Semarang (Antaranews Jateng) - Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan merekrut sebanyak 115.391 orang pengawas tempat pemungutan suara (TPS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
"Settiap TPS harus diawasi oleh satu orang pengawas, sedangkan jumlah TPS berdasar penetapan penyempurnaan DPTHP2 pada 15 Desember 2018 mencapai 115.391 TPS," kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Jateng Sri Sumanta di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa saat ini rencana perekrutan pengawas TPS itu masih dalam proses sosialisasi dan pengumuman pendaftaran 10 Februari 2019, sedangkan masa pendaftaran, penerimaan, dan penelitian berkas dimulai 11-21 Februari 2019.
Ia menyebutkan syarat pengawas TPS adalah Warga Negara Indonesia, saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Kemudian, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, memiliki kemampuan, serta keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS, mengundurkan dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon, serta tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan.
"Pengajuan surat pendaftaran ditujukan kepada panwaslu kecamatan di kabupaten/kota masing-masing dengan dilampiri formulir pendaftaran dan persyaratan yang bisa dilihat diunduh di website http://jateng.bawaslu.go.id/pendaftaran-ptps/," ujarnya.***2***
"Settiap TPS harus diawasi oleh satu orang pengawas, sedangkan jumlah TPS berdasar penetapan penyempurnaan DPTHP2 pada 15 Desember 2018 mencapai 115.391 TPS," kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Jateng Sri Sumanta di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa saat ini rencana perekrutan pengawas TPS itu masih dalam proses sosialisasi dan pengumuman pendaftaran 10 Februari 2019, sedangkan masa pendaftaran, penerimaan, dan penelitian berkas dimulai 11-21 Februari 2019.
Ia menyebutkan syarat pengawas TPS adalah Warga Negara Indonesia, saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Kemudian, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, memiliki kemampuan, serta keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS, mengundurkan dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon, serta tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan.
"Pengajuan surat pendaftaran ditujukan kepada panwaslu kecamatan di kabupaten/kota masing-masing dengan dilampiri formulir pendaftaran dan persyaratan yang bisa dilihat diunduh di website http://jateng.bawaslu.go.id/pendaftaran-ptps/," ujarnya.***2***