Purwokerto (Antaranews Jateng) - Seluruh perusahaan di bawah BUMN wajib mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto.
     
"Itu memang mereka (BUMN, red.) ada kewajiban untuk mendorong UMKM. Mereka menyisihkan keuntungan mereka sebesar lima persen, antara lain untuk mendorong UMKM," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
     
Terkait dengan upaya BUMN dalam mendorong perkembangan UMKM, dia mengatakan hal itu dapat dilakukan dengan memberikan bantuan peralatan dan sebagainya, termasuk menjadi bapak angkat bagi UMKM binaannya.
     
Saat mengikuti kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Cilacap pada  Senin (25/2), dia mengaku sempat berbincang-bincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno serta mengatakan bahwa UMKM di Kabupaten Cilacap dan Banyumas harus dikembangkan.
     
"Ini (pengembangan UMKM di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, red.) sudah terlaksana," katanya.
     
Dia mengatakan hampir semua BUMN sekarang rajin membina UMKM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan (corporate social responsibility/CSR).
     
"Tapi yang terbesar, kebetulan saya ikut mengelolah, itu dari perbankan. Paling tinggi BRI karena keuntungannya paling banyak, kemudian BNI, dan Mandiri," katanya.
     
Menurut dia, dana CSR dari Pertamina yang ditujukan untuk pengembangan UMKM juga cukup besar.
     
Ia mengatakan produk UMKM binaan BUMN itu tidak hanya berupa makanan olahan, juga kerajinan tangan sebagai cendera mata dan sebagainya.
     
Lebih lanjut, Dito mengakui dalam mempromosikan produk UMKM saat sekarang, mau atau tidak mau harus secara daring (dalam jaringan/online).
     
"Promosi sekarang harus ke 'online', tidak bisa tidak, supaya bisa lebih cepat lagi," katanya.
 

Pewarta : Sumarwoto
Editor : Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024