Magelang (ANTARA) - Kerja sama antara Bawaslu dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Purworejo menjadikan 42 SMK di daerah selatan Provinsi Jawa Tengah itu sebagai sekolah pengawasan pemilu.
"Setelah MoU (penandatangan nota kesepahaman dalam kerja sama itu, red.), Bawaslu akan 'road show' dari sekolah ke sekolah untuk memberikan edukasi tentang pengawasan pemilu dan demokrasi. Progam ini merupakan wujud dari pengembangan pengawasan partisipatif," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq dalam keterangan tertulis yang diterima di Magelang, Senin.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dan MKKS SMK Kabupaten Purworejo berlangsung di Auditorium SMK Ma’arif 01 Bener, Kabupaten Purworejo belum lama ini.
Kegiatan itu bersama waktunya dengan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kelompok sasaran pemilih pemula dan guru, yang antara lain diikuti perwakilan siswa dan kepala sekolah dari 42 SMK di bawah MKKS SMK Kabupaten Purworejo.
Kholiq mengatakan bahwa kerja sama tersebut berlangsung hingga 2023 dengan harapan program Sekolah Pengawasan Pemilu dengan sasaran pemilih milenial berlangsung secara masif.
Ia juga menjelaskan tentang pengawasan pemilu yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh personel Bawaslu dengan jumlah relatif terbatas.
"Maka, sekolah pengawasan pemilu menjadi sebuah ide dan gagasan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan sehingga Bawaslu bisa diterima sebagai mitra dari MKKS SMK dalam rangka kaderisasi pengawasan pemilu," katanya.
Ketua MKKS SMK Kabupaten Purworejo Ki Gandung Ngadina mengatakan bahwa sekolah pengawasan pemilu yang digagas Bawaslu setempat itu dapat memberikan pendidikan politik bagi para siswa.
"Harapannya pendidikan politik ke depan dapat membantu menyukseskan kegiatan pemilu," kata dia.
Koodinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Purworejo Anik Ratnawati mengatakan bahwa peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan sekolah pengawasan pemiluA bagian dari 13 kegiatan sosialisasi pemilu kepada kelompok sasaran.
Ia mengharapkan para siswa SMK yang sudah mempunyai hak pilih dapat memahami dengan baik tentang bahaya praktik politik uang dalam pemilu dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya.
"Kalau politik uang terus berjalan maka tidak akan mampu memberikan perubahan bangsa. Seharusnya peserta pemilu bisa mencontoh siswa dalam kegiatan pemilihan OSIS yang tidak dipengaruhi oleh politik uang," katanya.
"Setelah MoU (penandatangan nota kesepahaman dalam kerja sama itu, red.), Bawaslu akan 'road show' dari sekolah ke sekolah untuk memberikan edukasi tentang pengawasan pemilu dan demokrasi. Progam ini merupakan wujud dari pengembangan pengawasan partisipatif," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq dalam keterangan tertulis yang diterima di Magelang, Senin.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dan MKKS SMK Kabupaten Purworejo berlangsung di Auditorium SMK Ma’arif 01 Bener, Kabupaten Purworejo belum lama ini.
Kegiatan itu bersama waktunya dengan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kelompok sasaran pemilih pemula dan guru, yang antara lain diikuti perwakilan siswa dan kepala sekolah dari 42 SMK di bawah MKKS SMK Kabupaten Purworejo.
Kholiq mengatakan bahwa kerja sama tersebut berlangsung hingga 2023 dengan harapan program Sekolah Pengawasan Pemilu dengan sasaran pemilih milenial berlangsung secara masif.
Ia juga menjelaskan tentang pengawasan pemilu yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh personel Bawaslu dengan jumlah relatif terbatas.
"Maka, sekolah pengawasan pemilu menjadi sebuah ide dan gagasan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan sehingga Bawaslu bisa diterima sebagai mitra dari MKKS SMK dalam rangka kaderisasi pengawasan pemilu," katanya.
Ketua MKKS SMK Kabupaten Purworejo Ki Gandung Ngadina mengatakan bahwa sekolah pengawasan pemilu yang digagas Bawaslu setempat itu dapat memberikan pendidikan politik bagi para siswa.
"Harapannya pendidikan politik ke depan dapat membantu menyukseskan kegiatan pemilu," kata dia.
Koodinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Purworejo Anik Ratnawati mengatakan bahwa peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan sekolah pengawasan pemiluA bagian dari 13 kegiatan sosialisasi pemilu kepada kelompok sasaran.
Ia mengharapkan para siswa SMK yang sudah mempunyai hak pilih dapat memahami dengan baik tentang bahaya praktik politik uang dalam pemilu dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya.
"Kalau politik uang terus berjalan maka tidak akan mampu memberikan perubahan bangsa. Seharusnya peserta pemilu bisa mencontoh siswa dalam kegiatan pemilihan OSIS yang tidak dipengaruhi oleh politik uang," katanya.