandar diganti dengan KH Azis Mansyur.
"Dan ironisnya, langkah semena-mena ini ‘direstui’ oleh pemerintah yang berkuasa ketika itu. Lalu dimulailah era PKB tanpa Gus Dur, namun nama besar Gus Dur masih selalu dikapitalisasi untuk meraup suara di akar rumput," kata dia.
Larangan
Kondisi tersebut, menurutnya, sangat mengganggu Gus Dur dan keluarga hingga turun surat resmi dari Gus Dur yang melarang penggunakan foto, video, atau suara Gus Dur bagi kepentingan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.
Dia menegaskan hingga Gus Dur wafat, surat tersebut tidak pernah dicabut.
Semasa hidupnya KH Abdurrahman Wahid menurutnya, juga dengan berbagai cara tetap terus berupaya mengembalikan PKB pada posisi semestinya sebagai rumah politik besar yang berjuang untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, bukan PKB sebagai alat politik untuk memenuhi ambisi politik orang per orang semata.
"Namun hingga beliau wafat, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kemudian, oleh jutaan pengikut KH Abdurrahman Wahid yang tetap setia dan istikamah pada garis perjuangan politik beliau, upaya tersebut terus dilanjutkan hingga hari ini," tutur Priyo.
Baca juga: Kader PKB inginkan Muhaimin disapa Gus AMI
Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh kader PKB seluruh Indonesia mampu berbenah diri dan segera mengembalikan PKB sebagai partai terbuka dan modern bagi upaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan semula dari para ulama pendiri PKB.
"Perlu dilakukan reformasi dan revitalisasi total terhadap PKB dan dilakukan sistem pengaderan yang lebih adil dan profesional sehingga PKB dapat kembali menjadi partai terbuka yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin muda bangsa masa depan, sejalan dengan garis perjuangan KH Abdurrahman Wahid," jelasnya.
Dia menilai Muktamar PKB 2019 seharusnya bisa menjadi moment penting yang menentukan titik awal menuju langkah-langkah dimaksud, diawali antara lain dengan memilih pemimpin baru yang segar dan bersih dari berbagai kasus kelam masa lalu, yang dipilih secara bebas, jujur, adil dan demokratis tanpa tekanan, sesuai dengan AD/ART PKB.
Dia menekankan apabila Muktamar PKB 2019 tidak mampu mewujudkan hal itu maka Muktamar PKB 2019 akan terkesan hanya sebagai sandiwara politik usang dengan peran utama sosok lama yang selama ini telah terbukti hanya menjadikan PKB sebagai alat kendaraan politik untuk memenuhi ambisi pribadi.
"Sudah saatnya kita semua sebagai kader Gus Dur yang tawadhu di seluruh penjuru negeri untuk kembali pulang berjuang dalam koridor garis perjuangan Gus Dur. Bukan lainnya," kata dia.
Baca juga: Jokowi: Dukungan keluarga Gus Dur menambah semangat