Lebak (ANTARA) - Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lebak Siti Nurasiah menyatakan kawin kontrak merugikan kaum perempuan sehingga harus dicegah.
"Kawin kontrak itu juga bertentangan dengan hukum negara dan hukum Islam," kata Siti Nurasiah saat dihubungi di Lebak, Senin.
Kawin kontrak atau nikah mutah di berbagai daerah di Indonesia pernah terjadi termasuk kasus kawin kontrak di Cisarua, Kabupaten Bogor.
Namun, katanya, kasus kawin kontrak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dijadikan modus perdagangan orang.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah menindak tegas pelaku kawin mutah, terlebih Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menetapkan kawin kontrak haram dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
"Kawin kontrak secara langsung sangat merugikan kaum perempuan," katanya.
Sebelumnya, pada zaman Rasulullah kawin kontrak atau nikah mutah saat terjadi peperangan diperbolehkan. Namun, sekarang sudah tidak ada lagi peperangan dan akhirnya Rasulullah mengharamkan nikah mutah itu.
Nikah mutah merupakan sebuah pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu, tanpa perwalian dan saksi.
Sebagian besar kasus munculnya kawin kontrak di masyarakat disebabkan faktor lilitan ekonomi dan kemiskinan.
Bahkan, dua anak di bawah umur di Kabupaten Lebak menjadi korban perdagangan manusia dengan kedok bekerja. Namun, akhirnya korban dijadikan pelayan seks oleh sindikat perdagangan orang.
Pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan dan tidak melemahkan posisi perempuan yang terikat dalam kawin kontrak.
"Kita perlu mencegah kasus kawin kontrak agar tidak berkembang di Indonesia," katanya.
Guna mencegah kawin kontrak, dia berharap pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan mengoptimalkan sosialisasi tentang dampak adanya kawin kontrak dalam pandangan hukum agama maupun hukum negara.
Selain itu, juga memberikan pendidikan keluarga agar masyarakat dapat memperhatikan terhadap perempuan di bawah umur. Anak di bawah umum tidak boleh dinikahkan karena sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
"Kita berharap kawin kontrak jangan sampai terjadi di Lebak," katanya.
"Kawin kontrak itu juga bertentangan dengan hukum negara dan hukum Islam," kata Siti Nurasiah saat dihubungi di Lebak, Senin.
Kawin kontrak atau nikah mutah di berbagai daerah di Indonesia pernah terjadi termasuk kasus kawin kontrak di Cisarua, Kabupaten Bogor.
Namun, katanya, kasus kawin kontrak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dijadikan modus perdagangan orang.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah menindak tegas pelaku kawin mutah, terlebih Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menetapkan kawin kontrak haram dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
"Kawin kontrak secara langsung sangat merugikan kaum perempuan," katanya.
Sebelumnya, pada zaman Rasulullah kawin kontrak atau nikah mutah saat terjadi peperangan diperbolehkan. Namun, sekarang sudah tidak ada lagi peperangan dan akhirnya Rasulullah mengharamkan nikah mutah itu.
Nikah mutah merupakan sebuah pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu, tanpa perwalian dan saksi.
Sebagian besar kasus munculnya kawin kontrak di masyarakat disebabkan faktor lilitan ekonomi dan kemiskinan.
Bahkan, dua anak di bawah umur di Kabupaten Lebak menjadi korban perdagangan manusia dengan kedok bekerja. Namun, akhirnya korban dijadikan pelayan seks oleh sindikat perdagangan orang.
Pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan dan tidak melemahkan posisi perempuan yang terikat dalam kawin kontrak.
"Kita perlu mencegah kasus kawin kontrak agar tidak berkembang di Indonesia," katanya.
Guna mencegah kawin kontrak, dia berharap pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan mengoptimalkan sosialisasi tentang dampak adanya kawin kontrak dalam pandangan hukum agama maupun hukum negara.
Selain itu, juga memberikan pendidikan keluarga agar masyarakat dapat memperhatikan terhadap perempuan di bawah umur. Anak di bawah umum tidak boleh dinikahkan karena sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
"Kita berharap kawin kontrak jangan sampai terjadi di Lebak," katanya.