Banyumas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mendorong pengembangan Kampung Tenun Lurik di Desa Tanggeran dengan menjadikannya sebagai salah satu seragam pemerintah daerah, kata Bupati Banyumas Achmad Husein.
"Nanti setiap hari Kamis minggu kesatu, kedua, dan keempat itu memakai tenun lurik buatan Banyumas," katanya saat meresmikan Kampung Tenun Lurik di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Banyumas, Kamis.
Akan tetapi ternyata, kata dia, untuk membuat tenun lurik tidak semudah dengan apa yang dipikirkan sehingga dari sekarang, masyarakat Desa Tanggeran diharapkan untuk berlatih dan menekuni kerajinan tersebut.
Ia mengharapkan kehadiran Kampung Tenun Lurik di Desa Tanggeran sebagai inovasi atau terobosan untuk mengurangi pengangguran walaupun tidak banyak.
"Untuk pemakaian baju lurik setiap (hari Kamis) minggu kesatu, kedua, dan keempat, saya minta untuk tidak dipaksakan. Artinya, kalau tenun lurik di Banyumas ini belum sukses, maka tetaplah pakai batik Banyumas saja," katanya.
Bupati mengatakan tenun lurik tersebut harus sukses lebih dulu sehingga nantinya menjadi baju seragam Pemkab Banyumas dan diberi tanda sebagai produk asli Banyumas.
Oleh karena itu, kata dia, pengrajin tenun lurik tidak usah khawatir karena produknya dipastikan ada yang membeli.
"Saya jamin luriknya pasti dibeli, ada kewajiban dari pemerintah. Nanti saya minta dari dinas bisa menganggarkan pesan di sini. Tidak masalah lebih mahal dari lurik buatan Klaten, yang penting memakai hasil karya orang Banyumas," katanya.
Dia mengharapkan dukungan program pertanggungjawaban sosial (corporate social responsibility/CSR) dari perbankan dan perusahaan yang ada di Kabupaten Banyumas dalam rangka pengembangan kampung tenun lurik di Desa Tanggeran.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto Agus Chusaini mengaku pernah diajak berdiskusi dengan Bupati Banyumas untuk membahas pengembangan tenun lurik sebagai upaya membuka lapangan kerja baru.
"Kemarin saya juga tanya, 'lho lurik itu kalau diproduksi, siapa yang beli?'. Tapi ternyata Pak Bupati sudah punya strategi, pasar di-'create' dengan mewajibkan semua PNS pakai lurik dan harus lurik dari Banyumas, jadi pasar ada," katanya.
Ia mengatakan secara kebetulan, KPw BI Purwokerto mempunyai binaan berupa tenun kain lawon di Kecamatan Jatilawang, kalau Kampung Tenun Lurik di Desa Tenggeran merupakan inisiasi Pemkab Banyumas.
Menurut dia, pihaknya saat sekarang sedang dalam tahap pengenalan dan sosialisasi kepada pengrajin tenun lawon tentang bagaimana membuat lurik.
"Jadi memang ini proses, sama-sama di sini untuk (pengembangan) dari pemda, di sana (Jatilawang, red.) dari kami. Nanti bareng-bareng untuk menyuplai keperluan teman-teman di Banyumas," katanya.
Ia mengakui sumber daya manusia di Jatilawang sudah terbiasa untuk menenun kain lawon, sehingga pihaknya ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa memroduksi kain lurik.
"Nanti setiap hari Kamis minggu kesatu, kedua, dan keempat itu memakai tenun lurik buatan Banyumas," katanya saat meresmikan Kampung Tenun Lurik di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Banyumas, Kamis.
Akan tetapi ternyata, kata dia, untuk membuat tenun lurik tidak semudah dengan apa yang dipikirkan sehingga dari sekarang, masyarakat Desa Tanggeran diharapkan untuk berlatih dan menekuni kerajinan tersebut.
Ia mengharapkan kehadiran Kampung Tenun Lurik di Desa Tanggeran sebagai inovasi atau terobosan untuk mengurangi pengangguran walaupun tidak banyak.
"Untuk pemakaian baju lurik setiap (hari Kamis) minggu kesatu, kedua, dan keempat, saya minta untuk tidak dipaksakan. Artinya, kalau tenun lurik di Banyumas ini belum sukses, maka tetaplah pakai batik Banyumas saja," katanya.
Bupati mengatakan tenun lurik tersebut harus sukses lebih dulu sehingga nantinya menjadi baju seragam Pemkab Banyumas dan diberi tanda sebagai produk asli Banyumas.
Oleh karena itu, kata dia, pengrajin tenun lurik tidak usah khawatir karena produknya dipastikan ada yang membeli.
"Saya jamin luriknya pasti dibeli, ada kewajiban dari pemerintah. Nanti saya minta dari dinas bisa menganggarkan pesan di sini. Tidak masalah lebih mahal dari lurik buatan Klaten, yang penting memakai hasil karya orang Banyumas," katanya.
Dia mengharapkan dukungan program pertanggungjawaban sosial (corporate social responsibility/CSR) dari perbankan dan perusahaan yang ada di Kabupaten Banyumas dalam rangka pengembangan kampung tenun lurik di Desa Tanggeran.
"Kemarin saya juga tanya, 'lho lurik itu kalau diproduksi, siapa yang beli?'. Tapi ternyata Pak Bupati sudah punya strategi, pasar di-'create' dengan mewajibkan semua PNS pakai lurik dan harus lurik dari Banyumas, jadi pasar ada," katanya.
Ia mengatakan secara kebetulan, KPw BI Purwokerto mempunyai binaan berupa tenun kain lawon di Kecamatan Jatilawang, kalau Kampung Tenun Lurik di Desa Tenggeran merupakan inisiasi Pemkab Banyumas.
Menurut dia, pihaknya saat sekarang sedang dalam tahap pengenalan dan sosialisasi kepada pengrajin tenun lawon tentang bagaimana membuat lurik.
"Jadi memang ini proses, sama-sama di sini untuk (pengembangan) dari pemda, di sana (Jatilawang, red.) dari kami. Nanti bareng-bareng untuk menyuplai keperluan teman-teman di Banyumas," katanya.
Ia mengakui sumber daya manusia di Jatilawang sudah terbiasa untuk menenun kain lawon, sehingga pihaknya ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa memroduksi kain lurik.