Semarang (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kembali menorehkan prestasi yang gemilang dengan masuk dalam daftar lima besar perusahaan penerima penghargaan dengan kinerja hak asasi manusia (HAM) terbaik dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).
"Masuknya PGN dalam studi pemeringkatan di sektor HAM ini menjadikan PGN sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang masuk ke posisi lima besar," kata Sekretaris Perusahaan Rachmat Hutama.
Dalam laporan hasil studi pemeringkatan penghormatan Hak Asasi Manusia di 100 perusahaan publik di Indonesia yang diluncurkan FIHRRST pada Selasa (16/7), PGN berhasil menempati posisi 5 besar perusahaan yang secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam menjalankan bisnisnya.
Hadir mewakili PGN untuk menerima penghargaan tersebut, Direktur SDM dan Umum PT PGN Desima E. Siahaan.
"Dari 100 perusahaan, dipilih 10 besar perusahaan di mana PGN masuk menjadi salah satu perusahaan publik yang mendapat award atas implementasi prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam menjalankan bisnisnya. Kami bangga dan akan terus berkomitmen dalam penegakan HAM dalam setiap operasi perusahaan," kata Desima.
Studi dari FIHRRST merujuk pada prinsip-prinsip panduan untuk bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business dan Human Rights/UNGP) yang disahkan oleh PBB sejak 6 Juni 2011. UNGP menjadi standar yang diakui secara internasional tentang bisnis dan HAM bagi negara dan perusahaan.
Berdasarkan UNGP, negara berkewajiban untuk melindungi dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. UNGP mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah melalui kebijakan, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif.
Di sisi lain, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang berkaitan dengan kegiatan, produk, jasa, atau hubungan bisnis mereka.
Pelaksanaan penghormatan HAM oleh perusahaan publik dinilai melalui penyusunan kebijakan, prosedur, sistem manajemen penghormatan HAM di masing-masing perusahaan dan kinerja ketaatan atas HAM terkait kegiatan perusahaan.
Kriteria pengujian, penghormatan HAM dikembangkan melalui diskusi dengan organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.
Studi sendiri diikuti oleh 615 perusahaan publik yang tercatat dalam Indeks 100 Kompas di Bursa Efek Indonesia selama periode Februari hingga Juli 2018 dan dari total 615 perusahaan tersebut, terpilih 100 perusahaan publik yang memiliki aspek likuiditas dan kapitalisasi pasar yang besar.
"Masuknya PGN dalam studi pemeringkatan di sektor HAM ini menjadikan PGN sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang masuk ke posisi lima besar," kata Sekretaris Perusahaan Rachmat Hutama.
Dalam laporan hasil studi pemeringkatan penghormatan Hak Asasi Manusia di 100 perusahaan publik di Indonesia yang diluncurkan FIHRRST pada Selasa (16/7), PGN berhasil menempati posisi 5 besar perusahaan yang secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam menjalankan bisnisnya.
Hadir mewakili PGN untuk menerima penghargaan tersebut, Direktur SDM dan Umum PT PGN Desima E. Siahaan.
"Dari 100 perusahaan, dipilih 10 besar perusahaan di mana PGN masuk menjadi salah satu perusahaan publik yang mendapat award atas implementasi prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam menjalankan bisnisnya. Kami bangga dan akan terus berkomitmen dalam penegakan HAM dalam setiap operasi perusahaan," kata Desima.
Studi dari FIHRRST merujuk pada prinsip-prinsip panduan untuk bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business dan Human Rights/UNGP) yang disahkan oleh PBB sejak 6 Juni 2011. UNGP menjadi standar yang diakui secara internasional tentang bisnis dan HAM bagi negara dan perusahaan.
Berdasarkan UNGP, negara berkewajiban untuk melindungi dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. UNGP mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah melalui kebijakan, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif.
Di sisi lain, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang berkaitan dengan kegiatan, produk, jasa, atau hubungan bisnis mereka.
Pelaksanaan penghormatan HAM oleh perusahaan publik dinilai melalui penyusunan kebijakan, prosedur, sistem manajemen penghormatan HAM di masing-masing perusahaan dan kinerja ketaatan atas HAM terkait kegiatan perusahaan.
Kriteria pengujian, penghormatan HAM dikembangkan melalui diskusi dengan organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.
Studi sendiri diikuti oleh 615 perusahaan publik yang tercatat dalam Indeks 100 Kompas di Bursa Efek Indonesia selama periode Februari hingga Juli 2018 dan dari total 615 perusahaan tersebut, terpilih 100 perusahaan publik yang memiliki aspek likuiditas dan kapitalisasi pasar yang besar.