Semarang (ANTARA) - Pelaksanaan Munas Partai Golkar dipercepat bukan atas pendapat sejumlah elite partai pengusung/pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang mewacanakan kongres/musyawarah nasional/muktamar partai sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober 2019, kata politikus Partai Golkar M. Iqbal Wibisono.
Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jateng Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, berharap pelaksanaan munas partainya tidak terkait dengan wacana partai peserta Pemilu 2019 yang tergabung dalam Tim Koalisi Nasional (TKN) tersebut.
"Sebagai kader, tentunya berharap pelaksanaan Munas Golkar bukan karena munculnya sejumlah calon ketua umum, melainkan menelurkan program yang strategis untuk bangsa Indonesia," kata Iqbal.
Iqbal menekankan bahwa penyelenggaraan munas atas perintah partai, bukan munculnya sejumlah calon ketua umum, seperti Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A., Ir. H.M. Ridwan Hisjam, Wisnu Suhardono dan M. Aziz Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.
Ia berharap pelaksanaan munas ini bertujuan agar partai berlambang pohon beringin ini lebih baik lagi, mampu menempatkan diri sebagai sosok pembaru masa depan Indonesia yang penuh kemandirian, bukan pengekor bangsa lain.
Baca juga: Bamsoet persilakan para Ketua DPD II cabut dukungan agar tak dipecat
Untuk itu, lanjut Iqbal, pemimpin Partai Golkar yang dilahirkan pada Munas Partai Golkar 2019 haruslah tokoh intelektual profesional karismatik yang mampu membaca tanda-tanda zaman, mampu membawa partai lebih kuat serta mampu mengubah kehidupan bangsa dengan ide-ide yang up to date (terbaru) dan cemerlang.
"Dari semua harapan itu, yang lebih penting adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar harus berani sebagai Calon Presiden RI periode 2024 s.d 2029," kata Iqbal yang pernah sebagai Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Menyinggung soal desakan Munas Partai Golkar dipercepat, menurut dia, sebetulnya bukanlah ide atau usulan yang istimewa, bahkan sesuatu yang biasa-biasa saja dalam organisasi politik, asalkan usulan itu sesuai dengan mekanisme partai, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Seyogianya, lanjut Iqbal, munas ditujukan untuk memperkuat keberadaan Partai Golkar, bukan tujuan ambisius politik perorangan, kelompok, golongan atau motif-motif lain yang justru membuat keterpurukan partai.
Baca juga: Golkar Jateng pertanyakan urgensi munas dipercepat
Partai Golkar dalam kurun waktu 2014 s.d. 2019, kata Iqbal, telah melaksanakan munas sebanyak empat kali, yakni Munas Bali 1, Munas Ancol, Munas Bali 2, dan Munas Jakarta pada tahun 2017.
Dengan seringnya munas, menurut Iqbal, banyak kehilangan waktu untuk konsolidasi partai dalam pelaksanaan program penguatan politik dan program lain untuk pemenangan Pemilu 2019.
"Dengan seringnya munas, berarti terjadi komplikasi kepentingan yang kurang mendidik," kata Iqbal yang pernah sebagai calon terpilih anggota DPR RI.
Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jateng Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, berharap pelaksanaan munas partainya tidak terkait dengan wacana partai peserta Pemilu 2019 yang tergabung dalam Tim Koalisi Nasional (TKN) tersebut.
"Sebagai kader, tentunya berharap pelaksanaan Munas Golkar bukan karena munculnya sejumlah calon ketua umum, melainkan menelurkan program yang strategis untuk bangsa Indonesia," kata Iqbal.
Iqbal menekankan bahwa penyelenggaraan munas atas perintah partai, bukan munculnya sejumlah calon ketua umum, seperti Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A., Ir. H.M. Ridwan Hisjam, Wisnu Suhardono dan M. Aziz Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.
Ia berharap pelaksanaan munas ini bertujuan agar partai berlambang pohon beringin ini lebih baik lagi, mampu menempatkan diri sebagai sosok pembaru masa depan Indonesia yang penuh kemandirian, bukan pengekor bangsa lain.
Baca juga: Bamsoet persilakan para Ketua DPD II cabut dukungan agar tak dipecat
Untuk itu, lanjut Iqbal, pemimpin Partai Golkar yang dilahirkan pada Munas Partai Golkar 2019 haruslah tokoh intelektual profesional karismatik yang mampu membaca tanda-tanda zaman, mampu membawa partai lebih kuat serta mampu mengubah kehidupan bangsa dengan ide-ide yang up to date (terbaru) dan cemerlang.
"Dari semua harapan itu, yang lebih penting adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar harus berani sebagai Calon Presiden RI periode 2024 s.d 2029," kata Iqbal yang pernah sebagai Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Menyinggung soal desakan Munas Partai Golkar dipercepat, menurut dia, sebetulnya bukanlah ide atau usulan yang istimewa, bahkan sesuatu yang biasa-biasa saja dalam organisasi politik, asalkan usulan itu sesuai dengan mekanisme partai, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Seyogianya, lanjut Iqbal, munas ditujukan untuk memperkuat keberadaan Partai Golkar, bukan tujuan ambisius politik perorangan, kelompok, golongan atau motif-motif lain yang justru membuat keterpurukan partai.
Baca juga: Golkar Jateng pertanyakan urgensi munas dipercepat
Partai Golkar dalam kurun waktu 2014 s.d. 2019, kata Iqbal, telah melaksanakan munas sebanyak empat kali, yakni Munas Bali 1, Munas Ancol, Munas Bali 2, dan Munas Jakarta pada tahun 2017.
Dengan seringnya munas, menurut Iqbal, banyak kehilangan waktu untuk konsolidasi partai dalam pelaksanaan program penguatan politik dan program lain untuk pemenangan Pemilu 2019.
"Dengan seringnya munas, berarti terjadi komplikasi kepentingan yang kurang mendidik," kata Iqbal yang pernah sebagai calon terpilih anggota DPR RI.