Semarang (ANTARA) - "Stunting" atau kegagalan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi dan penyakit "Tuberculosis (TBC)" menjadi prioritas penanganan Kementerian Kesehatan terkait dengan masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.
"Di Jateng, stunting dan TBC (jadi prioritas penanganan) karena jumlah penduduknya besar dan lansianya tinggi," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek usai menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019 di Semarang, Minggu.
Menkes meminta setiap jajaran Dinas Kesehatan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus bisa mengatasi dua persoalan tersebut dengan penanganan secara tepat dan terukur.
Menurut Menkes, rata-rata daerah di Indonesia juga mengalami hal serupa terkait kesehatan masyarakat seperti yang terjadi di Provinsi Jateng.
"Seluruh provinsi yang saya datangi hampir sama, 'problemnya' bagaimana kurangi (penderita) penyakit TBC," ujarnya didampingi Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri masing-masing terkait dengan kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Sehat.
Rakerkesda Dinkes Jateng tahun ini digelar pada 24-25 Maret 2019 dengan mengusung tema "Mbangun Bareng Jawa Tengah: Lebih Sehat, Berdikari, dan Semakin Sejahtera".
Melalui tema tersebut diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan kesehatan melainkan bersama dengan tenaga kesehatan bersinergi dalam mewujudkan Jawa Tengah Sehat.
Rakerkesda Dinkes Jateng 2019 antara lain diikuti oleh DPRD Provinsi Jateng, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan Dinkes Provinsi Jateng, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Jateng, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris Dinas Kesehatan, para pejabat struktural Dinkes Jateng dan UPT, perwakilan puskesmas dari 35 kabupaten/kota.
Kadinkes Jateng Yulianto Prabowo menjelaskan bahwa rakerkesda yang dilakukan jajarannya memiliki tujuan umum mewujudkan cakupan pelayanan kesehatan semesta di Jateng, sedangkan tujuan khususnya adalah tersosialisasinya evaluasi kinerja program pembangunan kesehatan 2018 dan strategi kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2019.
Kemudian, terwujudnya akselerasi dan harmonisasi peran dan fungsi dinas kesehatan, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain dalam menuntaskan masalah kesehatan prioritas di Jateng, sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota, sinkronisasi provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pencapaian program prioritas Implementasi Rumah Sakit tanpa Dinding, tersusunnya rencana aksi provinsi dan kabupaten/kota.
"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan rumah sakit pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semuanya," katanya.
Adanya struktur dan tata kerja yang baru di lingkungan Dinas Kesehatan, lanjut Yulianto, diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi hubungan kerja sehingga dapat meningkatkan keterpaduan program prioritas yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, swasta, organisasi profesi, institusi pendidikan tenaga kesehatan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
"Di Jateng, stunting dan TBC (jadi prioritas penanganan) karena jumlah penduduknya besar dan lansianya tinggi," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek usai menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019 di Semarang, Minggu.
Menkes meminta setiap jajaran Dinas Kesehatan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus bisa mengatasi dua persoalan tersebut dengan penanganan secara tepat dan terukur.
Menurut Menkes, rata-rata daerah di Indonesia juga mengalami hal serupa terkait kesehatan masyarakat seperti yang terjadi di Provinsi Jateng.
"Seluruh provinsi yang saya datangi hampir sama, 'problemnya' bagaimana kurangi (penderita) penyakit TBC," ujarnya didampingi Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri masing-masing terkait dengan kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Sehat.
Rakerkesda Dinkes Jateng tahun ini digelar pada 24-25 Maret 2019 dengan mengusung tema "Mbangun Bareng Jawa Tengah: Lebih Sehat, Berdikari, dan Semakin Sejahtera".
Melalui tema tersebut diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan kesehatan melainkan bersama dengan tenaga kesehatan bersinergi dalam mewujudkan Jawa Tengah Sehat.
Rakerkesda Dinkes Jateng 2019 antara lain diikuti oleh DPRD Provinsi Jateng, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan Dinkes Provinsi Jateng, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Jateng, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris Dinas Kesehatan, para pejabat struktural Dinkes Jateng dan UPT, perwakilan puskesmas dari 35 kabupaten/kota.
Kadinkes Jateng Yulianto Prabowo menjelaskan bahwa rakerkesda yang dilakukan jajarannya memiliki tujuan umum mewujudkan cakupan pelayanan kesehatan semesta di Jateng, sedangkan tujuan khususnya adalah tersosialisasinya evaluasi kinerja program pembangunan kesehatan 2018 dan strategi kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2019.
Kemudian, terwujudnya akselerasi dan harmonisasi peran dan fungsi dinas kesehatan, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain dalam menuntaskan masalah kesehatan prioritas di Jateng, sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota, sinkronisasi provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pencapaian program prioritas Implementasi Rumah Sakit tanpa Dinding, tersusunnya rencana aksi provinsi dan kabupaten/kota.
"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan rumah sakit pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semuanya," katanya.
Adanya struktur dan tata kerja yang baru di lingkungan Dinas Kesehatan, lanjut Yulianto, diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi hubungan kerja sehingga dapat meningkatkan keterpaduan program prioritas yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, swasta, organisasi profesi, institusi pendidikan tenaga kesehatan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.