Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, memandang perlu adanya peran dari lintas sektoral untuk menekan jumlah angka kematian ibu hamil dan angka kematian bayi, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto.
"Pemkot terus berupaya memaksimalkan peran lintas sektor dalam upaya menekan AKI dan AKB. Untuk menekan angka AKI dan AKB tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas kesehatan, melainkan perlu peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun lintas sektoral," katanya.
Ia mengatakan pada 2019, Dinkes setempat belum menerima masukan data jumlah kasus AKI dan AKB karena selama Januari 2019 hingga akhir Februari 2019 belum ada laporan dari masyarakat maupun rumah sakit.
"Hingga kini belum ada laporan kasus AKI dan AKB. Oleh karena, kami terus mengupayakan pencegahan kasus tersebut supaya dapat diminimalisasi," katanya.
Ia meminta pada para ibu hamil sering melakukan kontrol kesehatan janin dan kandungannya ke pelayanan kesehatan setempat minimal 4 kali selama masa kehamilan
Ibu hamil, kata dia, harus menyadari pentingnya berkonsultasi dengan pelayanan kesehatan dan memeriksakan kondisi kesehatannya.
"Secara umum minimal 4 kali selama masa kehamilan, makin sering semakin baik. Ketika meraka hamil, artinya harus siap siaga dan setiap saat berinteraksi dengan pelayan kesehatan," katanya.
Menurut dia, melalui sinergi peran baik terhadap lintas sektor ini maka hal ini diyakini akan mampu menurunkan jumlah AKI dan AKB di daerah setempat.
"Kami berhrap para lintas ektoral itu dapat bergerak ke masayarakat dan tidak hanya sebatas mendengarkan kegiatan sosialisasi namun mereka tergugah untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam mendukung program penurunan AKI dan AKB," katanya.
"Pemkot terus berupaya memaksimalkan peran lintas sektor dalam upaya menekan AKI dan AKB. Untuk menekan angka AKI dan AKB tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas kesehatan, melainkan perlu peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun lintas sektoral," katanya.
Ia mengatakan pada 2019, Dinkes setempat belum menerima masukan data jumlah kasus AKI dan AKB karena selama Januari 2019 hingga akhir Februari 2019 belum ada laporan dari masyarakat maupun rumah sakit.
"Hingga kini belum ada laporan kasus AKI dan AKB. Oleh karena, kami terus mengupayakan pencegahan kasus tersebut supaya dapat diminimalisasi," katanya.
Ia meminta pada para ibu hamil sering melakukan kontrol kesehatan janin dan kandungannya ke pelayanan kesehatan setempat minimal 4 kali selama masa kehamilan
Ibu hamil, kata dia, harus menyadari pentingnya berkonsultasi dengan pelayanan kesehatan dan memeriksakan kondisi kesehatannya.
"Secara umum minimal 4 kali selama masa kehamilan, makin sering semakin baik. Ketika meraka hamil, artinya harus siap siaga dan setiap saat berinteraksi dengan pelayan kesehatan," katanya.
Menurut dia, melalui sinergi peran baik terhadap lintas sektor ini maka hal ini diyakini akan mampu menurunkan jumlah AKI dan AKB di daerah setempat.
"Kami berhrap para lintas ektoral itu dapat bergerak ke masayarakat dan tidak hanya sebatas mendengarkan kegiatan sosialisasi namun mereka tergugah untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam mendukung program penurunan AKI dan AKB," katanya.