Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pelaku usaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) siap turut serta membangun properti di ibu kota negara baru.
"Kita sudah komunikasi dengan REI , pada intinya mereka siap masuk," ucap Bambang saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu.
Bambang mengatakan REI siap terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tanpa kucuran dana Rp1 pun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
REI, kata dia, hanya membutuhkan kepastian terkait lahan yang nantinya ditunjuk untuk dibangun sebagai ibu kota baru.
"Dia butuh kepastian kalau dia memang mendapat konsesi untuk lahan, jangan sampai kemudian terganggu dalam proses perjalanannya," katanya.
Baca juga: 300.000 hektare disiapkan untuk dukung lokasi pemindahan Ibu Kota RI
Bambang melanjutkan selain REI, masih banyak perusahaan yang akan terlibat dalam pembangunan ibu kota baru, tidak hanya dari kalangan swasta, namun juga perusahaan BUMN.
"Intinya banyak pelaku usaha yang tertarik dan BUMN boleh ikut," kata dia.
Sebelumnya, Bappenas mengestimasi biaya pemindahan ibukota negara dari APBN mencapai Rp30,6 triliun untuk jangka waktu beberapa tahun (multi years).
"Dari total biaya Rp466 triliun, APBN yang dibutuhkan kira-kira hanya Rp30,6 triliun," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (16/5).
Berdasarkan estimasi yang disusun Bappenas, biaya dari APBN Rp30,6 triliun akan digunakan untuk membangun istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri selaku fungsi utama, ruang terbuka hijau selaku fungsi penunjang, dan untuk pengadaan lahan.
Selain dari APBN, untuk memenuhi total pembiayaan pemindahan ibukota negara senilai Rp466 triliun, sumber pembiayaan lainnya yaitu dari skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp340,6 triliun dan dari swasta senilai Rp95 triliun.
Baca juga: Tsamara Amany puji Presiden Jokowi memindah Ibu Kota
Dana dari KPBU akan digunakan untuk pembangunan gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, rumah dinas (bertingkat dan rumah tapak ASN dan TNI/Polri), sarana pendidikan (SD,SMP, dan SMA), sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, dan sarana olahraga.
Sedangkan dana dari swasta akan digunakan untuk membangun sarana pendidikan (perguruan tinggi) dan sarana kesehatan.
"Jadi mayoritas kita bekerjasama dengan swasta dan BUMN, APBN hanya sebagai 'trigger'. Itupun akan kita dayagunakan aset yang ada," ujar Bambang.
"Kita sudah komunikasi dengan REI , pada intinya mereka siap masuk," ucap Bambang saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu.
Bambang mengatakan REI siap terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tanpa kucuran dana Rp1 pun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
REI, kata dia, hanya membutuhkan kepastian terkait lahan yang nantinya ditunjuk untuk dibangun sebagai ibu kota baru.
"Dia butuh kepastian kalau dia memang mendapat konsesi untuk lahan, jangan sampai kemudian terganggu dalam proses perjalanannya," katanya.
Baca juga: 300.000 hektare disiapkan untuk dukung lokasi pemindahan Ibu Kota RI
Bambang melanjutkan selain REI, masih banyak perusahaan yang akan terlibat dalam pembangunan ibu kota baru, tidak hanya dari kalangan swasta, namun juga perusahaan BUMN.
"Intinya banyak pelaku usaha yang tertarik dan BUMN boleh ikut," kata dia.
Sebelumnya, Bappenas mengestimasi biaya pemindahan ibukota negara dari APBN mencapai Rp30,6 triliun untuk jangka waktu beberapa tahun (multi years).
"Dari total biaya Rp466 triliun, APBN yang dibutuhkan kira-kira hanya Rp30,6 triliun," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (16/5).
Berdasarkan estimasi yang disusun Bappenas, biaya dari APBN Rp30,6 triliun akan digunakan untuk membangun istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri selaku fungsi utama, ruang terbuka hijau selaku fungsi penunjang, dan untuk pengadaan lahan.
Selain dari APBN, untuk memenuhi total pembiayaan pemindahan ibukota negara senilai Rp466 triliun, sumber pembiayaan lainnya yaitu dari skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp340,6 triliun dan dari swasta senilai Rp95 triliun.
Baca juga: Tsamara Amany puji Presiden Jokowi memindah Ibu Kota
Dana dari KPBU akan digunakan untuk pembangunan gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, rumah dinas (bertingkat dan rumah tapak ASN dan TNI/Polri), sarana pendidikan (SD,SMP, dan SMA), sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, dan sarana olahraga.
Sedangkan dana dari swasta akan digunakan untuk membangun sarana pendidikan (perguruan tinggi) dan sarana kesehatan.
"Jadi mayoritas kita bekerjasama dengan swasta dan BUMN, APBN hanya sebagai 'trigger'. Itupun akan kita dayagunakan aset yang ada," ujar Bambang.