Brebes (Antaranews Jateng) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau langsung perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di kantor Desa Taraban, Kabupaten Brebes, Kamis, guna memastikan tidak ada praktik pungutan liar dalam berbagai bentuk.
Dalam pantauan tersebut, Ganjar menanyakan secara langsung kepada warga yang hadir apakah ada praktik pungli atau tidak dalam proses perekaman data maupun pembuatan KTP-el.
Mendengar pertanyaan dari orang nomor satu di Jateng itu, warga dengan kompak menjawab tidak ada praktik pungli, meskipun harus menunggu beberapa waktu hingga KTP-el dicetak.
"Tidak ada pungli Pak, gratis. Cuma ya itu, harus menunggu lama. Saya saja sudah menunggu 10 bulan," kata Fikri Nurhidayat, salah satu warga Kecamatan Paguyangan.
Ganjar kemudian kembali menekankan kepada warga agar jujur dan tidak bohong karena dirinya mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait dengan ulah oknum yang melakukan pungli dalam pembuatan KTP-el.
"Sudah ada banyak laporan ke saya, ada pungli dalam proses pembuatan E-KTP, makanya hari ini saya memantau proses perekaman E-KTP di Brebes ini untuk memastikan tidak ada praktik-praktik kotor itu," kata Ganjar.
Mantan anggota DPR RI itu, menyebutkan bahwa dirinya akan menindak tegas semua oknum yang melakukan pungli kepada warga yang mengurus identitas diri.
Disinggung terkait dengan persoalan KTP-el yang banyak belum tercetak di Jateng, Ganjar mengatakan jika sebenarnya permasalahan utama adalah minimnya blangko dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjendukcapil.
"Jika blangko ada, sebenarnya percetakan dapat segera dilakukan, maka kami sudah minta kepada Jakarta, khususnya Dirjendukcapil, untuk mempercepat. Saat ini kami minta blangko sebanyak satu juta untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kami mohon betul, kami siap jemput dan ambil langsung di Jakarta," ujarnya.
Menurut Ganjar, adanya blangko E-KTP yang cukup sebagai hal penting karena selain menyelesaikan persoalan percetakan identitas penduduk, juga dapat menghindarkan dari praktik pungli dan anggapan masyarakat bahwa membuat KTP-el itu sulit.
"Sekarang yang terjadi karena blangko sedikit dengan stok terbatas itu maka ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk melakukan pungli, maka kami harap betul Dirjendukcapil memberikan blangko kepada kami minimal sejuta," katanya.
Ganjar mengungkapkan di Jateng masih ada 834.000 KTP-el yang belum tercetak sehingga jika permohonan satu juta blangko disetujui, akan dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan KTP-el.
Dalam pantauan tersebut, Ganjar menanyakan secara langsung kepada warga yang hadir apakah ada praktik pungli atau tidak dalam proses perekaman data maupun pembuatan KTP-el.
Mendengar pertanyaan dari orang nomor satu di Jateng itu, warga dengan kompak menjawab tidak ada praktik pungli, meskipun harus menunggu beberapa waktu hingga KTP-el dicetak.
"Tidak ada pungli Pak, gratis. Cuma ya itu, harus menunggu lama. Saya saja sudah menunggu 10 bulan," kata Fikri Nurhidayat, salah satu warga Kecamatan Paguyangan.
Ganjar kemudian kembali menekankan kepada warga agar jujur dan tidak bohong karena dirinya mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait dengan ulah oknum yang melakukan pungli dalam pembuatan KTP-el.
"Sudah ada banyak laporan ke saya, ada pungli dalam proses pembuatan E-KTP, makanya hari ini saya memantau proses perekaman E-KTP di Brebes ini untuk memastikan tidak ada praktik-praktik kotor itu," kata Ganjar.
Mantan anggota DPR RI itu, menyebutkan bahwa dirinya akan menindak tegas semua oknum yang melakukan pungli kepada warga yang mengurus identitas diri.
Disinggung terkait dengan persoalan KTP-el yang banyak belum tercetak di Jateng, Ganjar mengatakan jika sebenarnya permasalahan utama adalah minimnya blangko dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjendukcapil.
"Jika blangko ada, sebenarnya percetakan dapat segera dilakukan, maka kami sudah minta kepada Jakarta, khususnya Dirjendukcapil, untuk mempercepat. Saat ini kami minta blangko sebanyak satu juta untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kami mohon betul, kami siap jemput dan ambil langsung di Jakarta," ujarnya.
Menurut Ganjar, adanya blangko E-KTP yang cukup sebagai hal penting karena selain menyelesaikan persoalan percetakan identitas penduduk, juga dapat menghindarkan dari praktik pungli dan anggapan masyarakat bahwa membuat KTP-el itu sulit.
"Sekarang yang terjadi karena blangko sedikit dengan stok terbatas itu maka ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk melakukan pungli, maka kami harap betul Dirjendukcapil memberikan blangko kepada kami minimal sejuta," katanya.
Ganjar mengungkapkan di Jateng masih ada 834.000 KTP-el yang belum tercetak sehingga jika permohonan satu juta blangko disetujui, akan dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan KTP-el.